404 Not Found

Tanjung, (SK), — Jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebanyak 19.633 keluarga penerima manfaat (PKM). Sayangnya, banyak penerima yang mengacu pada basis data terpadu (BDT) itu tergolong mampu. “Ketika kita tahu langsung proses mengeluarkan dari data PKM,” ujar Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Suryadin didampingi Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH, Raden Zulkarnain kepada Radar Lombok, kemarin (14/7).

Untuk menghindari PKM yang mampu, pihaknya akan menempel stiker pada rumah-rumah PKM. “Stiker yang kita tempel itu memberikan rasa malu kepadanya jika tergolong mampu menerima PKH tersebut,” jelasnya.

Data sendiri mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang kemudian dimasukkan ke BDT. Sebelum dimasukkan ke data PKM, pada 2016 dikroscek ke lapangan, mendatangi rumahnya. Dari kroscek itu diketahui, banyak yang mampu.

Pernah juga ditemukan berdasarkan laporan masyarakat, oknum PKM itu menyewa rumah tetangganya yang rusak, sementara dia memiliki toko. Setelah mengetahui kebenaran, pihaknya langsung terjun dan menghentikan bantuan. PKH saat ini tak lagi diambil di kantor pos, melainkan ditransfer langsung ke rekening masing-masing PKM.

Nominal uang PKH yang mereka terima selama setahun bervariasi tergantung jumlah tanggungan dalam keluarga. Maksimal yang mereka terima Rp 2 juta per keluarga per tahun. Tahap pencairan empat kali. Pertama Februari, selanjutnya Mei, Juli, dan Desember. “Sekarang sudah masuk ke tahap ketiga dalam mencairkan,” ungkapnya.

Jumlah penerima PKH pada triwulan ketiga ini 19.633 orang, terdiri dari ibu hamil 290 orang, usia dini 6.762 orang, SD 13.671 orang, SMP 6.441 orang, SMA 4.329 orang, lansia 3.292 orang, dan DB 101 orang. Total anggaran setiap pencairan Rp 13.922.850.000.

Uang tersebut diharapkan terarah sesuai peruntukan. Di sini peran pendamping mengarahkan. “Jumlah pendamping kita di KLU sebanyak 67 orang yang tersebar satu kecamatan 16 pendamping, satu desa kadang ada 2 atau 3 orang,” bebernya.

Pendamping melakukan pertemuan dalam rangka memberikan wawasan terhadap pengelolaan bantuan keuangan.

Untuk PKM yang usahanya berkembang, mereka diharapkan tak menerima PKH lagi. Tahun ini sudah ada 154 PKM yang mengundurkan diri karena ada peningkatan ekonomi. (flo)