404 Not Found

Tanjung,(SK), — Secara bertahap, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mentransfer dana bantuan stimulan untuk pembangunan kembali rumah korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Total dana yang ditransfer ke rekening warga mencapai Rp 999 miliar lebih untuk 20.257 penerima. “Dana tambahan ini bersumber dari dana siap pakai (DSP) di BNPB, yang kami terima hari Jumat (29/3) lalu,” ungkap Kepala BPBD KLU, H. Muhadi kepada Radar Lombok, Minggu (31/3).

Untuk rumah rusak ringan memperoleh Rp 10 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak berat Rp 50 juta. Dana tambahan ini dibagikan ke korban yang masuk Surat Keputusan (SK) Bupati yang ke-VII untuk kategori rusak ringan sebanyak 68 unit atau Rp 680 juta. Kemudian SK VIII untuk rusak ringan sebanyak 10 unit Rp 100 juta, SK VII rusak sedang satu unit Rp 25 juta, SK XVI rusak berat sebanyak 574 unit sebesar Rp 14,3 miliar lebih, SK XVII rusak berat sebanyak 3.682 unit sebesar Rp 92 miliar lebih. “Khusus SK XVI dan XVII kategori rusak berat pada tahap pertama sudah ditransfer Rp 25 juta, dan tahap kedua merupakan tambahan Rp 25 juta. Jadi kita full memberikan kepada dua SK itu,” jelasnya.

Kemudian, SK XVIII kategori rusak berat sebanyak 4.470 unit sebesar Rp 223 miliar lebih, SK XIX kategori rusak berat sebanyak 3.418 unit sebesar Rp 170 miliar lebih, SK XX kategori rusak berat sebanyak 4.821 unit sebesar Rp 241 miliar lebih, SK XXI kategori rusak berat sebanyak 5.117 sebesar Rp 255 miliar lebih. “Kalau yang ini sudah 100 persen atau Rp 50 juta sudah ditransfer,” terangnya.

Jika ditotalkan pada tahap kedua ini, bantuan yang diterima itu untuk 20.257 unit rumah. Setelah diverifikasi terdapat kurang lebih 3.974 penerima dobel sehingga dihitung sekitar 18.000 penerima lebih yang valid. “Untuk dobel sudah kita rekap, nanti akan kita kaji lagi,” imbuhnya.

Pada tahap pertama BNPB sudah mentransfer Rp 1 triliun lebih untuk 23.565 penerima. Yang sudah menerima sebanyak 41.565 KK dari total yang rusak sebanyak 75.676 penerima atau korban. “Pusat masih ngutang ke masyarakat sebesar kurang lebih Rp 925 miliar lebih untuk 23.000 lebih penerima. Yang belum dapat buku rekening SK ke 22 hingga SK ke 26,” bebernya.

Ditegaskan, dana bantuan korban untuk KLU dikirim secara berkala atau tiga tahap, tahap pertama sudah ditransfer Rp 1 triliun lebih, tahap kedua (sekarang) sebesar Rp 999 miliar lebih, dan tahap ketiga sedang diusulkan Rp 925 miliar lebih. “Untuk rumah kita butuh Rp 3 triliun lebih. Dan kita tetap menjadi prioritas oleh BNPB,” tegasnya.

Untuk mengejar sisanya itu, BPBD sedang mempercepat pendebitan rekening individu ke pokmas. Jika progres pendebitan cepat maka pengiriman dana tahap ketiga segera direalisasikan. “Kita, sejak hari Jumat, bahkan Sabtu dan Minggu hari ini kami sedang berada di masyarakat untuk segera pendebitan itu,” katanya..

Sementara itu, Bupati KLU, Najmul Akhyar mengatakan, jajarannya intens menggelar rapat percepatan supaya dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tingkat bawah. Mulai dari kendala material, pembentukan pokmas, maupun pencairan. Sebab di sisi lain pemerintah daerah tengah mengupayakan di pusat perihal sumber anggaran lainnya. Pasalnya DSP hanya untuk masa tanggap darurat. “Semua kita dorong supaya segera uang di masyarakat bisa ditransfer ke pokmas. Karena tidak bisa cuma satu sektor saja, ini semua sektor harus bergerak,” katanya.

Pihaknya kata Najmul tidak hanya berpikir mengenai pembangunan rumah warga, juga berpikir soal kantor-kantor pemerintah yang ikut terdampak bencana. Karena itu alokasi dana oleh pusat juga diharapkan untuk kantor pemerintah juga. “Itu harus kita utamakan dari berbagai sisi. Kita tidak hanya membangun rumah, pemerintah sudah berikan stimulasi dana dan telah diturunkan. Bentukan pokmas secara merata, selain rumah kita berpikir kantor rumah sakit juga harus di relokasi,” tegasnya. (flo)