404 Not Found

 Pemalang, Suarakomunitas. – Pengelolaan Pasar Buah setelah tuntutan pedagang, kini masih dalam masa transisi, apakah akan dikelola swasta atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Demikian diungkapkan Sekda Pemalang, Budhi Rahardjo, Jum’at (21/7).

Buntut demo pedagang, pasar buah Pemalang diserahkan ke Disperindag

“Setelah peralihan pengelolaan Pasar Buah dan Sayur Pemalang dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) ke Diskoperndag, masih dalam penggodokan tim, soal sistem pengelolaan yang tepat. Persoalan itu kini sudah masuk dalam pengkajian dan penelitian tim,’’ucap Sekda, kemarin.

Rahardjo menambahkan bahwa pengelolaan oleh BUMD harus memperhatikan penciptaan lapangan pekerjaan. Pengalaman yang sudah terjadi pengelolaan pasar tersebut oleh PDAU terjadi perselisihan dengan pedagang dan paguyuban. Kedua pihak tidak ada yang mau kalah. ’’Ke depan Pasar Buah dan Sayur Pemalang bisa diserahkan kepada perusahan daerah kembali atau perusahaan daerah yang ada dibubarkan. Sekarang masih dalam penelitian. Kalau perusahaan daerah tidak efektif dan efisien, tentu tidak akan dipertahankan.’’

Paguyupan Pasar Buah Pemalang demo tuntut usut kasus korupsi

Dia mencontohkan, perusahan daerah lainnya seperti Bank Pemalang, BPR BKK Taman dan BKK Pemalang. Masing-masing ada yang modalnya dari APBD murni, ada yang sharing dengan Pemerintah Provinsi. Kalau masing-masing terjadi kompetisi yang tidak sehat bisa dimerger.

Ratusan pedagang buah dan sayur Pasar Induk Pemalang demo

Tapi kalau semua berjalan baik dalam pengelolaan dan menguntungkan, akan dipertahankan. ’’Sebagai langkah preventif saat ini, Pasar Buah dan Sayur Pemalang dikembalikan dahulu ke Diskoperindag. Sampai nanti timbul kepercayaan lagi dari masyarakat. Kalau diubah menjadi pasar daerah tidak bisa karena pasar hanya menjual komoditas buah dan sayur. Adapun pasar daerah, komoditas yang dijual heterogen,’’paparnya Agar lebih berorientasi bisnis, Pasar Buah dan Sayur Pemalang dikelola swasta.

’’Jangan oleh PNS karena kurang inovatif. Misalnya PDAM jika dari dahulu dikelola oleh PNS, pasti tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Bisa-bisa mati di tengah jalan. Karena pengelolaannya harus dituntut inovasi.’’ (WD, SM)