404 Not Found

Jakarta (SK) – Pemerintah menyatakan akan memulai membangun infrastruktur dasar di Sulawesi Tengah yang porak poranda akibat bencana gempa bumi dan tsunami pada 28 September 2018 lalu. Saat ini pemerintah pusat dibantu dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya tengah menginventarisir infrastruktur dasar yang rusak.

Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Brawijaya, mengatakan inventarisasi kerusakam infrastruktur yang dilakukan masih berjalan. Didapati banyak fasilitas umum seperti jalan, jembatan yang rusak parah dan tidak dapat dilalui lagi. Namun juga ada beberap ruas jalan yang masih bisa digunakan meskipun membutuhkan sedikit perbaikan.

Brawajiaya menyatakan secara hitungan kasar kebutuhan investasi untuk membangun dan memperbaiki kembali infrastruktur yang rusak sebenarnya sudah ada. Namun untuk sementara inu belum dapat dipublikasikan lantaran inventarisir infrastruktur yang rusak juga belum selesai. Dipastikan kebutuhan dana untuk rehabilitasi seluruhnya mencapai triliunan rupiah termasuk untuk pembangunan rumah korban bencana.

“Total rupiah sudah ada tapi belum dapat kami sampaikan untuk saat ini, kita masih menginventarisir seluruh kerusakan,” kata Brawijaya dalam pada Forum Promoter Sinergi Sistem Mitigasi Dalam Upaya Meminimalisasi Dampak Bencana Alam di hotel Amarosa Cosmo, Jakarta Selatan, Rabu (17/10).

Dia menambahkan, dalam rehabilitasi infrastruktur yang rusak tersebut pemerintah akan melibatkan swasta dan BUMN. Pasalnya ketersediaan APBN untuk mengcover seluruh pendanaan rehabilitasi dipastikan tidak mencukupi. Dia bahkan sempat menyebutkan ada sejumlah tawaran block grant dari asing untuk keperluan rehabilitasi tersebut. Namun saat ini belum diputuskan apakah tawaran tersebut akan diterima atau tidak.

“Ini butuh kerjasama semua pihak, dari Polri dari siapapun itu. Recovery sudah ada rencana bahkan ada rencana grant (bantuan dana)  dari luar negeri,” ulasnya.

Untuk hunian atau tempat tinggal bagi korban bencana, Kementerian PUPR akan mendorong pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha) yang tahan terhadap gempa bumi. Model Risha ini sudah dikembangkan dan dibangun oleh Kementeriannya di berbagai wilayah yang terkena bencana.

“Kita akan bangun rumah model risha juga sebab model ini terbukti tahan gempa. Tahun 2013 lalu kita bangun di Palu dan ternyata tetap utuh dan kondisinya baik meskipun kemarin terjadi gempa dan likuifaksi,” ulasnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Setyo Wasisto dalam sambutan tertulisnya menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi “cincin api (ring of fire)” sehingga potensi terjadi bencana bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh sebab itu perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana alam.

“Belum selesai penanganan bencana di Lombok yang berkekuatan sekitar 7 skala richter (SR), Indonesia kembali diguncang gempa kekuatan 7,4 SR kali ini di Palu, jadi lebih besar dari Lombok,” katanya.

Setyo menambahkan dalam penanganan bencana di Palu kemarin sempat terjadi caos kecil karena tidak meratanya bantuan paska bencana yang terjadi terutama di Palu. Hal ini karena banyaknya infrastruktur yang rusak, korban berjatuhan dan juga pasokan BBM dan listrik juga mati. Sementara di saat seperti ini, masyarakat yang selamat dari bencana sangat berharap kebutuhan dasarnya terpenuhi.

“Saat bencana terjadi sinergi sistem yang belum maskimal akibatkan penanganan korban tidak cepat, kurangnya alat berat atau tidak tersedia alat berat yang mengharuskan mendatangkan dari berbagai daerah sehingga membuat lambat evakuasi. Bahkan penjarahan terjadi karena tidak meratanya penyaluran bantuan. Ini terjadi karena koordinasi tidak lancar akibat lumpuhnya jalur telekomunikasi,” ulas dia. (JS)