404 Not Found

Jakarta (SK) – Pelaku usaha hingga akademisi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2 Oktober 2018 lalu. Adanya kebijakan ini menunjukan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk mendorong perbaikan ekosistem yang lebih baik bagi dunia usaha, layanan publik oleh pemerintahan (good governance) karena kinerja berbasis digital atau information and technology (IT).

Terlebih saat ini pemerintah sedang menggalakkan revolusi industri 4.0, maka mutlak keberadaan TI tidak bisa dihindari. Seluruh aktifitas industri sudah seharusnya menerapkan dasar-dasar pemanfaatan teknologi dalam bisnis prosesnya seperti Internet of Thing (IoT), Big data, Blockchain, Cloud computing, Artificial Intelligence (AI), Digital smart concept atau Financial technology (fintech).

Rektor Unnisula Semarang, Laode M. Kamaluddin, mengatakan sekalipun sudah ada payung hukumnya, namun tak jarang dalam hal menjalankan aktifitas bisnis sebuah perusahaan atau dalam pelayanan di pemerintahan, masih belum banyak yang memaksimalkan penggunaan IT. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0.

Salah satu hal yang menghambat optimalisasi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-haru adalah belum adanya IT Culture yang dominan dan tegas di dalam instansi baik perusahaan maupun pemerintahan. Sehingga aktifitas bisnis dan pelayanan pemerintahan masih kerap menggunakan cara-cara konvensional.

“Pemerintahan (dan pelaku usaha) juga harus membangun IT Culture, agar pemanfaatan Solusi IT TELCO-nya menjadi maksimal. Perhatian terhadap pengembangan IT Culture, dinilai masih belum maksimal. Semahal dan sehebat apapun fitur aplikasi atau solusi bisnis yang dikembangkan, akan menjadi tidak maksimal dalam pemanfaatannya jika IT Culture tidak dibangun dengan lebih serius,” kata Laode dalam konferensi pers pada ajang pemberian penghargaan TOP IT & TELCO 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/12).

Laode yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Juri dalam ajang paling bergengsi di Indonesia ini menambahkan, banyak pelaku usaha dan pemerintahan yang sudah mulai menggunakan IT tidak menerapkan sistem keamanan (IT security) pada teknologi yang digunakannya. Akibatnya, bisnis proses pada perusahaan dan pelayanan masyarakat dalam pemerintahan sangat rentan terganggu.

“IT Security, masih belum menjadi prioritas sebagian peserta. Serangan terhadap keamanan sistem IT harus diwaspadai. Aktivitas operasional kita jangan sampai terganggu atau bahkan berhenti, hanya karena sistema keamanan IT kita masih lemah,” ulasnya.

Oleh karena itu, dia merekomendasikan penggunaan BlockChain dalam pengembangan solusi digital ke depan baik di dalam perusahaan maupun di pemerintahan. Menurutnya teknologi blockchain dirancang agar aman (secure by design) dan merupakan contoh sistem komputasi terdistribusi dengan Byzantine Fault Tolerance (BFT) yang tinggi sebagai smart contacts.

“Konsensus terdesentralisasi dapat dicapai dengan blockchain yang membuat teknologi ini cocok untuk merekam peristiwa, catatan medis, catatan transaksi keuangan digital, dan aktivitas pengelolaan record lainnya,” pungkasnya.

Terkait dengan penghargaan TOP IT & TELCO 2018 ada 87 lembaga yang terdiri dari unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah, asosiasi dan pelaku usaha (perusahaan) telah mendapatkan penghargaan tersebut. Ajang ini adalah yang kelima kalinya dilaksanakan. Melalui ajang tersebut diyakini para pemenang akan mampu meningkatkan produktifitas dan pelayanannya. (Marjudin)