404 Not Found

Radio Talenta NTB, SK.NET – Kepala Sekolah (Kasek) SDN 1 Selebung Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, akui telah menggunakan dana PIP untuk membeli baju.

Pengakuan itu, disampaikan Mustaam selaku Kasek SDN 1 Selebung setelah dikonfrontasi Kasta NTB dengan para wali murid pada rabu 3/3/2021 bertempat di ruang kerja Kasek SDN 1 Selebung.

Pada kesempatan tersebut pihak wali murid meminta kejelasan atas pencairan dana PIP yang sasarannya adalah membantu siswa dari kalangan miskin yang terindikasi tidak pernah diberikan sejak tahun 2017.

Wali Murid membeberkan kalau mereka hanya pernah menerima pakaian seragam sekolah yang nilainya jauh dari jumlah bantuan sebenarnya.

Pada kesempatan tersebut juga ketua Kasta NTB DPC Batukliang, Ishak mendesak Kepala Sekolah agar memberikan keterangan yang sebenarnya atas apa yang disampaikan Wali Murid.

Setelah melalui diskusi yang cukup alot akhirnya Kepala SD Negeri 1 Selebung, Mustaam mengakui, pihaknya hanya pernah membelikan pakaian seragam untuk para siswa.

Dan terkait pencairan bantuan PIP tersebut, dirinya menyatakan kalau semua menjadi tanggung jawabnya sendiri.

“Semua proses pencairan hingga eksekusi keuangannya saya lakukan sendiri, jadi saya siap mengembalikan sisa dana yang belum sempat saya berikan kepada para siswa,”janjinya.

Kesanggupan itu kemudian dituangkan dalam sebuah surat pernyataan untuk siap mengembalikan dana PIP tersebut paling lambat tanggal 30 Maret 2021.

Menyikapi temuan itu, Ketua DPD KASTA NTB Lombok Tengah, Lalu Arik Rahman Hakim SH, meminta Kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan monitoring terhadap distribusi bantuan dana PIP.

Sehingga tidak ada celah dimainkan oleh oknum kepala sekolah atau guru di sekolah yang bersangkutan.

Selain itu, pihak dinas pendidikan jangan hanya diam dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap distribusi bantuan kepada siswa miskin tersebut.

“Kita prihatin, ada banyak kasus penyelewengan dana bantuan PIP ini di beberapa sekolah di Lombok tengah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Kami akan minta kepala dinas pendidikan untuk mengevaluasi keberadaan oknum kepala sekolah yang melakukan tindakan pungli terhadap bantuan siswa miskin ini,”tandas LaLu Arik.

Oknum Kepala Sekolah itu lanjut Lalu Arik,  harus dinonaktifkan sebagai kepala sekolah. Sebab tindakan sejenis ini sangat mencoreng dunia pendidikan yang harusnya steril dari hal-hal yang berbau KKN. www.talentafmnews.com