404 Not Found

Wayahe wes dalu, dalane gel nyeyet. Donganu dedi miker, ngkesok nyong arep ke priwe, jare wong cilik sing mboh nek golek duit nggo anak bojo piye jal.

Kiye yo ora liyo goro goro pendemi Covid 19.

Gel angel nemen, padahal anak bojo kudu mangan. Ngenteni bantuan sing diarep-arepke, kanthi tekan saiki durung tekan nggone, paham ro ngerti korno ono virus corona. Tapi sing ora paham, tibane koyo nyong wong cilik dadi blingsatan. Ora mung ngenes, dadi korban sing sak temenane.

Ndisik durung ono wabah virus Corona ora pernah ngalami keadaan koyo ngene nggo keluargaku, saiki ora biso diceritake. Iki ora ngesrulo, mung tulung dipikirke nasib wong cilik koyo nyong, ora mong nang Kota Pekalongan tok tak kiro. Ning kota liane podo karo nasibe nyong, jareku.

Crita iki ora fiktif, mung nerangke tok. Nek ono kawulo alit, kudu muji syukur wes oleh bantuan. La sing durung, yo tulong dipikirke nasibe. Karepane kabeh biso kebagian, ora ono sedulur sing kroso ngelih tur ora kurusan. Aamiin Yra…

Sko de Heru Sambodo

Rasan-rasan tesebut diposting oleh salah seorang relawan Warta Desa, Imam Nurhuda dalam akun media sosial Facebook, Jum’at (03/04).

Pandemi virus Korona (Covid-19) tidak hanya berimbas pada kesehatan warga, imbas sosial ekonomi, bahkan lebih menyentuh kalangan akar rumput. Utamanya mereka yang kehilangan penghasilannya akibat kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan virus yang saat ini tercatat 73 ODP (Orang Dalam Pemantauan), empat orang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan nihil kasus positif Korona di Kota Santri.

Imbas sosial ekonomi (baca: berkurangnya atau hilangnya pendapatan/penghasilan warga) dirasakan seluruh kalangan masyarakat. Baik kalangan mampu (penghasilan tinggi), menengah, bahkan warga miskin dan rentan miskin.

Pembatasan fisik (physical distancing maupun social distancing) dan karantina mandiri pemudik dini warga Pekalongan dari daerah zona merah–data pemudik dini Kabupaten Pekalongan sebanyak 12 ribu orang, data disampaikan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dalam Musrenbang Kabupaten Pekalongan, Rabu (01/04)– berimbas pada kerentanan sosial yang membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat (seperti kepanikan).

Instruksi “jaga jarak” akhirnya tidak berjalan efektif, utamanya bagi buruh informal dengan sumber pemasukan ekonomi didapat sehari-hari (harian) seperti pedagang, tukang ojek, buruh pabrik dan konfeksi, maupun pekerja harian lainnya.

Data yang kami rangkum, hingga Senin (30/03), sedikitnya 1.021 buruh di tiga pabrik di Kota Santri dirumahkan, imbas dari wabah Covid-19. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Unggul Jaya Sejahtera di Samburejo, Tirto, PT Dupantex di Jalan Raya Tirto, dan di PT Kharisma Adhi Mulya di Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar.

PT Unggul Jaya Sejahtera dengan 435 karyawan, sebanyak 295 karyawan dirumahkan secara bergilir. Mereka yang dirumahkan mendapat upah sebesar 50 persen. PT Dupantex, dari 1300 pekerja, yang dirumahkan sebanyak 226 orang, mereka dirumahkan sejak 25 Maret dengan upah 50 persen. Sedang PT Kharisma Adhi Mulya, sebanyak 500 karyawan dirumahkan sejak 27 Maret 2020 dengan upah yang masih dirundingkan pihak perusahaan dan karyawan.

Data tersebut belum termasuk ratusan karyawan PT Duta Ananda Textile Kedungwuni yang merumahkan seluruh karyawannya–data dari penuturan salah seorang karyawan kepada Warta Desa, Jum’at (03/04).

