404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Workshop Penguatan Pemerintah Desa Dalam mendukung Kegiatan Pamsimas dibuka Dirjen Kemendagri - SUARA KOMUNITAS
08/09/2021

Jakarta (SK),— Workshop Penguatan Pemerintah Desa tingkat nasional dalam mendukung Kegiatan Air Minum dan Sanitasi yang diikuti 172 orang peserta dari 31 Provinsi di seluruh Indonesia, bertempat di El Hotel Royale Jakarta, Jalan Bukit Gading Raya Kav. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dibuka secara resmi oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Dr Yusharto Huntoyungo,M.Pd,Selasa (07/09).

Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Drs Lutfi,M.A,M.Si

Workshop yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut, dihadiri oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Dr Yusharto Huntoyungo,M.Pd, Sekretaris Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Muhammad Rizal,SE.M.Si, Plt.Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama Desa Drs Lutfi, MA.M.Si, Kasubdit Badan Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa Rahayuningsih,S.Ag.M.Si, National Manajemen Consultant (NMC) Pamsimas Pusat Ibu Endang Sri Rezeki dan Saprudin dan seluruh peserta Workshop tingkat nasional serta undangan lainnya.

Ketua panitia pelaksana Lokakarya Penguatan Pemerintah Desa Dalam mendukung Kegiatan Pamsimas tingkat nasional Drs Lutfi,MA,M.Si dalam laporannya mengatakan, dalam rangka akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat Desa dengan dukungan perencanaan dan anggaran dari Pemerintah Desa, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, melaksanakan Workshop Penguatan Pemerintah Desa dalam mendukung Kegiatan Air Minum dan Sanitasi di Jakarta. Kegiatan Workshop ini berlangsung selama 3 (tiga) hari, yakni mulai hari ini, Selasa 07 s/d Kamis 9 September 2021 dan diikuti oleh 172 orang peserta, yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa Lokasi Pamsimas tahun 2017 – 2020 (terpilih) yang belum direalisasikan dana APB Desa Sharing dan Pengelola Pamsimas dari 31 Provinsi seluruh Indonesia.

Disebutkan Lutfi, tujuan pelaksanaan kegiatan Workshop ini adalah memberikan pemahaman kepada Kepala Desa terkait Pengaturan tentang Desa yang meliputi Kewenangan Desa, Pedoman Pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa, Asset Pemerintah Desa, pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), peran BPD pada musyawarah Desa , dan musyawarah antar Desa serta upaya pengarusutamakan program air minum dan sanitasi ke dalam perencanaan.

Meningkatkan pemahaman peserta tentang Target Capaian dan Kebijakan Pengembangan dan Sanitasi dan Peran Strategi Pemerintah Desa, kemudian hambatan dan hambatan belum terlaksanya pengembangan APBDesa untuk berbagi 10% RKM dan merumuskan strategi pemecahannya, mencari target waktu pengembangan APBDes setiap desa dan penganggaran Pemerintah Desa.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh manajemen manajemen sehingga kegiatan Penguatan Pemerintah Desa Dalam mendukung Kegiatan Pamsimas tingkat nasional ini dapat terlaksana dengan baik. Menurut hemat kami, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat strategis, karena melibatkan juga pemerintah desa, selain Pengurus Pamsimas untuk mengikuti kegiatan Lokakarya Penguatan Pemerintah Desa Dalam mendukung Kegiatan Pamsimas tingkat nasional ini,”tandasnya.

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Dr Yusharto Huntoyungo,M.Pd,

Lutfi mengutip harapan Presiden Jokowi bahwa pada tahun 2024, seluruh Pemerintah Desa harus sudah bisa menikmati air bersih dan sanitasi. “Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,”tegasnya, sambil berharap kepada Dirjen Bina Pemdes Kemendagri agar nantinya bisa mencari strategi apa sehingga proses pengembangan 10 % dari APBDes Desa bisa terealisasi.

Disebutkan Lutfi, ada beberapa materi yang akan di paparkan oleh para narasumber. Diantaranya adalah Peran Strategi Pemerintah Desa dalam mendukung Kegiatan Air Minum dan Sanitasi. Pembinaan Lembaga Pengelola SPMAS oleh Pemerintah Desa, Analisa potensi, masalah, hambatan maupun peluang dalam merealisasikan APB Desa Sharing maupun Non Sharing untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi.

Perumusan mekanisme perencanaan dan penganggaran dalam RPJM Desa dan RKP Desa untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi. Selain itu, disampaikan pula materi Perumusan hasil workshop dalam rangka perencanaan dan penganggaran APB Desa Sharing dan Non Sharing untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi, Serta Penyusunan RKTL.

