404 Not Found

 Medan (Suara Komunitas.Net) – Akhirnya Komisi E DPRD Sumut merekomendasikan pembatalan usulan anggaran sebesar Rp.800 juta pada Dinas Pariwisata Sumatera utara untuk pelaksanaan Kongres Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) di Sumut.

Karena kegiatan yang akan digelar itu merupakan gawenya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak ada relevansinya dengan Pemprovsu. Apalagi pelaksanaannya tidak dilengkapi rekomendasi atau Instruksi Presiden.
Hal itu diputuskan saat RDP Komisi E DPRD Sumut dengan Dinas Pariwisata Sumut di gedung dewan, Jl.Imam Bonjol No.5 Medan, Rabu (18/1) kemarin. RDP dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sumut, H.Zahir dan dihadiri anggota Tiasah, Janter Sirait dari Partai Golkar dan Eveready Sitorus.
Pembatalan itu boleh jadi berasal dari anggota Komisi E, Eveready Sitorus, politsi Partai Gerindra yang melihat adanya kejanggalan dalam anggaran yang diajukan Dinas Pariwisata Sumut. Menyusul terbangunnya kesepakatan wakil rakyat yang hadir yakni Janter Sirait, Zahir, SE dan Tiasah untuk membatalkan anggaran yang dinilai cukup besar itu.
“Untung kita jeli. Kalau tidak, DPRD Sumut bakal kecolongan. Sekarang, kita benar-benar harus seksama terhadap anggaran yang diajukan SKPD-SKPD untuk RAPBD Sumut tahun 2017. Apalagi pembahasan anggaran diawasi KPK,” kata Eveready Sitorus.
Dalam waktu yang dinilai mepet, Komisi E tampaknya harus kerja keras membaca anggaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut.
Menurut Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir, SE, anggaran yang dibatalkan itu paling tidak bisa dimasukkan ke anggaran lainnya yang menjadi prioritas promosi Danau Toba dalam even Festival Kemerdekaan Indonesia Di Danau Toba yang akan digelar di Balige.
Zahir juga meminta Dinas Pariwisata Sumut melakukan revisi ulang terhadap anggaran yang diajukan. Yang skala prioritas, itu harus dilakukan penambahan.
Jika tidak perlu dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, anggarannya supaya dikurangi.
“Kita minta Dinas Pariwisata Sumut dapat melakukan pembenahan terhadap pemugaran situs sejarah di Tapanuli Tengah, Sibolga dan Istana Lima Laras di Batu Bara. Jika pemugaran ditolak, saya akan maju dan mohon izin kepada
keluarga Istana, Karena situs budaya Batu Bara harus dilestarikan dan jangan sampai keberadaan terbelengkalai,” tandasnya.(lubis)

Editor : Tohap P. Simamora