404 Not Found

Talentafm LOMBOK TENGAH,SK –  Soal suara sah dan tidak sah Pilkades serentak sudah jelas dan tidak bisa dirubah dengan hanya opini masing-masing orang. Salah satunya dengan beropini adanya surat suara yang dicoblos simetris. Maka surat suara yang disebut-sebut dicoblos simetris tetap dinyatakan sebagai suara batal.

Demikian disampaikan Asisten I Setda Lombok Tengah, Ir.HL.Moh.Amin,MM Rabu  31/10/2018 di ruang kerjanya kepada sejumlah wartawan.  Terkait dengan suara sah atau tidak sah sudah jelas tertuang pada Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Begitu juga pada Perda nomor 1 tahun 2012 dan Perbup nomor 12 tahun 2018 telah menyatakan dengan jelas soal seperti apa yang dimaksud dengan surat suara sah atau tidak sah. Dimana dari ketiga dasar hukum tersebut intinya menyatakan, bila surat suara dicoblos diluar kotak gambar calon maka suara dinyatakan tidak sah.

“Elek Permendagri iye unin, elek Perda iye unin, elek perbub masih iye unin, ape malik. (Pada permendagri bilang begitu, pada perda bilang begitu, pada perbup juga bilang begitu, apa lagi-bahasa sasak-red) . Jadi semuanya sudah jelas sekali,”tegas HL.Moh.Amin.

Sesuai dengan apa yang telah disosialisasikan dan bimbingan teknik yang sudah diberikan kepada seluruh panitia berkali lanjut HL.Moh.Amin, surat suara saat akan dilakukan pencoblosan surat suara harus dibuka secara keseluruhan. Karena pemilih harus memastikan apakah surat suara yang akan dicoblos itu sah atau tidak.

“Kalau tidak dibuka secara menyeluruh, bagaimana mereka akan tahu surat suara itu telah ada tanda tanganya, ada stempel panitia atau tidak robek atau rusak oleh hal lain. Karena bila salah satu hal itu terjadi, misalnya surat suaranya belum distempel maka nanti itu akan akibatkan suara menjadi tidak sah juga,”terangnya.

Begitu juga soal surat suara yang diopinikan dicoblos secara simetris karena menduga pemilih mencoblos sebelum seluruh lipatan surat suara dibuka imbuh HL.Moh.Amin, tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan apakah suara akan menjadi sah atau tidak sah.

“Kita semua tahu kalau hanya pemilih yang berada dibilik suara saat mencoblos. Kalau ternyata pemilih memang sengaja mencoblos didalam kotak gambar dan juga diluar, siapa yang bisa membuktikan. Karena kalau kita beropini, bisa saja kita bilang ada warga yang sayang sama semua calon lalu mencoblos semuanya,”argument-nya.

Untuk itu, persoalan suara sah dan tidak sah menurut Assisten I,  kini sudah tidak menjadi persoalan lagi.  Yang saat ini mulai diproses oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades adalah terkait dengan aduan-aduan yang disampaikan oleh masyarakat atas proses Pilkades yang telah dilaksanakan.

Dari 96 desa yang melakukan Pilkades, ada 21 desa yang diduga memiliki masalah terkiat dengan pelaksanaan Pilkades mereka. Masyarakat dari 21 desa itu telah melaporkan masalah masing-masing ke Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades dengan ragam dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Ada yang melaporkan dugaan ijazah palsu salah satu calon, ada yang melapor dugaan kejanggalan dimana surat suara semua dicoblos sehingga surat suara sah sama dengan jumlah surat suara dan beragaman laporan lainya. Masing-masing masalah nanti akan dikelompokkan dan akan diselesaikan oleh satu kelompok tim yang berbeda,”terang HL.Moh.Amin.

Tim Penyelesaian Sengketa yang terdiri hampir 30-han orang itu lanjut HL,Moh.Amin akan bekerja selama 1 bulan kedepan terhitung mulai hari ini sesuai dengan teknis yang diperlukan. Apakah akan terjun kelokasi atau tidak. Laporan yang masuk juga diverifikasi syarat dan kelengkapanya karena pelantikan Kades terpilih akan dilakukan tanggal 27 Desember 2018. (ding)