“Metode penyampaian materi oleh para narasumber nantinya akan disampaikan dengan cara ceramah interaktif dan wawancara secara terbuka, serta penyelenggaraannya dari dana blockgrand Pamsimas,”paparnya.

National Manajemen Consultant (NMC) Pamsimas Pusat Endang Sri Rezeki dan Saprudin serta Ketua KKM Lokok Bilok Desa Santong Mulia Misyadin,S.Pd

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr Yusharto Huntoyungo,M.Pd dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya serta mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran para peserta yang terdiri 102 Kepala Desa dan 70 Pengelola Pamsimas seluruh Indonesia stas keluangan waktu dalam rangka berkontribusi mengikuti kegiatan Workshop Penguatan Pemerintah Desa Dalam mendukung Kegiatan Pamsimas ini. Dalam kegiatan tersebut nantinya akan merumuskan cara untuk keluar dari permasalahan Dimana tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan dan mendukung program Pamsimas sebelumnya dapat di fahami bersama.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini dapat terlaksana dalam waktu yang sangat terbatas ini,”katanya.

Disebutkan, Kebutuhan-kebutuhan terhadap akses air yang bersih dan kesehatan lingkungan merupakan salah satu hal yang mendasar pembangunan nasional dalam serta komitmen bersama ditingkat nasional yang dalam milenium wars atau akses universal di tahun 2030 dapat tercapai. Sinergitas dalam kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam rangka harmonisasi dalam kebijakan agar aktivitas pelaksanaan program dapat tercapai.

Masih banyak hal yang berkaitan dengan belum teraksesnya penyediaan air bersih dan air minum yang menjadikan kondisi kesehatan di negara-negara berkembang berada di bawah standar kesehatan yang telah ditetapkan Siapa. Salah satunya adalah masih stunting. “Jadi faktor penting yang menjadi pemicu stunting itu dapat mengetahui adanya akses atau ketersediaan air minum dan air bersih,”ujarnya.

Tata kelola Program Pamsimas melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari semua unsur dan pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa, masyarakat dan non-pemerintah termasuk pihak swasta, perbankan dan masyarakat madani, yang mana dengan masing-masing diharapkan dapat bersinergi dalam percepatan pengendalian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2024, yaitu pengendalian target 100% akses layanan air minum dan sanitasi bagi seluruh warga Indonesia.

Yusharto Huntoyungo memaparkan, berdasarkan UU No.17 tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025, telah diamanahkan bahwa pembangunan dan penyediaan air bersih dan sanitasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kebutuhan air minum dan sanitasi merupakan bagian dari pelayanan dasar dan kesehatan adalah satu dari urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Pelayanan dasar tersebut, kata Yusharto Huntoyungo, harus memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Kemudian UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Desa, juga secara eksplisit meningkatkan kualitas pembangun di desa.

Sebagai dukungan pemerintah desa terhadap pengelolaan air bersih, pengelolaan lingkungan masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat desa, dan upaya mencapai ketersediaan akses air bersih dan sanitasi, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian BPPN/Bappenas dan Kementerian terkait, bersama-sama membangun sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat desa diwilayah perdesaan yang didukung oleh bloghgreen.

Sebagai dukungan proposal program Pamsimas dan Sanitasi bagi setiap desa yang membutuhkan dukungan pelayanan air bersih dan sanitasi, wajib menyusun rencana kerja masyarakat (RKM) yang merupakan dokumen proposal dalam upaya mendukung desa Pamsimas. Sehubungan dengan dukungan pemerintah desa terhadap RKM untuk memberikan kontribusi 10% melalui APBDES, maka pemerintah desa diharapkan dapat mengintegrasikan program Pamsimas yang tertuang dalam program Pamsimas PJM dan pro aksi.

Untuk memperkuat komitmen Kepala Desa dalam dukungan Pemerintah Desa terhadap program Pamsimas, itulah kegiatan ini sengaja digelar. “Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengelola Pamsimas dan dapat mengambil manfaat dari kegiatan Lokakarya Penguatan Pemerintah Desa Dalam mendukung Kegiatan Pamsimas di Desa masing-masing. Saya berharap dengan digelarnya kegiatan ini dapat menjembatani program Pemerintah Desa dan Pengelola Pamsimas dalam mendukung penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat Desa, yang sejak tahun 2017 hingga 2021 sebesar 10 % dari APBDes bisa terealisasi,”asa Yusharto Huntoyungo, seraya membuka secara resmi Workshop Penguatan Pemerintah Desa Dalam mendukung Kegiatan Pamsimas tingkat nasional tersebut.(eko)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 

kartal escort pendik escort sex hikaye