404 Not Found

Lombok Timur, SK – Kepala Desa (kades) Sambelia yang baru terpilih, Achmad Soebandi, melakukan rapat koordinasi bersama ratusan warga masyarakat Sambelia untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi. Rapat tersebut, berlangsung di aula kantor Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, (1/3).

Adapun tujuan diadakannya rapat koordinasi menurut salah seorang panitia, Safawi, adalah untuk mendengar aspirasi masyarakat dan lembaga pemerintahan desa (pemdes) sebelumnya. "Rapat ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga," jelasnya.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Achmad Soebandi tersebut, Safawi mengimbau kepada peserta rapat agar menyampaikan aspirasinya sesuai agenda rapat yang telah disepakati bersama.

Bersama kades yang baru, BPD yang menjadi wakil rakyat, lanjutnya, agar rajin turun lapangan menyerap aspirasi masyarakat, agar pemdes di bawah kepemimpinan Soebandi berjalan maksimal.

Anggota BPD, Mas’ud, menyampaikan harapannya kepada Soebandi, agar Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BUMDes dinaikkan antara 10-15% untuk pemberdayaan masyarakat.

Pada rapat tersebut Soebandi juga menyerukan kepada 4 kepala dusun supaya menyampaikan segala permasalah ataupun keluhan selama menjabat sebagai kadus, begitu juga dari masyarakat yang dipimpinnya.

"Saya minta kepada semua kadus dan perwakilan warga dari keempat kadus agar menyampaikan segala keluhannya sekarang, agar saya bisa tahu apa saja masalah yang anda hadapi sebelumnya," tegas Soebandi.

Setelah diberikan arahan, ternyata begitu banyak permasalahan yang terjadi di Desa Sambelia. Di antaranya masalah petani lahan kering yang dialihfungsikan lahannya untuk HTI, normalisasi sungai, kerusakan infrastruktur yang  disebabkan ulah peternak kerbau, jalan usaha tani yang masih minim karena alasan DD yang tidak mencukupi, dll.

Di samping itu, pemberian rumah kumuh yang tidak merata, perpipaan air bersih, Pajak Bumi Bangunan (PBB) kurang dapat setoran, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Legalitas tanah yang salah alamat, dan transparansi pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan desa juga tidak luput dari keluhan masyarakat.

Baiq Rohyati yang aktif menjadi kader posyandu sekaligus sebagai ketua PKK Desa Sambelia menyampaikan tidak efektifnya kader posyandu dalam bekerja, sehingga diakuinya, sejak 2011 administrasi posyandu tidak terisi hingga sekarang.

"Mulai sekarang saya berharap di bawah pimpinan kades baru, semua kader posyandu kembali aktif bekerja," tegas Rohyati.

Mengenai ADD untuk BUMDes menurut Soebandi perlu dijadikan perhatian serius. Dia meminta kepada pengurus BUMDes dan atau siapa saja yang merasa meminjam uang dari BUMDes agar segera mengembalikannya. "Ini adalah uang masyarakat," tegasnya.

Selama pemerintahannya nanti, Soebandi mengajak kepada semua staf maupun lembaga pemerintahan yang mengelola dan menggunakan ADD dituntut transparansinya. Bila perlu, lanjutnya, dibuatkan papan pengumuman supaya masyarakat mengetahui besaran dana yang digunakan pemdes untuk membangun fisik maupun nonfisik. (Fikri MS)