404 Not Found

Lombok Timur, SK – Salah satu langkah yang tepat untuk memperbaiki layanan dasar warga adalah dengan melakukan proses belajar dan bekerja agar bisa bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan.

Membentuk relawan desa merupakan alternatif untuk membangkitkan semangat dan peran serta perempuan dan kaum disabilitas, lalu mengajak mereka melakukan Focus Group Discussion (FGD) di masing-masing desa.

Relawan Desa Aikmel Utara, misalnya, pada (29/9), turun langsung ke masyarakat untuk mengidentifikasi warga, apakah mereka sudah mendapatakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, atau sebaliknya.

Fasilitator program, Herul Anwar mengatakan, warga yang diidentifikasi itu akan menjadi bagian dari anggota yang akan dilibatkan dalam FGD nantinya. Menurutnya, diacara FGD itu nanti akan dibahas masalah hak dasar warga yakni hak untuk mengenyam pendidikan dan hak untuk menerima layanan kesehatan yang lebih baik.

Kemudian kedua proses terrsebut akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan akan terus dimonitoring oleh relawan desa yang sudah dibentuk sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk mencari solusi cara memperbaiki layanan dasar warga yang selama ini terkesan buruk. Layanan dasar yang dimaksud adalah pendidikan, kesehatan, adminduk dan juga masalah ekonomi warga. Hal ini juga tidak lepas dari tanggungjawab pemerintah.

Sebelumnya, Herul bersama teman-teman aktif menggelar FGD bersama kelompok petani hutan yang berada di Dusun Motor Lekong, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, pada (23/9). Mereka mengajak para pemuda agar mau bergerak aktif mengembangkan diri, melakukan pelayanan dasar kepada warga sekitar tempat tinggal mereka.

Selain melakukan FGD di masyarakat, Herul juga mengajak relawan desa berkunjung ke Puskesmas Aikmel (25/9), untuk melihat sejauh mana kepedulian petugas Puskesmas memberikan.pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Selanjutnya pada (26/9), mereka bergerak ke Dusun Dasan Lian Timuk, Desa Aikmel Utara. Selain dihadiri oleh tokoh perempuan (kader posyandu), keluarga kaum buruh migran dan keluarga miskin, FGD itu juga dihadiri oleh kaum difabel.

Sebagai pelayan masyarakat, kader posyandu diharapkan bisa memahami pedoman umum standar layanan masyarakat yang sudah diatur dalam Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.

Terakhir, pada (27/9), relawan desa mengundang puluhan orangtua (wali murid) untuk membahas keluhan yang dialami siswa/siswi dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolahnya masing-masing.

Dalam FGD itu, wali murid yang anaknya bersekolah di SMPN 1 Aikmel, menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sekolah tempat anaknya mengenyam ilmu pengetahuan. Seperti misalnya, fasilitas toilet yang terbatas, satuan pendidik yang tidak teransparan menyampaikan informasi tentang sumber, jumlah dan alokasi dana sekolah.

Padahal menurut Herul, jika mengacu pada Permendiknas nomor 9 tahun 2017 tentang standar pengelolaan pendidikan, mengamatkan supaya setiap sekolah menetapkan petunjuk pelaksanaan oprasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penilaian hasil belajar.

"Pedoman pengelolaan investasi dan biaya oprasional sekolah, harus disosialisasikan kepada peserta didik agar bisa menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel," jelas Herul.

Permen tersebut sudah jelas mengarah kepada semua sekolah, baik itu formal maupun nonformal, wajib melibatkan unsur masyarakat dalam mengelolaan dana sekolah. Salah satu bukti keterlibatan masyarakat adalah mengangkat komite sekolah dari unsur masyarakat. Karena, sekolah tidak akan bisa berdiri dan melakukan kegiatan proses belajar mengajar tanpa melibatkan masyarakat sekitar. (Fikri MS)