404 Not Found

MASAMBA (SK) — Banyak harapan dan keinginan yang harus diwujudkan Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD). Salah satunya adalah bagaimana FK-BPD bisa menjadi mitra yang konstruktif bagi pemerintah desa. “Saya mengimbau kepada forum ini, jadilah mitra pemerintah yang konstruktif, dalam artian tidak memata-matai, tetapi kita mengingatkan dan memberikan masukan sesuai dengan fungsi kita,” ujar Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dalam sambutannya saat melantik 420 pengurus FK-BPD, Rabu (30/8), di Aula La Galigo.

Bukan itu saja, Bupati Indah Putri juga berharap agar FK-BPD bisa membangun kerjasama yang baik dan positif dengan pihak pemerintah desa agar tercipta penguatan akuntabilitas pemerintahan di desa. “Mengingat fungsi FK-BPD ini sangat strategis, maka saya imbau kepada kita semua untuk senantiasa melakukan sinergitas dengan cara membangun kolaborasi positif dengan pemerintah desa, bukan melakukan kongkalikong. Saya tekankan ini karena kita adalah kunci dalam rangka penguatan akuntabilitas pemerintahan di desa,” terang Indah.

Masih kata Indah, forum komunikasi lintas BPD ini harus menjadi organisasi yang kuat secara kelembagaan, dan bisa mempermudah komunikasi dalam rangka menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di internal organisasi. “Secara internal forum ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi antaranggota, jika sewaktu-waktu ada masalah yang terjadi. Olehnya itu, dia harus kuat, sehingga mampu menyelesaikan segala permasalahan melalui proses-proses musyawarah sesuai dengan kearifan lokal kita,” tandas Indah.

Sebelumnya, Ketua FK-BPD, Sudirman Salomba, dalam sambutannya usai melantik 420 pengurus FK-BPD Lutra, mengatakan bahwa tujuan kehadiran FK-BPD salah satunya dalam rangka merespon nawacita ketiga Presiden Jokowi, membangun negeri dari pinggiran. “Kehadiran FKBPD ini juga dalam rangka merespon nawacita Presiden Jokowi poin ketiga, yakni membangun negeri dr pinggiran,” ujar Sudirman.

Untuk itu, lanjut Sudirman, semua elemen bangsa harus dipersiapkan. Salah satunya, kata Sudirman, adalah adanya organisasi kemasyarakatan. Menurut Sudirman, organisasi pemerintah tanpa organisasi di luar pemerintah dirasa kurang lengkap. Nah, untuk menjawab kekurangan itu, diperlukan organisasi kemasyarakatan dalam membangun dan menata desa. FK-BPD adalah jawaban atas kekurangan tersebut menurut Anggota DPRD ini.

“Untuk membangun negeri dari pinggiran, maka semua elemen bangsa harus kita siapkan. Semua infrastruktur, termasuk organisasi kemasyarakatan harus dipersiapkan semua. Tidak lengkap rasanya kalau hanya organisasi lingkup pemerintahan saja, tapi perlu juga dibuat organisasi di luar pemerintah sebagai sebuah sistem di dalam membanngun dan menata desa itu sendiri. Nah, FK-BPD adalah jawaban atas kekurangan tersebut,” pungkas mantan jurnalis di beberapa media lokal Tana Luwu ini. (Lukman Hamarong)