404 Not Found

Oleh : Kerstin Angelina Damanik

Di era digitalisasi ini, kemajuan teknologi informasi dapat memberikan efektifitas, efisiensi, kecepatan berbagi informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali di lingkungan instansi pemerintahan. Terlebih sejak akhir 2019 lalu saat beredar kabar adanya virus baru di Wuhan, Cina yang menyebabkan banyak warganya yang meninggal dunia.

Di awal tahun 2020 Virus COVID-19 ini mulai menyebar ke berbagai negara di dunia. Oleh organisasi kesehatan dunia (World Health Organization – WHO) akhirnya menetapkan COVID-19 sebagai Pandemi.

Di Indonesia, virus ini meluas penyebarannya sejak awal Maret 2020. Sehingga tanggal 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan himbauan untuk menerapkan PROKES (Protokol Kesehatan) dalam kehidupan sehari-hari, yakni menghindari kontak dekat (menjaga jarak), menjauhi kerumuman, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah. Hal inilah kemudian menjadi latar belakang sejumlah instansi Pemerintah maupun Swasta menerapkan  sistem Bekerja Dari Rumah atau Work From Home (WFH).

Oleh sebab itu pula, di masa pandemi ini terjadi perubahan kebiasaan baru masyarakat karena sudah serba online. Peran teknologi banyak digunakan instansi pemerintahan ataupun instansi lain dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia akhirnya tidak bisa dihindari. Gejala ini merupakan keniscayaan, dimana negara-negara diberbagai belahan dunia makin terintegrasi ke sistem teknologi, informasi dan komunikasi.

Salah satu dampaknya, akibat sistem TIK ini semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang handal dan memiliki kemampuan untuk bisa mengikuti perubahan, baik di lingkungan domestik maupun publik. Sistem TIK di lingkungan pemerintahan pun sudah mulai diintegrasikan dalam suatu sistem teknologi yang memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.

Di era digital ini, WFH sangat penting dalam menunjang produktivitas, terutama penyelenggara/pelaksana pelayanan publik. Hal tersebut karena dukungan kecanggihan teknologi dan dapat dilihat dengan banyaknya media dan aplikasi yang memiliki fitur-fitur pertemuan berbasis elektronik (teleconference), Zoom Meeting atau Webinar dan sebagainya.

Pada dasarnya, beberapa tahun sebelum merebaknya pandemi COVID 19, sudah ada inovasi kegiatan di pemerintahan yang berbasis teknologi yang disebut E-Government. Namun masih sangat kurang direspon kehadiran dan manfaatnya di lembaga-lembaga pemerintahan khususnya yang mengelola Pelayanan Publik

Secara istilah, E-Government  berasal dari Bahasa Inggris, yaitu Electronic Government yang artinya penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan publik, serta hal lain yang terkait pemerintahan. Sedangkan menurut ahli, E-Government adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan berbagai kegiatan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (Forman, 2005).

Sebagai gambaran, dengan menerapkan E-Government akhirnya jumlah penyelenggara negara (aparatur pemerintah) semakin sedikit namun harus memiliki kehandalan dan memenuhi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya hingga bisa melahirkan profesionalitas. Inilah salah satu tantangan pemerintah saat ini dan masa datang. Tentunya, untuk menghadapi perubahan yang terus berkembang, idealnya dari sekarang sudah diupayakan adanya penataan terhadap sumber daya manusia di lingkungan aparatur pemerintahan untuk melayani warganya.

Maka tujuan diterapkannya E-Government adalah untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas dalam pelayanan publik menjadi terwujud. Adapun produknya dapat disebut pelayanan berbasis elektronik (e-service), seperti KTP Elektronik serta sistem pelayanan instansi berbasis online, seperti E-Kelurahan, BPJSTKU Mobile, Mobile JKN, dan sebagainya. Sehingga meskipun WFH diterapkan, upaya pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal.

Ada sejumlah manfaat dari penerapan E-Government, yaitu pertama, mengurangi biaya (cost operational), alasannya karena melalui sistem online, biaya administrasi dan sebagainya menjadi berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan partisipasi) tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa E-Government sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini maupun akan datang. Namun, hal tersebut harus didukung beberapa hal, yaitu pertama, komitmen pemimpin, hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service). Hal tersebut karena pemimpin atau dalam hal ini penyelenggara layanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan yang prima dengan menerapkan E-Government.

Kedua, tersedianya sarana dan prasarana, dukungan sarana dan prasarana menjadi penting, karena pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud jika tidak dilengkapi sarana dan prasarana. Misalnya ketersediaan komputer/laptop, jaringan internet, dan sebagainya.

Ketiga, adanya sumber daya manusia yang mumpuni, apabila komitmen pemimpin dan sarana prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia yang mengeksekusi pelayanan berbasis elektronik tidak mumpuni (baca : Gagap Teknologi), maka akan sulit terwujud pelayanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia di setiap instansi dalam proses pelaksanaan E-Government.

Oleh karena itu, di tengah kondisi COVID-19 ini bukan lagi penghambat bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan semakin dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi khususnya dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara Indonesia. (Penulis, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik,Universitas Riau,Angkatan 2020)