Salah seorang relawan Warta Desa yang juga pekerja seni hiburan dangdut Kota Santri, Sukarso, mengatakan bahwa pembatasan “keramaian” antisipasi merebaknya virus Korona, berimbas pada penghasilan para pekerja seni hiburan, seperti penyiar (emsi–mc dangdut), operator syuting, artis (penyanyi), pemusik, operator disel, operator dan pemilik panggung, pekerja rias pengantin dan sebagainya.  Jumlah mereka tidak sedikit, ratusan. Sukarso mengatakan bahwa penghasilan mereka kini nol rupiah, alias tanpa penghasilan akibat larangan hajatan yang mengundang keramaian (kerumunan warga).

Jaring Pengaman Sosial

Virus Korona tidak hanya mematikan penderita (baca: pasien) saja, juga mematikan ekonomi warga yang sehat. Hal tersebut butuh penanganan segera dan konkret dari pengambil kebijakan.

Diluar kebijakan ekonomi dan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini, untuk meredam merosotnya daya beli “wong cilik”. Kami mencatat berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, diantaranya,

Pertama, Pemkab Pekalongan mengalokasikan Rp 5 miliar dari total Rp 20 miliar, untuk penanganan dampak sosial ekonomi. Dana tersebut disiapkan  untuk warga yang terpukul kehidupanya secara ekonomi akibat adanya wabah tersebut.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menyebut bahwa pihaknya juga akan menyalurkan bantuan dari program Kementrian Sosial yang disalurkan berbasis data.

Beberapa kepala desa di Kota Santri yang kami hubungi, Jum’at (03/04) mengatakan bahwa pemdes telah mendata warga miskin maupun rentan miskin untuk diusulkan dalam program tersebut.

Kedua, Penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2020 dipercepat untuk digunakan dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Kepala Desa Jetaklengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Priyo Arif Bintoro mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa untuk penanganan virus Korona sebesar satu persen dari total DD. Dana tersebut diperuntukkan untuk penyediaan sarana-prasarana pencegahan Covid-19 seperti pembuatan Posko Bebas Covid-19, pembelian sarana-prasarana pendeteksi suhu tubuh dan alat semprot disinfektan, maupun sarana-prasarana edukasi kepada warga.

Selain itu, penggunaan Dana Desa didorong untuk kegiatan padat karya seperti program kebersihan desa. Indeks Upah pekerja harian (HOK–hari orang kerja) Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 80 ribu akan sedikit membantu warga desa setempat yang kehilangan penghasilan akibat wabah Covid-19.

Ketiga, Pembagian masker bagi warga yang “terpaksa”  harus keluar rumah saat bekerja. Pemkab melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan merekrut alumni Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menjahit 1000 masker untuk dibagikan kepada warga Kota Santri.

Jumlah tersebut tentu saja hal tersebut tidak cukup. Namun berbagai kalangan warga dan organisasi masyarakat (ormas) turut berkontribusi, dengan menyalurkan bantuan langsung kepada warga di kota yang dikenal dengan sego mengono.

Diperlukan langkah cepat

Penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19 di Kabupaten Pekalongan berburu waktu. Asip Kholbihi menargetkan dalam pekan ini (minggu pertama bulan April 2020). Ia menginstruksikan pemerintah desa me-realokasi sebagian Dana Desa tahap pertama untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang kehilangan pemasukan. Jenis pekerjaan yang diciptakan harus bisa menyerap banyak pekerja dan membawa dampak pada perbaikan lingkungan.

Total anggaran yang akan direalokasi untuk menanggulangi dampak Covid-19 sebesar Rp 21 miliar. Menurut Kepala Dinas PMD P3A PPKB Kabupaten Pekalongan, Afib, mekanisme perubahan alokasi dana desa tersebut  akan diatur dalam surat edaran Bupati Pekalongan yang akan didistribusikan pekan ini.

Selain jaring pengaman sosial yang telah disiapkan oleh Pemkab Pekalongan, para pedagang kecil dan bakul (penjual) pasar tradisional juga sudah sangat membutuhkan kebijakan dan stimulus ekonomi, seperti penundaan angsuran sewa los, pengurangan bunga bank dan kemudahan skema permodalan bagi pedagang kecil.

Kita sedang berburu waktu untuk menyelamatkan kehidupan warga dari bencana sosial. Ditunggu langkah konkret dan cepat dari Pemkab Pekalonan. Segera. (*.*)

Penulis : Buono

Penulis merupakan Pimpinan Redaksi Warta Desa Pekalongan (https://www.wartadesa.net) dan Editor Wilayah Suara Komunitas (https://suarakomunitas.net).