404 Not Found

Medan (Suara Komunitas.Net) – Masalah ganti rugi pembebasan lahan untuk tol Medan-Binjai diminta jangan
dijadikan kepentingan politik pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2019. Karena
bukan tidak mungkin kasus tol Medan-Binjai digiring guna mendapatkan dukungan masyarakat pada pesta
politik April 2019.

“Kita tidak mau itu terjadi,” kata tokoh masyarakat di Medan, Kamis, (29/11) saat dikonfirmasi adanya
pertemuan antara Komisi A DPRD Sumut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang, Pengadilan
Negeri (PN) Medan, Mewakili Pemko Medan dan Pemprovsu, Pejabat Pembuat Komitmen, Ahli Waris Sultan
Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah dan Ahli Waris T.Muhammad Dalik yang diwakili Afrijon, SH di gedung
dewan, Jl.Imam Bonjol Medan, belum lama ini.
Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD Sumut, H Nezar Djoeli yang memimpin RDP mengatakan, DPRD Sumut
bukanlah lembaga pemutus. Tapi mereka berharap persoalan ini terang benderang. Siapa yang berhak atas tanah
di Tanjung Mulia Hilir I Medan. Karena itu mereka berharap BPN maupun masyarakat pada rapat lanjutan
melengkapi data-data dan disampaikan ke Komisi A.(lubis)

Editor : Tohap P.Simamora