404 Not Found

LOMBOK TENGAH, SK.NET – Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB, minta Intruksi Presiden (Inpres) tentang penyelesaian sengketa agraria pembangunan KEK Mandalika Resort.

Juru Bicara FPR NTB, Badaruddin, SH sabtu 13/11/2021 dalam rilis resminya menyampaikan, kehadiran Presiden Jokowi di NTB dalam rangka meresmikan Pertamina Internasional street sirkuit dalam kawasan KEK Mandalika Resort, Jumat 12/11/202 diwarnai aksi protes.

Protes dilakukan warga yang selama ini memiliki dan mendiami kawasan terebut, yang sampai dengan saat ini belum menerima ganti rugi atas tanah dan tempat tinggalnya.

Aksi protes tersebut selanjutnya direspon oleh Presiden Joko widodo dengan menemui 4 orang perwakilan warga dan selanjutnya menjanjikan untuk memberikan ganti rugi sebagaimana yang dituntut.

“Respon tersebut dilanjutkan dengan memerintahkan menteri BUMN untuk segera mengurus skema penyelesaian dan ganti ruginya,”ungkap Baddarudin.

Tanggapan presiden Joko Widodo tersebut tentunya adalah harapan baru bagi warga korban penggusuran, baik yang belum tergusur maupun yang sudah tergusur yang selama ini hampir putus harapan atas pemenuhan haknya.

“Namun tentunya, tanggapan presiden tersebut hanya akan menjadi angin lalu seperti halnya janji-janji manis atas penyelesaian sengketa sebelum-sebelumnya. Karena Perintah Presiden Joko widodo kepada menteri BUMN untuk menyelesaikan sengketa tanah mandalika Resort secara lisan tersebut, tidak cukup Kuat dihadapan Hukum,”jelas Baddarudin.

Sehingga, keseriusannya harus dibuktikan dengan penerbitan  Inpres tentang penyelesaian sengketa di KEK mandalika, agar warga korban penggusuran memiliki kepastian hukum atas haknya.

Selain itu, terkait penerima ganti rugi, Pemerintah dan PT. ITDC tidak boleh pandang bulu dan membeda-bedakan, sebab seluruh warga yang mendiami lokasi tersebut adalah korban penggusuran dan kesemuanya harus mendapatkan ganti rugi yang layak dengan perhitungan minimal disesuaikan dengan biaya pembangunan rumah diluar ganti rugi lahan dan tanaman serta relokasi pun harus ditetapkan dengan standar tidak memutus akses rakyat terhadap sumber-sumber matapencaharianya.

“Jika hal-hal tersebut tidak segera dilakukan, maka sangat disayangkan jika kemegahan pembangunan Pertamina Internasional Street Cirkuit KEK Mandalika, sebagai tuan rumah dari event-event bergengsi sekala internasional tercederai akibat dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dibalik pembangunanny,”imbuhnya.

Selanjutnya, kemegahan pembangunan sirkuit dan KEK Mandalika Resort juga harus memiliki dampak manfaat lapangan kerja bagi Penduduk lokal baik bagi warga Lombok Tengah maupun Warga NTB secara umum agar Pemuda tidak hanya menjadi penonton yang silau atas kemegahan pembangunan tersebut.

“Jaminan berupa akses pemuda Lombok dan NTB atas kepastian lapangan kerja harus diberikan,”tandas Badaruddin.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut maka pemerintah harus membekali SDM para pemuda Lombok dan NTB agar memiliki keterampilan. Pendidikan dari tingkat SMK Kejuruan hingga Perguruan Tinggi harus gratis, hingga rakyat memiliki kesanggupan secara ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, FPR NTB menuntut Inpres tentang penyelesaian sengketa agraria KEK Mandalika. Berikan ganti rugi yang layak dan adil berdasarkan hitungan biaya pembangunan rumah bagi rakyat korban penggusuran baik yang telah tergusur maupun yang akan tergusur.

“Selanjutnya, berikan tempat relokasi yang layak dan akses terhadap lapangan kerja bagi rakyat korban penggusuran, berikan akses pendidikan kejuruan secara gratis bagi pemuda Lombok dan NTB yang sesuai dengan lapangan kerja di kawasan KEK Mandalika Resort,”paparnya.

Terakhir kata Badarrudin, berikan jaminan kepastian kerja bagi pemuda di kawasan KEK Mandalika Resort dan jangan balapan di tanah sengketa.