404 Not Found

Tanjung,(SK),—– Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, dibantu Satpol PP, dan Dinas Perhubungan setempat, belakangan intens menggelar razia untuk abdi Negara tersebut. Razia yang dilakukan sejak Selasa (23/4) tersebut, rupanya banyak menjaring ASN yang kurang disiplin.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) KLU H. Suardi mengungkapkan, hal ini dilakukan untuk memberikan shock terapi. Pasalnya, jika bila hari meraka datang telat pun keluyuran pada jam kerja, seluruh pihak masih memaklumi lantaran masih dalam moment gempa. Tetapi hal ini sekarang sudah tidak lagi dikompromikan.

“Bila hari dengan suasana kemarin kita tidak terlalu menekan, dan sekarang ini kita sudah mulai normal. Ya kita kembali, dan masyarakat perlu pelayanan,” ungkapnya.

Menurut Suardi, pelayanan yang diberikan pada masyarakat notabene tergantung gerak-gerik dan tingkah laku para ASN. Jika ingin maksimal tetapi ASN justru keluyuran, impactnya jelas masyarakat yang mendapat rugi. Maka itu supaya hal demikian tidak terulang kembali razia tetap digelar di beberapa titik, mulai sejak pagi, siang, bahkan sore menjelang jam pulang.

“Sesuai aturan yang wajib dilakukan kerja jam 7 dan pulang jam 4. Saya pun juga begitu silakan razia saya, karena saya pulang kan tahu sendiri sering sampai sore di kantor,” katanya.

Bagi para ASN yang terciduk razia tersebut akan diberikan tindakan. Mulai dikumpulkan hingga diberikan surat peringatan dan teguran. Hal ini berlaku juga bagi para tenaga honorer atau kontrak. Betapa tidak, Suardi menegaskan tenaga kontrak notabene digaji melalui APBD atau uang Negara dengan demikian mereka juga akan mendapat perlakukan yang sama.

“Tentu pasti akan dilakukan penindakan kita kumpulkan itu jadi teguran, tetapi tadi pagi tingkat kehadiran di sekretariat daerah lumayan besar, 80 persen hadir,” jelasnya.

Pihaknya tak menutup mata sebab persoalan yang terjadi setengah dari jumlah pegawai rata-rata tinggal di Kota Mataram. Hal ini menjadi faktor sering terlambatnya abdi Negara. Belakangan pemkab melobby Real Estate Indonesia (REI) untuk dibangunkan rumah, tetapi meski sudah jalan kemudian diguncang gempa, nyatanya ASN balik kembali ke Mataram.

“Memang kita sama-sama tahu kita harapkan tinggal di sini biar terjangkau. Tapi karena gempa, mereka kembali lagi. Ini akan dilakukan terus tetapi tidak sering, nanti penindakan langsung ke OPD mereka termasuk pegawai yang kontrak,” pungkasnya.(iko)