404 Not Found

Lombok Timur, Suara Komunitas. – Ribuan warga terdampak bencana gempa bumi di Lombok mengeluhkan rumitnya birokrasi pencairan bantuan. Seperti diketahui Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI yang sebelumnya berkunjung ke lokasi bencana menjanjikan bantuan Rp. 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp. 25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp. 10 juta untuk rumah dengan kerusakan ringan. (29/07/2018)

Kunjungan Presiden RI ke Lombok Timur tersebut, bagi warga terdampak bencana di Lombok Timur bagai oase ditengah-tengah kedidakpastian. Harapan yang diberikan presiden menjadi harapan warga untuk segera bangkit. Mereka merasa gembira karena pemerintah pusat dirasa cepat tanggap.

Genap seminggu dari kejadian tanggal 29 juli 2018, terjadi lagi guncangan dahsyat gempa di Lombok pada tanggal 5 agustus 2018 dengan kekuatan 7.0 SR yang meluluhlantahkan wilayah Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Mataram. Jumlah korban jiwa tidak kurang dari 500 jiwa dalam hitungan detik.

Aktifitas warga dan semua fasilitas publik menjadi lumpuh total, untuk kedua kalinya Jokowi berkunjung ke Lombok Utara dan menginap langsung di tenda pengungsian. Presiden memberikan lagi harapan yang sama ketika berkunjung ke Lombok Timur, pernyataan ini membuat luka masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedikit terobati. Warga berharap bantuan yang dijanjikan presiden segera direlaisasikan.

Berbicara bantuan logistik dan kemanusian, kala itu relawan yang tergabung dalam Pemuda Ancak Tanggap Bencana (PATB),
sebagai bentuk kesadaran kemanusiaan, membantu mencari dan menyalurkan bantuan kepada 1.434 jiwa. Relawan PATB dengan segenap kemampuan melakukan penggalangan dana dari berbagai sumber warga.

Kepada PATB, Kepala BNPB Pusat, Wiliams Rampangli menjanjikan stok kebutuhan tercukupi selama seminggu untuk korban bencana. Hal tersebut disampaikan Rampangli saat bedialog dengan relawan PATB. Namun bantuan yang dijanjikan, stok kebutuhan hidup tercukupi selama seminggu bagi korban bencana tidak pernah terealisasi. Seakan terlupakan janji Kepala BNPB Pusat, dan relawan PATB telah melupakan hal tersebut. “Mungkin saat itu beliau khilaf, hingga lupa,” tutur Asroqi Hamdi, Koordinator PATB. Senin (24/09).

Meski bantuan yang dijanjikan presiden dan BNPB hingga saat ini belum juga terpenuhi. Kawan-kawan relawan PATB tidak patah semangat dalam membantu para pengungsi. Beragam cara dilakukan untuk membantu warga terdampak bencana. Mereka memanfaatkan jaringan pertemanan untuk mencari donatur non pemerintah. Karena rumit dan belibetnya (ribet) birokrasi pemerintah.

“Kita memanfaatkan jaringan kawan-kawan relawan untuk mencari donasi diluar pemerintah, ribetnya bantuan dari pemerintah membuat proses distribusi bantuan lambat, duluan lapar para pengungsi (pengungsi sudah kelaparan kalau menunggu panjangnya birokrasi bantuan dari pemerintah),” lanjut Hamdy.

Bantuan stimulan yang dijanjikan presiden menjadi tumpuan sebagian besar para pengungsi untuk menuju Lombok bangkit, namun sampai hari ini terhalang dengan birokrasi dan aturan juknis (petunjuk teknis) yang dikeluarkan BNPB.

Warga menganggap aturan dari BNPB ribet dan menyulitkan para korban. Muncullah banyak spekulasi dan tanggapan warga yang menambah frustasi dan trauma warga. Hingga hari ini, bantuan stimulan tidak ada satupun yang dapat dinikmati warga. Mereka seperti dibiarkan menikmati asyiknya dalam tenda dengan paket komplit. Panas, dingin, hujan dan angin.

Terlebih lagi bantuan dari Kementrian Sosial, tentang jaminan hidup (Jadup) dan isi hunian rumah yang akan diberikan terhitung semenjak masa tanggap darurat, dicabut. Warga tidak tau pasti, siapa yang berhak menerima bantuan Jadup dan isi hunian rumah, mengingat data penerima belum dipublikasikan. Warga gusar, karena tersiar kabar, yang berhak menerima bantuan Jadup dan isi hunian hanya korban dengan kategori rumah rusak berat.

Banyaknya janji oleh pemerintah namun tak jelas kapan realisasinya, membuat kepercayaan warga kepada pemerintah semakin menurun. Beragam tanggapan muncul dan kata miring banyak dilontarkan warga, lantaran pemerintah yg dirasa lamban dalam penanganan gempa Lombok.

Sejak 29 Juli hingga 26 September 2018, Lombok telah diguncang lebih dri 2 ribu gempa susulan, dengan skala kecil maupun besar. Apakah penanganan gempa Lombok harus “saklek” dengan Juknis dan ribetnya birokrasi? Sementara musim hujan akan segera datang.

Empat harapan warga Lombok yang disampaikan kepada relawan PATB untuk pemerintah pusat.
1. Segera Perhatikan Kami
2. Bantuan Dan Janji segera untuk direalisasikan dengan memangkas birokrasi yg menjelimet dan panjang
3. Musim hujan telah melanda jgn biarkan kami berenang di dalam tenda
4. Kembalikan Rasa percaya kami kepada pemerintah dengan tindakan yg benar2 berpihak kepada masayarakat dan korban.

Pewarta: Primadona FM Lombok