404 Not Found

Pekalongan, Suarakomunitas. – Ini janji kampanye lho, pak. Kalau anggaran Rp 20 miliar itu tidak dilaksanakan, nanti pintu-pintu air akan dibuka, biar brayan banjir. Demikian diucapkan Karibkin Syarif, Ketua Forum LPM se-Kecamatan Pekalongan Utara, saat bersama belasan warga perwakilan dari Kelurahan yang terdampak rob menemui Wali Kota Achmad Alf Arslan Djunaid di Ruang Asisten II Sekda Kota Pekalongan, Selasa (4/7).

Belasan perwakilan warga menyerahkan surat permohonan penanganan rob di Kelurahan Bandengan dan Sekitarnya untuk segera ditangani.

Perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bandengan, Dharwanto mengungkapkan bahwa kehidupan warga saat ini semakin terpuruk dengan adanya rob yang tidak pernah surut. Bahkan sarana dan prasaana yang dimiliki warga rusak, akses pendidikan terganggu dan mata pencaharian warga hilang.

”Karena itu, kami mendesak Pemkot Pekalongan agar segera melaksanakan penanganan rob dengan serius. Pemkot harus berkomitmen melakukan langkah nyata, agar rob bisa diatasi dan tidak semakin luas,’’ tegas Ketua LPM Bandengan, Dharwanto.

Dharwanto menambahkan, jika masalah rob ini dibiarkan saja dan tidak segera diatasi, maka bisa jadi Kota Pekalongan akan tenggelam.

Dharwanto menilai bahwa penanganan rob dengan peninggian jalan, tidak efektif, karena hanya mengatasi masalah sementara saja. Dia berharap agar Pemkot membangun tanggul jalan tembus Bandengan-Kandang Panjang.

Dharmanto meminta agar anggaran dari daerah (APBD) tetap dijalankan tahun ini, meski masalah penanggulangan rob diambil alih oleh pusat. ”Jangan dijadikan alasan karena penanganan rob diambil alih pusat, lantas anggaran dari APBD yang sudah dialokasikan ditunda dan dialihkan untuk proyek lain yang bukan untuk penanganan rob,’’ tambahnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wali Kota Pekalongan sepakat bahwa anggaran APBD yang sudah ditetapkan digunakan untuk penanganan rob. Pihaknya mengaku serius mengangani rob dengan anggaran APBD sebesar RP. 20 milyar ditambah anggaran dari Bappeda Provinsi sebesar Rp. 10 milyar. (WD,SM)

Pekalongan, Suarakomunitas. – Ini janji kampanye lho, pak. Kalau anggaran Rp 20 miliar itu tidak dilaksanakan, nanti pintu-pintu air akan dibuka, biar brayan banjir. Demikian diucapkan Karibkin Syarif, Ketua Forum LPM se-Kecamatan Pekalongan Utara, saat bersama belasan warga perwakilan dari Kelurahan yang terdampak rob menemui Wali Kota Achmad Alf Arslan Djunaid di Ruang Asisten II Sekda Kota Pekalongan, Selasa (4/7).

Belasan perwakilan warga menyerahkan surat permohonan penanganan rob di Kelurahan Bandengan dan Sekitarnya untuk segera ditangani.

Perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bandengan, Dharwanto mengungkapkan bahwa kehidupan warga saat ini semakin terpuruk dengan adanya rob yang tidak pernah surut. Bahkan sarana dan prasaana yang dimiliki warga rusak, akses pendidikan terganggu dan mata pencaharian warga hilang.

”Karena itu, kami mendesak Pemkot Pekalongan agar segera melaksanakan penanganan rob dengan serius. Pemkot harus berkomitmen melakukan langkah nyata, agar rob bisa diatasi dan tidak semakin luas,’’ tegas Ketua LPM Bandengan, Dharwanto.

Dharwanto menambahkan, jika masalah rob ini dibiarkan saja dan tidak segera diatasi, maka bisa jadi Kota Pekalongan akan tenggelam.

Dharwanto menilai bahwa penanganan rob dengan peninggian jalan, tidak efektif, karena hanya mengatasi masalah sementara saja. Dia berharap agar Pemkot membangun tanggul jalan tembus Bandengan-Kandang Panjang.

Dharmanto meminta agar anggaran dari daerah (APBD) tetap dijalankan tahun ini, meski masalah penanggulangan rob diambil alih oleh pusat. ”Jangan dijadikan alasan karena penanganan rob diambil alih pusat, lantas anggaran dari APBD yang sudah dialokasikan ditunda dan dialihkan untuk proyek lain yang bukan untuk penanganan rob,’’ tambahnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wali Kota Pekalongan sepakat bahwa anggaran APBD yang sudah ditetapkan digunakan untuk penanganan rob. Pihaknya mengaku serius mengangani rob dengan anggaran APBD sebesar RP. 20 milyar ditambah anggaran dari Bappeda Provinsi sebesar Rp. 10 milyar. (WD,SM)