404 Not Found

Medan (Suara Komunitas.Net) – DPRD Sumut mendukung aksi massa untuk mendorong penuntasan konflik lahan dan pemberantasan mafia tanah di Sumatera Utara. Aspirasi yang disampaikan warga melalui unjuk rasa baru-baru ini akan disampaikan kepada pimpinan Dewan.

“Kita akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara massa kelompok tani, Polda Sumut, Pemprovsu,
Dinas Perkebunan, BPN dan pihak terkait,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, H.Syamsul Qodri Marpaung
dihadapan pengunjuk rasa yang digelar Komite Rakyat Bersatu untuk Agraria di depan pintu gerbang DPRD Sumut,
baru-baru ini.
Syamsul Qodri didaulat untuk tampil di depan mobil komando. Sementara Ketua Komisi E DPRD Sumut Robert
Lumbantobing serta Sekretaris Siti Aminah Perangin-angin dan anggota Komisi E Firman Sitorus yang menemui
pengunjukrasa tetap berada diantara massa.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan di halaman kantor Gubsu. Saat itu sebagai pimpinan aksi dari Komite Tani
Menggugat (KTM), Komite Revolusi Agraria (KRA), Forum Koptan Labuhan Deli yang tergabung dalam Komite
Rakyat Bersatu untuk Agraria.
Pengunjuk rasa umumnya menuntut tanah untuk rakyat dan bukan untuk developer, preman dan mafia tanah. Selain itu
juga dituntut agar pihak berwenang sesegera mungkin melaksanakan UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.
Pimpinan aksi Unggul Tampubolon dan Tao Mindoana Simamora melalui orasinya meminta Gubsu dan DPRD Sumut
meninjau keberadaan realestate/perumahan mewah yang terindikasi berdiri di atas tanah negara dan meminta Polda
Sumut menyita tanah seluas 366 Hektare (Ha) milik PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) untuk didistribusikan
kepada masyarakat miskin yang tidak/belum memiliki tanah. Bahkan DPRD Sumut meminta Polda Sumut mengusut
terbitnya surat-surat tanah dari kelurahan,desa,camat diatas tanah eks HGU PTPN II. (lubis)

Editor : Tohap P.Simamora