404 Not Found

Cianjur, Suarakomunitas. – Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang bakal dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapat penolakan warga. Pasalnya lokasi pembangunan berjarak lebih kurang 500 meter dari permukiman warga. Bahkan di tengah-tengah permukiman. Demikian disampaikan warga setempat, Ahad (18/12/2022) kepada Suara Komunitas melalui pesan media sosial.

Rencana pembangunan TPAS yang disosialisasikan pada Selasa, (13/12/22) di balaidesa setempat tersebut, langsung mendapat penolakan warga. Karena berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga.

Penolakan warga juga dilakukan dengan mengirim ke kanal lapor.go.id pada Rabu (14/12/2022).

Berikut isi laporan warga tersebut,

Pengaduan Penolakan Rencana TPAS Mekarsari

Yth. Bapak Bupati Cianjur
di
Cianjur

Dengan hormat,
Dengan segala keterbatasan kami sebagai warga Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur serta untuk keberlangungan masa depan anak-anak kai, dengan ini kami memohon yang sedalam-dalamnya kepada
Bapak Bupati untuk mebatalkan rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di lingkungan desa kami.

https://www.journalnews.id/warga=mekarsari-kecamatan-cikalongkulon-tolak-pembangunan-tpas-begini-alasannya/

Demikian aduan ini kami sampaikan. Semoga Bapak sehat selalu & diberikan ketabahan atas segala bencana yang sedang kita alami bersama. Salam dari kami warga desa Mekarsari.

Hormat kami,
Warga Masyarakat Mekarsari

Mengutip liputan dari Journal News, warga Desa Mekarsari menolak rencana pembangunan TPAS karena akan berdapak buruk pada lingkungan dan kesehatan warga.  Ketua Karang Taruna desa setempat, Yunan mengatakan bahwa warga menolak keberadaan TPAS di Desa Mekarsari.

”Kami warga Mekarsari keberatan atau menolak dengan adanya pembangunan TPA di Wilayah Desa Mekarsari, pertama kaitan dengan lingkungan yang akan memperburuk citra Desa Mekarsari dan memperburuk kesehatan warga Mekarsari,” katanya dikutip dari Journal News, Selasa, (13/12/22).

Selain itu, masih menurut Yunan, warga belum pernah memberikan ijin lingkungan, namun AMDAL sudah beredar. ”Secara tahapanpun, kami selaku warga banyak tidak tahu, termasuk tadi disampaikan (dalam sosialisasi) bahwa adanya tanda tangan RT RW, itu juga kami belum pernah merasa memberikan ijin lingkungan, terus adanya dari (kajian) AMDAL, dulu pernah ada dari AMDAL ke Desa Mekarsari menyampaikan sosialisasi tapi hasilnya kami tidak diberi tahu, namun hasilnya tahu tahu sudah ada di Kabupaten,” ungkapnya.

Yunara menghawatirkan jika terlaksananya pembangunan TPA di Mekarsari warganya akan menjadi pemulung. ”Lingkungan itu sangat mempengaruhi sikologis manusia, ketika ada sumber dari pada itu ya masyarakat kami akan jadi pemulung, mau tidak mau akan jadi pemulung karena akan terbawa oleh lingkungannya itu sendiri,” ujarnya.

Penolakan juga disampaikan oleh Ketua BPD Desa Mekar Sari, Saepul, menurutnya keberadaan TPAS bakal berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan, pendidikan dan masa depan anak-anak desa setempat. Meski demikian pihaknya tetap mengedepankan musyawarah.

”Kami dari BPD tentunya akan mengedepankan Musyawarah untuk mendapatkan solusi, namun dengan pendirian yang sama yaitu menolak,” pungkasnya. (*.*)