404 Not Found

Medan (Suara Komunitas.Net) – Nomor Piro Wani Piro atau sering disingkat menjadi NPWP tampaknya masih jadi
tren pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 mendatang. Dewasa ini warga
masih menunggu datangnya ’siraman’ itu dari calon legislatif (caleg) baik berupa uang maupun sembako. Apalagi saat
ini tidak sedikit warga di pinggiran kota maupun desa memberikan foto copi KTP kepada jaringan Tim Sukses (TS)
yang ada di kabupaten/kota.

Penomena permintaan NPWP ini besar dugaan karena rakyat sudah mengetahui sebagian besar anggota dewan diduga
sudah tidak amanah lagi. Apalagi terungkapnya 38 wakil rakyat DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014
-2019 menjadi tersangka dibuat KPK dengan dugaan suap APBD Sumut semasa Gubsu dijabat Gatot Pujo Nugroho.
Berbagai tafsir kinerja wakil rakyat provinsi dan kabupaten/kota juga merebak di tengah-tengah masyarakat. Sebab
tidak sedikit wakil rakyat yang diduga lebih mengutamakan kelompoknya. Bahkan setiap bulan pelesiran ke luar
provinsi atau ke luar negeri dengan dalih studi banding. Sehingga sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat,
“Benarkah rakyat hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan?”
“Masyarakat Sumut saat ini sudah cerdas menentukan pilihannya. Sudah tahu mana sosok yang berbuat dan mana
tidak. Jadi masyarakat tidak bisa dibohongi lagi,” kata Ketua Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera
Utara (LP3SU), Salfimi Umar di Medan, baru-baru ini.
Salfimi juga mengakui menjelang Pemilu saat ini, tensi politik sudah semakin tinggi sehingga membuat sebagian politisi
kehilangan etika sosial. Bahkan persaingan internal dan eksternal partai politik untuk mengejar target suara juga
menjadikan sebagian oknum caleg menghalalkan secara cara meraih kemenangan.
“Karena itulah, kami menghimbau masyarakat tidak termakan ujaran kebencian, fitnah dan berita bohong (hoaks).
Dan yang paling penting kita harus mengawasi jalannya Pemilu 17 April 2019. Karena Bawaslu serta LSM tidak
mungkin dapat melakukan pengawasan secara utuh, tapi peran masyarakat sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan
Pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019 berjalan jujur dan adil,” ucapnya. (okta)

Editor : Tohap P.Simamora