404 Not Found

LOMBOK TENGAH, SK.NET – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik) NTB, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, sampaikan progres penanganan sejumlah kasus desa yang dilaporkanya.

Kejari Lombok Tengah, hingga saat ini belum pernah sekalipun menyampaikan sejauh mana penanganan kasus yang telah lama dilaporkanya tersebut. Itu salah satu indikator, Kejari sangat lamban dalam bekerja.

“Kami sudah melaporkan adanya dugaan penyelewengan anggaran di Desa Montong Ajan dan lainya, sudah sampai mana Kejari memproses laporan kami,”ujar Ketua DPW LSM Lidik NTB Sahabudin, Kamis 5/5/2023 di Praya.

Diamnya Lidik NTB selama ini lanjut Sahabudin yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, bukan berarti pihakanya akan mendiamkan kasus tersebut, namun tetap akan dikawal hingga prosesnya selesai. Pihaknya diam, justeru untuk memberikan kesempatan kepasa Kejari untuk leluasa dalan bekerja.

“Kami akan terus suarakan, karena ini menyangkut uang rakyat. Dalam waktu dekat kalau tidak ada respon dari pihak Kejaksaan kami akan turun menggedor, “tegas Bakal Calon DPRD Loteng Dapil Praya Barat-Praya Barat Daya ini.

Senada dengan Citung, sapaan akrab Sahabudin, Sekretaris DPW LSM Lidik NTB Agus Susanto merasa kecewa dengan Kejari yang terkesan lamban dalam menangani kasus yang telah dilaporkan oleh pihaknya.

“Sudah masuk 3 tahun, banyak aduan terkait desa sampai saat ini belum ada kejelasan,”ungkap Agus.

Setidaknya Kejari menyampaikan surat pemberitahuan sejauh mana kasus tersebut telah ditangani dan apa proses yang saat ini sedang dilakukan.

Sementara itu, Kajari Lombok Tengah melalui Kasi Intel Kejari Lombok Tengah, Agung Putra meminta agar media ini datang ke kantornya.