404 Not Found

Jakarta, SK – Gerakan Pemuda – Pemudi Nusantara (GPPN) tidak henti – hentinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pelelangan terbatas pekerjaan pembangunan Bandar udara Baru Kulon Progo (New Yogyakarta International airport / NYIA).

Koordinator GPPN, Muhammad Yahya, menyatakan pemenang tender awal pada proyek tersebut yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk [PTPP] tidak melaksanakan pekerjaannya sampai beberapa periode. Akibatnya PTPP dianulir karena tidak memenuhi kewajibannya hingga akhirnya proyek ditender ulang. Dikatakan Yahya, tidak pernah ada penjelasan kepada publik alasan mangkraknya proyek pembangunan Bandara baru itu baik dari pihak PT Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara maupun Oleh PTPP.

“Angkasa Pura I sebagai BUMN pemilik proyek tidak pernah melakukan tindakan apapun sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Yahya dalam keterangan resminya, Sabtu (11/8).

PTPP yang gagal melaksanakan kewajibannya dicoret (black list) dari daftar perusahaan yang akan diundang dalam lelang ulang. Akan tetapi pada lelang ulang PTPP tetap diundang kembali menjadi peserta lelang. Untuk menutupi pelanggaran hukum ini, PTPP mengajukan anak perusahaannya yakni PTPP KSO walau alamat dan Personilnya yang terlibat lelang tetap sama.

Alhasil, pada lelang ulang ini PT Angakasa Pura I (Persero) kembali menetapkan PTPP KSO sebagai pemenang lelang ulang itu atas campur tangan atau arahan dari mentri BUMN Rini Soemarno. PTPP (Persero) Tbk diduga hanya berganti baju menjadi PTPP KSO walau alamat dan personilnya yang terlibat lelang tetap sama.

“PT Angkasa Pura I kembali menetapkan PTPP KSO sebagai pemenang lelang meski harga penawaran yang mereka ajukan lebih tinggi dibanding peserta lelang lain,” ujar Yahya.

Dari rangkaian kasus inilah, Yahya menduga kuat telah terjadi praktek KKN dalam pelelangan ulang pengadaan pembangunan Bandara NYIA Kulon Progo. Diduga kuat ada keterlibatan seorang Menteri BUMN Rini Soemarno yang melakukan intervensi kepada Dirut Angkasa Pura I agar secepatnya memuluskan konspirasi busuk untuk memenangkan lelang kepada PTPP KSO.

“Kami mendesak KPK segera mengusut KKN dalam lelang ulang Bandara Kulon Progo. Kami juga meminta KPK agar segera memanggil dan memeriksa Rini Soemarno yang terindikasi terlibat dalam kasus lelang ulang itu. Dan meminta KPK untuk segera membongkar semua kasus KKN yang terjadi di Angkasa Pura l dan Kementerian BUMN,” pungkasnya. (JS)