18/03/2019

Dairi (Suara Komunitas.Net) – Sesuai prinsip Demokrasi, harusnya Pemilu harus bisa menjamin sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. sehingga tidak ada kelompok yang ditinggalkan dalam pengambilan keputusan. Namun hal itu tidak terjadi di Indonesia.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pesada Dinta Solin di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Senin 18 Maret 2019.
“Prinsip SDGs ‘No one left behind’ dan terutama prinsip yang dipercaya Pesada sebagai Koordinator Konsorsium delapan LSM Perempuan di Sumatera, yaitu: ‘Leave no she behind’ (tidak seorangpun perempuan ditinggalkan) sangat sulit diimplementasikan,” tambahnya.
Dia juga menyebutkan, kendati UU Politik menyebut tujuan dan fungsi partai, salah satunya meningkatkan partisipasi politik dan melakukan pendidikan politik (Pasal 10 dan 11 UU No.2 tahun 2008) tidak berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Pesada sebagai LSM Perempuan, katanya, belum melihat pengaruhnya terhadap partisipasi khususnya representasi perempuan di bidang politik maupun kecerdasan politik seluruh rakyat.

“Yang terjadi bukan kecerdasan politik, tetapi menciptakan kelompok-kelompok yang sporadik dan secara sederhana memposisikan diri sebagai kelompok pengikut, pro dan kontra, ataupun pendukung,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini yang berkembang kesadaran politik untuk terlibat aktif menjadi sebuah mobilisasi yang dapat menciptakan pembodohan rakyat secara sistematis. Bahkan terdapat pihak yang telah menciptakan identitas perempuan yang menguatkan stereotype perempuan sebagai mahluk yang berada di arena domestik.(reli)

Editor : Tohap P.Simamora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *