404 Not Found

• Hak Jawab Pegiat SaveSlamet terhadap Statemen Plt Bupati Pemalang

Banyumas, Suara Komunitas. – Pegiat SaveSlamet dengan ini menyampaikan tanggapan atas pemberitaan di Puskapik(dot)com pada hari Selasa, 15 November 2022 yang berjudul “Proyek Jaringan Air Bersih Pemalang Terganggu, Begini Kata Plt. Bupati.” (Link ada di bawah)

Pada pemberitaan tersebut, Pak Mansur selaku Plt Bupati Pemalang menyampaikan pernyataan, “Namanya manusia ada kepentingan pribadinya. Artinya kalau orang menghalang-halangi, berarti menghalang-halangi negara, dan perlu diingat air itu milik negara. Tapi apapun itu kita lakukan persuasif dari hati ke hati.”

Kami menyayangkan pernyataan ini yang terkesan bahwa kritik yang dilakukan oleh Pegiat SaveSlamet dan juga perwakilan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) serta warga masyarakat terdampak seolah-olah terbalut adanya kepentingan pribadi. Terlebih lagi kritik yang ada juga diartikan sebagai upaya untuk menghalang-halangi negara. Sungguh SALAH BESAR dan SALAH KAPRAH. Jangan mudah sekali ambil kesimpulan dengan menggeneralisir.

Pak Mansur juga mengungkapkan bahwa saat ini proyek pembangunan reservoar di desa Clekatakan tengah menghadapi kendala non-teknis. Padahal, proyek sudah berjalan 80 persen. Akibat kendala tersebut, proyek pembangunan pun kini macet total.

Menurut kami, Plt. Bupati Pemalang seolah memandang remeh temeh urusan proyek ini, hanya sekedar menargetkan agar proyek ini cepat selesai, hanya membatasi lingkupnya sekedar aspek teknis dan mungkin aspek ekonomi.

Sadarkah Yang terhormat Bapak Mansur bahwa di dalam suatu proyek perlu juga untuk mempertimbangkan aspek sosial karena ada warga yang berpotensi terdampak di Banyumas akibat adanya proyek. Ada cara, ada etikanya.

Sadarkah Pak Mansur bahwa harus ada pertimbangan matang terkait aspek ekologi mengingat lokasi proyek berada di hutan lindung dengan kondisi kemiringan lahan curam dan kondisi kritis lainnya sehingga perlu disiapkan AMDAL yang benar dengan cara yang juga benar. Jadi kalau AMDAL belum selesai, kegiatan konstruksinya WAJIB berhenti Dulu.

Sadarkah Pak Mansur bahwa kepatuhan terhadap aspek hukum peraturan perundang-undangan harus dipenuhi dalam suatu proyek, apalagi proyek Pemerintah dimana Pemerintah seharusnya memberikan teladan yang baik bagi semua pihak, bukan main terabas.

Sadarkah Pak Mansur bahwa kondisi hutan di Pemalang terutama di Gunung Slamet tidak sedang baik-baik saja. Silahkan Bapak cek Citra Satelit terkini! Pernahkah Pak Mansur lakukan upaya optimal untuk memperbaiki hutan tersebut bersama stakeholder terkait, pernahkah melakukan upaya rekayasa teknologi yang optimal sehingga bisa menahan aliran air sehingga dapat dimanfaatkan saat musim kering.

Justru kami ingin mempertanyakan, “Mengapa Plt. Bupati Pemalang melakukan pembiaran terhadap proyek yang jelas2 salah dimana kegiatan konstruksinya dilakukan tanpa mengantongi Persetujuan Lingkungan karena AMDALnya belum selesai?” Apakah Persetujuan

Penggunaan Kawasan Hutan Lindung juga sudah dikantongi Pemrakarsa, itu pun belum ada kejelasannya.

Sadarkah Pak Mansur bahwa konstruksi proyek ini menerabas etika dan norma?

