404 Not Found

Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) tetap konsisten dan bersifat terbuka. UU nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dijadikan acuan dalam mengelola program-program pemerintah.

Hal itulah yang selalu diterapkan kepada stafnya oleh Kepala desa (kades) Aikmel Utara H. Kemah, Spd (69). Pensiunan guru tahun 2008 ini, menjadi kades selama dua priode. Selama pemerintahannya, selalu memberikan kepercayaan kepada bawahannya (staf-red) untuk menyusun dan mengelola anggaran desa. Sehingga tidak heran jika kades yang sudah berusia senja begitu dekat dengan masyarakatnya karena sangat disayangai warganya.

“Saya berikan kepercayaan pada semua staf disini. Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada seorangpun staf saya yang bermain curang mengenai anggaran,” Ungkap Kemah ketika Jurnalis warga menemuinya di kantornya, pada (12/11).

Selama kepemimpinannya, sudah banyak menyabet piagam penghargaan dan juga trofi. Ini bisa terlihat disetiap sudut ruangan kantornya banyak diabadikan foto dan trofi penghargaan yang diterima dari pemerintah daerah maupun pusat.

Untuk menuju desa berprestasi baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, tentu tidaklah mudah. Dia bersama stafnya, lembaga desa, unsur pemuda desanya, harus melalui rangkaian proses penilaian dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.