404 Not Found

TALENTA FM LOMBOK TENGAH,SK – Berdasarkan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah dan DPRD, terhadap Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2017, menjadi acuan bagi SKPD dalam menyususn rencana kerja perubahan tahun 2017.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah, L.Pathul Bahri,S.Ip, rabu (23/8) 2017 pada sidang paripurna yang digelar DPRD di ruang sidang utama Kantor DPRD setempat, dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2017 oleh Kepala Daerah.

Dalam rancangan perubahan APBD tersebut lanjut Wabup, ditetapkan target pendapatan daerah semula sebesar Rp.1.833.758.150.546,31 menjadi sebesar Rp.1.943.668.514.102,73 atau bertambah sebesar Rp.109.910.363.556,42, dengan perincian perubahan antara lain, target pendapatan asli daerah yang semula sebesar Rp.170.294.219.546,31 menjadi Rp.275.754.753.625,73 atau bertambah sebesar Rp.105.460.534.079,42 .”Penambahan target tersebut antara lain bersumber dari penambahan target pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi perpanjangan imta,”kata Wabup.

Selain itu, penambahan target dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank NTB dan PD. BPR LKP Lombok Tengah, serta PT. Jamkrida NTB bersaing, dan penambahan target dari lain lain pendapatan asli yang sah yaitu dari pendapatan jasa giro kas daerah, pendapatan bunga deposito, pendapatan dana bos dan pendapatan dari UPTD Unit Transfusi Darah (UTD).

Selanjutnya jelas Wabup, Target pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan semula sebesar Rp.1.493.293.040.000,00 menjadi sebesar Rp.1.478.973.573.649,00 atau berkurang sebesar Rp.14.319.466.351,00. Terjadinya penurunan target tersebut antara lain disebabkan adanya penyesuaian pendapatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp.4.731.946.000,00 dari semula sebesar Rp.43,564,214,000.00 menjadi sebesar Rp.38,832,268,000. berdasarkan keputusan Gubernur NTB nomor 525.23-54 tahun 2017 serta penurunan target pendapatan yang bersumber dari dana alokasi umum yang semula sebesar Rp.998.650.731.000,00 menjadi sebesar Rp.981.107.649.000,00 atau turun sebesar Rp.17.543.082.000,00,mengacu pada rincian dana alokasi umum menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN-P tahun anggaran 2017.

Penurunan target dana alokasi umum tersebut imbuh Wabup, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa pagu dana alokasi umum bersifat dinamis, dimana besaran pagu dan realisasi penyaluran dana alokasi umum per daerah akan mengikuti dinamisasi perkembangan pendapatan dalam negeri netto sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri keuangan nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. “Selain penurunan target tersebut, pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami penambahan yang bersumber dari alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak atu sumber daya alam berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 19 garis miring PMK 07 garis miring 2007”paparnya.

Adapun Target lain-lain pendapatan daerah yang sah lanjut Wabup, mengalami peningkatan, semula sebesar Rp.170.170.891.000,00 menjadi sebesar Rp.188.940.186.828,00 atau meningkat sebesar Rp.18.769.295.828,00. Adapun peningkatan target tersebut bersumber dari tambahan target pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.5.401.000.430,00 dan tambahan target bagi hasil dari pajak rokok sebesar Rp.13.403.455.398,00 serta pengurangan target bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebesar Rp.35.160.000,00

Selanjutnya untuk pagu anggaran belanja daerah pada rancangan perubahan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2017 semula sebesar Rp.1.824.001.732.263,31 bertambah sebesar Rp.232.438.868.469,46 sehingga menjadi sebesar Rp.2.056.440.600.732,77, dengan rincian antara lain, belanja tidak langsung sebesar Rp.1.132.787.838.289,84 atau berkurang sebesar Rp.161.003.156,47 dari semula sebesar Rp.1.132.948.841.446,31.

Kemudian lanjut Wabup, Pagu anggaran belanja langsung pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp.923.652.762.442,93 atau bertambah sebesar Rp.232.599.871.625,93 dari semula sebesar Rp.691,052,890,817.00. “Penambahan anggaran belanja langsung pada rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2017, antara lain bersumber dari silpa 2016, tambahan target pendapatan asli daerah 2017, tambahan target pendapatan dana bagi hasil pajak-bagi hasil bukan pajak yang bersumber dari alokasi kurang bayar beberapa objek pendapatan dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak dari pemerintah pusat serta tambahan target dana bagi hasil pajak rokok dari Provinsi,”Terang Wabup.

Adapun perubahan pagu anggaran belanja tidak langsung itu lanjut Wabup, meliputi penyesuaian penganggaran gaji dan tunjangan PNS pada masing-masing SKPD, berdasarkan realisasi gaji dan tunjangan yang telah terbayarkan serta prognosis kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2017. “Termasuk di dalamnya telah memperhitungkan asumsi kenaikan dan tambahan beberapa komponen tunjangan penghasilan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah,”katanya.

Selanjutnya, penyesuaian besaran belanja bunga yang masih menjadi kewajiban pemerintah kabupaten lombok tengah terhadap penyelesaian pembayaran hutang pada PT. SMI sampai dengan tahun anggaran 2017 ini. Penambahan alokasi anggaran belanja hibah yang dilakukan mengingat tingginya permintaan dukungan pendanaan yang diajukan oleh berbagai badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kabupaten lombok tengah melalui usulan/proposal yang dikirimkan kepada pemerintah daerah.

Berikutnya jelas Wabup, penyesuaian besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa yang diakibatkan adanya penambahan target pendapatan pajak daerah dan penyesuaian pendapatan retribusi daerah pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2017. “ Kemudian penyesuaian besaran alokasi dana desa (add) terhadap perubahan target pendapatan dana perimbangan serta penyesuaian alokasi bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya,”jelasnya.

Sementara lanjut Wabup, ada beberapa hal yang mendasari penambahan plafon anggaran belanja langsung, antara lain dalam rangka pengalokasian silpa dak fisik dan non fisik tahun anggaran 2016, silpa blud rsud praya tahun anggaran 2016, kapitasi, retensi, penyelesaian kegiatan yang belum rampung pada tahun anggaran 2016, pengalokasian belanja atas penambahan target pendapatan baru yang bersumber dari dana bos dan pendapatan UPTDU Unit Transfusi Daerah (UTD).

Berikutnya dalam rangka penambahan anggaran yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja insentif gtt, penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat, pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran, penyediaan beberapa sarana prasarana penunjang operasional perkantoran pada beberapa organisasi perangkat daerah baru, penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas kesehatan maupun pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan.”Berikutnya untuk pengadaan alat kesehatan rumah sakit, obat-obatan rumah sakit, sarana penunjang rumah sakit, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd, serta alokasi lain yang dijabarkan dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara 2017 dan diarahkan untuk menunjang program berdasarkan skala prioritas dan tersebar dibeberapa SKPD,”paparnya. (ding)