404 Not Found

Medan (Suara Komunitas.Net) – Hampir semua anggota dewan mempertanyakan gemuknya anggaran biaya tidak langsung mencapai Rp 9 triliun lebih atau 69,9 persen, sedangkan porsi belanja langsung hanya Rp 4 triliun atau 30,91 persen.

“R-APBD Sumut tahun 2018 sebesar Rp. 13.471.581.753.654,- belum merefleksikan situasi beban sosial kehidupan perekonomian masyarakat yang semakin sulit. Angka inflasi provinsi mencapai 6,3 persen, sedangkan nasional hanya 3,2 persen,” kata Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Drs. H.Hartoyo (foto) Rabu (29/11) saat rapat paripurna pandangan umum Nota Keuangan APBD Provsu tahun 2018.
Sebelumnya, Nota Keuangan Pemprovsu tahun 2018 dalam RAPBD Rp 13.471.581.753.654 disampaikan Gubsu T Erry Nuradi dalam Rapat Paripurna Dewan, Senin (27/11). Saat itu ada 11 butir pertanyaan kritis disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut.
Disebutkan, masih belum idealnya belanja langsung dan tidak langsung, ini dapat dilihat dari alokasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Dinas Sosial Rp 105.763.742.000, untuk belanja langsung Rp 35 miliar. belanja tidak langsung mencapai Rp 65 miliar. Dinas Perhubungan dari Rp 6l miliar, untuk belanja langsung Rp 19 milyar lebih.
Diantara 11 catatan kritis yang diminta dijawab Gubsu, antara lain menyangkut rendahnya aparat Pemprovsu meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah.(lubis)

Editor : Tohap P.Simamora