404 Not Found

 Medan (Suara Komunitas.Net) – Komisi A DPRD Sumut saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumut meminta agar segera direvisi anggaran yang diusulkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sumatera Utara.

Anggota DPRD Sumut merasa kuatirkan terjadi tumpang tindih dengan anggaran lainnya.
“Untuk itu, rapat ini kita skor dalam waktu belum ditentukan. Karena Jumat sudah dilakukan Rapat Paripurna RAPBD Sumatera Utara. Apa boleh buat, begitulah adanya,” tandas Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, H.Syamsul Qodri Marpaung saat memimpin di ruang rapat Komisi A, Kamis (19/1).
Dalam RDP tersebut, H.Syamsul Qodri Marpaung, mempertanyakan anggaran untuk pengisian berbagai acara di TVRI Sumut yang dinilai menyedot biaya tinggi.
Sementara TVRI Sumut telah mendapat hibah dari Pemprovsu Rp.500 juta setiap tahunnya.
“Apakah anggaran hibah kita roker (tukar,red) dengan anggaran lainnya,” tambahnya.
H.Hanafiah Harahap, dari Partai Golkar juga menyuarakan hal yang sama. Karena, katanya, pembahasan usulan anggaran diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jadi, kita tidak main-main lagi. “Kita juga tidak mau lagi disalahkan masyarakat,” tegasnya.
Sementara Sarma Hutajulu mempertanyakan anggaran program Smart Provinsi sebesar Rp. 5 miliar dinilainya tidak efektif. Karena sejauh ini pengelolaan informasi publik kurang memenuhi harapan masyarakat.
“Masak dalam smart provinsi itu profil Gubsu masih ditayangkan Gatot Pujo Nugroho. Ini kan tidak relevan. Itu artinya sumber daya Kominfo belum mampu dan belum siap hingga saat ini,” ujar Sarma, politisi dari PDI Perjuangan.
Saat itu baik Syamsul Qodri Marpaung dan Sarma Hutajulu juga menyentil tidak ada tandatangan yang tercantum dalam daftar tamu hadir pada RDP.
“Ini di luar kebiasaan dan itu menggambarkan Kominfo Sumut tidak komunikatif.
Ke depan, kita minta hal tersebut tidak terulang lagi,” tambah kedua wakil rakyat tersebut.
Sebelumnya Kepala Kominfo Sumut, H.Fitriyus menyebutkan berbagai program yang akan digelontorkan tahun 2017 dengan anggaran yang mencapai puluhan miliar.
Diantaranya program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan program peningkatan disiplin aparatur. (lubis)

Editor : Tohap P. Simamora