404 Not Found

Medan (Suara Komunitas.Net) – Aksi Plesiran ke luar negeri dengan bingkai payung hukum kunjungan kerja kini dilakoni anggota DPRD Provinsi Sumut. Setidaknya ada tiga negara yang dikunjungi wakil rakyat bersama Gubsu ini, yakni Finlandia, Jepang dan Helsinki yang bertolak seusai pembacaan Nota keuangan R-APBD 2018.

Plesiran ini praktis mengganggu jalannya pembahasan R-APBD Sumut 2018 dan bahkan merusak keabsahan atau legalitas paripurna. Karena dampaknya sangat vital, rapat paripurna minim dihadiri wakil rakyat.
“Ini sangat memprihatinkan,” ujar Siregar, tokoh masyarakat di Medan, Kamis Kamis (30/11) saat dimintakan komentarnya tentang situasi terkini pembahasan R-APBD Sumut tahun 2018 di DPRD Sumut.
Disebutkan, pelesiran ke luar negeri itu terkesan hanya menghamburkan uang rakyat,setiap anggota dewan yang pergi dibiayai Rp. 35 juta.
Seharusnya, lanjut Siregar, wakil rakyat itu fokus membantu peningkatan ekonomi rakyat yang kini melesu serta mendorong pemerintah memberikan kemudahan usaha yang dikelola Usaha Kecil Menengah (UKM).
“Dari dulu, wakil rakyat ini tidak pernah fokus membantu rakyat, mereka hanya mendekati rakyat saat musim pemilihan legislatif,” tambahnya.
Rapat paripurna mendengar jabawan Gubsu yang diwakili Plt.Sekda atas pandangan fraksi terhadap nota keuangan & Ranperda tentang R-APBD Sumut 2018 hanya dihadiri 18 anggota DPRD Sumut. Minimnya wakil rakyat itu berlangsung selama tiga berturut-turut. (lubis)

Editor : Tohap P.Simamora