404 Not Found

Medan (Suara Komunitas.Net) – Keberpihakan terhadap kaum buruh tampaknya semakin jauh. Setelah outsouching yang
melemahkan kalangan buruh, kini muncul wajah yang dinilai lebih dashyat. Namanya, Omnibus law yang dibingkai dengan UU Cipta Kerja.Meskipun sudah terjadi penolakan, namun pemerintah sepertinya tidak menggubrisnya. Malah Undang-undang yang diduga akan menambah kesengsaraan kaum buruh ini sudah disahkan DPR RI beberapa hari lalu.
“Mestinya pemerintah tidak menggolkan Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai cuma menguntungkan pengusaha.
Sementara kaum buruh makin tidak berdaya,” tutur Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar (foto) di Medan, Kamis (8/10).

Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja telah memancing buruh dan  mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumut.
“Unjuk rasa ini akibat pengesahan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Dan tidak tertutup kemungkinan aksi berlanjut dimana-mana. Aksi ini kita nilai wajar dan sah adanya. Sebagai imbas dari keresahan dan kegalauan buruh di tengah Pandemi
Covid-19 yang sudah meremukkan ekonomi keluarga wong cilik,” ujarnya
Salfimi mengakui, tekanan yang menghimpit buruh, kaum yang tertindas ini diperkirakan bisa membangkitkan solidaritas.
“Bom waktu itu juga bisa meledak tanpa diduga. Seperti yang tahun 1998, dimana terjadinya kebangkitan solidaritas rakyat bersama. Kita sangat berharap, hal seperti itu tidak terjadi lagi. Karena rakyat juga nantinya yang lebih menderita,” katanya.
Lebih lanjut Salfimi Umar mengatakan, organisasi kaum buruh juga dapat bersama-sama melakukan perlawanan hukum, misalnya meninjau kembali UU Omnibus Law atau Cipta Kerja melalui saluran hukum di Indonesia. (Pewarta : Vandey, Editor : Tohap P.Simamora)