404 Not Found

Lotim.SK_Gempa bumi yang terjadi 2018 lalu mengakibatkan permasalah di tengah masyarakat sampai saat ini, dimana pada bencana alam tersebut merusak ribuan rumah yang ada di Kabupaten Lombok timur.

Permasalahan yang terjadi, adanya rumah-rumah masyarakat yang diberikan bantuan oleh pemerintah pusat tak kunjung selesai dibangun. Hal ini menjadi sebuah atensi dari Gerakan Masyarakat Selaparang atau Gema Selaparang.

Menurut keterangan Arihiniul Qirom Koordinator Posko Pengaduan RTG Bermasalah Kecamatan Suela telah mengumpulkan berkas data dan informasi terkait dengan dugaan pungli RTG.
Dirinya menyebutkan bahwa ada oknum yang sangat jelas mengambil keuntungan secara sepihak dalam penanganan RTG di Kecamatan Suela.

Adanya data yang dikumpulkan, tentu sedang dipelajari bersama pejuang sosial lainya. “Data dan informasi yang kami kumpulkan saat ini sedang dipelajari, selanjutnya akan mengarah ke jalur litigasi” jelas Arihiniul Minggu 19/4/2020.

Hal serupa juga terjadi, adanya dugaan penyunatan bantuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disampaikan kordinator posko pengaduan Rumah Tahan Gemapa atau RTG bermasalah Hendrawan Saputra, SH Minggu 19/4/2020, dalam pres rilis nya.

“Saat ini kami masih konsisten mengawal pengaduan masyarakat terkait permasalahan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan ada data-data yang sudah kami validkan dalam waktu dekat akan kami serahkan ke APH untuk melakukan pengaduan, bukti-bukti sudah kami kumpulkan dan kami validasi, beberapa wilayah yang masuk pengaduan, seperti kecamatan montong gading, semabalun, Pringgabaya, Suela dan sambelia sudah kami kumpulkan” jelas Hendra.

Menurut Hendra yang juga aktivis di Lombok timur, mengungkapkan permasalahan RTG ini sangat komplek, mulai dari adanya dugaan pemotongan, bahkan pengurangan bahan yang disalurkan kepada masyarakat, bahkan diungkapkan dalam upaya mengawal permasalahn RTG ini tim akan langsung menyerahkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jakarta.

“Bentuk keseriusan kami mengawal permasalahan ini kami akan kawal sampai ke KPK karena bantuan bencana sangat di atensi oleh KPK dan sudah kordinasi bersama teman-teman aktivis pegiat anti korupsi di pusat untuk ikut mengawal, sebagai informasi saat ini data pengaduan yang kami miliki sudah ratusan baik yang bersumber dari pengaduan online maupun pengaduan langsung” jelas Hendra.

Menanggapi hal ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok timur Purnama Hadi meminta data dugaan RTG bermasalah untuk segera diatasi.

“Kami minta data itu segera, baik nama, alamat lengkap yang bermasalah itu, kami akan panggil Pokmas dan Fasilitator untuk diinterogasi” jelas Purnama Hadi saat dikonfirmasi awak media Minggu 19/4/2020. (305)