404 Not Found

Jembatan Anyar Loloan Merupakan Prioritas Musrenbang Kec. Bayan 2018

Bayan  ( SK ). Jembatan Penghubung dua desa yaitu Jembatan Anyar menuju Dusun Tanak Petak Lauk Desa Loloan menjadi salah satu Usulan Prioritas Musrenbangkec untuk tahun 2018. Hal itu disampaikan oleh Camat Bayan, Musrifin, pada acara Musrenbang Kecamatan yang di hadiri oleh Kabid Saspras BAPPEDA KLU dan 3 orang Anggota DPRD Dapil Bayan di Aula Kantor Camat Bayan, (22 -02-2017).

Kalau jalan dan jembatan dari Perempatan Anyar Langsung ke Loloan bisa terwujud maka akses Jalan Negara akan berada di sebelah utara, sedangkan jalan yang berada di depan Kantor Bayan menuju ke Desa Karang Bajo dan Desa Senaru akan menjadi Jalan Pariwisata Senaru.  "Selanjutnya jalan dari Senaru menuju ke wilayah Batu Rakit dan terus ke barat akan kita bangun jalur selatan sehingga para wisatawan datang melalui jalur utara dan pulang melalui jalur selatan," ungkap Musrifin.

Demi percepatan layanan kepada masyarakat, tujuh kepala desa meminta pegadaan Ambulan Desa agar desa bisa membeli sendiri dari anggaran ADD. "Asalkan pemerintah memberikan rekomendasi melalui Peraturan Bupati, apalagi nanti anggaran untuk ADD tiap tahun akan di tambah. Sebab kalau menunggu giliran dari pemerintah, bisa jadi tujuh kepala desa ini bisa keduluan berakhir masa jabatnnya baru dapat mubil Ambulan dari Pemerintah," lanjutnya.

Kepala Bidang Sarana Prasarana BAPPEDA Lombok Utara, Yuni Kurniati, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Kecamatan Bayan merupakan penyumbang penduduk terbanyak di Kabupaten Lombok Utara. Wilayahnya pun terluas jika dibandingkan dengan empat kecamatan yang lain. Di Kecamatan Bayan juga terdapat 80% lahan pertanian tadah hujan. "Yang subur airnya hanya Desa Bayan, Desa Senaru da Desa Karang Bajo, sisanya lebih dominan lahan kering untuk itu perlu kita pikirkan untuk membuat penampungan air, "jelasnya.

Langkah untuk memajukan Daerah Lombok Utara melalui sektor industri juga sangat bagus dikembangkan. Misalnya seperti budidaya lebah trigona yang dikelola oleh kelompok peternak lebah yang ada di Desa Sukadana dan Desa Karang Bajo. Perlu perhatian dari pemerintah agar kelompok tersebut bisa bertahan dan bisa maju. "Bayangkan saja kalau madu trigona bisa mencukupi pemasaran, maka usaha kelompok itu semakin diminati. Selanjutnya, visi dan misi Bupati KLU untuk mewujudkan Lombok Utara yang religius, berbudaya, adil, dan sejahtera pun bisa terwujud.

BAPPEDA Lombok Utara mengingatkan kepada pelaku wisata agar mengelola wisata berbasis masyarakat. "Jasa wisatanya dari masyarakat, termasuk menu makanan dan pelayannya, semua dari masyarakat, sehingga secara otomatis masyarakat setempatlah yang akan menikmati hasil dari wisata yang berada di wilayahnya. Begitu juga dengan Rencana Pemerintah KLU di bidang infrastruktur jalan. Selama masa bakti 2016-2021 pemerintah akan membangun pengaspalan sepanjang 400 km, sehingga jalan desa bisa teraspal seluruhnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota DPRD Lombok Utara, Ardi, menyampaikan bahwa visi dan misi bupati untuk mewujudkan Lombok Utara yang religius, berbudaya, adil, dan sejahtera tetap kita dukung hingga tahun 2021. "Harapannya, target untuk mencapai pemerataan pembangunan di semua kecamatan dan desa bisa tercapai," jelasnya. "Sebagai bahan pertimbangan, dari data terkait angka kemiskinan di NTB, penyumbang terbanyak adalah Lombok Utara. Setelah kita telusuri ternyata ada di Wilayah Kecamatan Bayan. Dari lima kecamataan lalu kita telusuri lagi di tingkat desa. Dari sembilan desa ternyata Desa Loloan yang memiliki penduduk miskin terbanyak," lanjutnya.

Terkait indikator tersebut, DPRD KLU Dapail Bayan mengaku bingung menentukan bagaimana cara pemerintah untuk menentukan kreteria keluarga miskin. "Kalau kita melihat dari infrastruktur jalan, memang betul masih kurang. Kalau kita melihat dari bentuk bangunan rumahnya, ya seperti itulah rumah adat mereka yang beratap alang-alang dan berpagar bedek. Tidak boleh di rubah. Tetapi coba kita selusuri rumah tangga itu, mereka punya tanah rata-rata hampir lima hektar, punya sapi 10 sampai 50 ekor per Kepala Keluarga. Itu yang dikatakan keluarga miskin. Kalau terkait pola makan, mereka biasa makan dua kali sehari. Lalu indikatornya seperti apa?"

Selain itu, terkait pemberian bantuan sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) per wira usaha baru, sepertinya butuh persyaratan yang sederhana dari pemerintah. "Sebab kalu diperhatikan, salah satu persyaratan yang tidak mampu diupayakan oleh kelompok itu adalah harus memiliki akta notaris, kelompok baru pun harus terdaftar di Kesbangpol dan lolos verifikasi di tingkat kecamatan. Kalau persyarakat itu harus dipenuhi semua oleh Kelompok Usaha Baru maka target 10.000 Wira Usaha Baru di Lombok Utara tidak akan bisa terwujud," ungkap Ardi.

Harapan Camat Bayan pada Musrenbang Kecamatan, untuk Tahun 2018 agar mengusulkan skala prioritas dari masing masing desa. Itu yang kita usulkan pada Musrenbang di Tingkat Kabupaten pada Bulan Maret 2017 nanti, baik dibidang sarana dan prasarana, bidang ekonomi produktif, dan bidang sosial budaya. ( Ardes )