Bahkan secara administratif pun proyek ini bermasalah. Bapak bisa bayangkan bahwa ternyata ada kesalahan nama desa yang menjadi lokasi proyek, yang ini tercantum pada berbagai surat dan dokumen terkait. Lokasi salah ya fatal secara administratif.

Kami ingin menyampaikan bahwa tak pernah ada sedikitpun terbesit niat kami untuk menghalang-halangi negara. Negara ini menganut sistem demokrasi. Negara ini memperbolehkan masyarakat untuk menyampaikan kritik jika ada hal yang mengganjal. SaveSlamet pun merasa bahwa kritik yang dilakukan juga sesuai dengan apa yang sering diharapkan dan disampaikan Pemerintah yaitu kritik berbasis data.

Enak betul main tuding ada kepentingan pribadi.

Apakah Plt. Bupati Pemalang paham persis kondisi masyarakat di lereng selatan Gunung Slamet yang masuk Kab. Banyumas?

Proyek air baku Pulosari ini mengambil sumber dari hulu anak-anak Sungai/Kali Logawa. Tahukah Pak Mansur bahwa ada banyak desa di dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Logawa yang juga bernasib sama seperti desa2 di Kecamatan Pulosari yaitu alami krisis air bersih ketika musim kering? Adakah empati Pak Mansur terhadap warga Banyumas yang mengalami kondisi ini?

Jadi perlu dipahami bahwa adanya reaksi dari Pegiat SaveSlamet, dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, masyarakat terdampak dan masyarakat Banyumas secara umum bukan karena rasa egois. Reaksi yang terjadi karena kami punya banyak sekali alasan yang mendasar. Ada kepentingan masyarakat Banyumas yang juga perlu didahulukan, perlu diperjuangkan.

Biasakanlah untuk melihat suatu permasalahan secara komprehensif. Tak hanya sekedar pakai logika tapi juga rasa.

Kalau Pak Mansur tak paham masalahnya, tak mau mendalami akar permasalahannya, lebih baik jaga mulut. Berhati-hatilah dalam menyampaikan pernyataan. Jika terburu-buru, justru akan mengesankan ada kepentingan pribadi Bapak.

Sementara itu Direktur Utama PDAM Tirta Mulia Pemalang, Slamet Effendi, menyampaikan pernyataan berikut:

“Hal-hal non-teknis itu ada miss komunikasi antara penggarap dengan warga, sehingga kita bantu untuk mengkomunikasikan.”

Padahal menurut kami, hal-hal non teknis itu salah satunya dikarenakan kelalaian dari Pihak Pemrakarsa yaitu PDAM Tirta Mulia Pemalang yang tidak melakukan proses perizinan secara benar. Dalam proses tersebut, AMDAL harus selesai terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak. Hal ini harus dilakukan sebelum konstruksi dilakukan penggarap.

Menurut kami pernyataan Dirut PDAM Pemalang ini tidak gentleman, berusaha cuci tangan dan mengkambinghitamkan pihak lain.

Perlu diketahui bahwa ada hal yang tidak etis dilakukan pihak PDAM Pemalang selaku pemrakarsa ketika penyusunan Berita Acara konsultasi publik yang terjadi pada tgl 1 November 2022. Para pimpinan tidak tampak dan ini dibuktikan dengan tidak adanya tandatangan pimpinan PDAM pada berita acara konsultasi publik

Terakhir, Presiden Jokowi sering menyampaikan bahwa di era saat ini, pemimpin harus punya sense of crisis. Harapan kami kepada Bapak Mansur selaku Pemimpin Pemalang agar punya kepekaan kuat terhadap krisis kondisi hutan di Pemalang terutama di Gunung Slamet. Yakinlah bahwa gunung berikut hutannya di Pemalang juga bisa menghadirkan air bersih bagi masyarakat Pemalang. Yang diperlukan adalah ikhtiar yang sungguh2 untuk memulihkan kondisinya. (SaveSlamet)

https://www.puskapik.com/30536/berita/proyek-jaringan-air-bersih-pemalang-terganggu-begini-k

ata-plt-bupati/