404 Not Found

Medan (Suara Komunitas.Net) – Seharusnya Gubsu, Wagubsu dan Ketua DPRD Sumut hadir pada pembahasan R-APBD Sumut 2018 yang tinggal menunggu disahkan Selasa (5/12), Namun saat rapat paripurna jabawan Gubsu atas pandangan fraksi terhadap nota keuangan & Ranperda tentang R-APBD Sumut di aula Gedung wakil rakyat di Jl.Imam Bonjol Medan, Kamis (30/11) tidak satupun pejabat pengambil keputusan hadir. Mereka masih melakukan studi banding ke luar negeri.

“Karena pembahasan R-APBD Sumut itu sangat penting berkaitan hajat ‘rakyat Sumut’ tahun 2018 mendatang. Kenapa pejabat tinggi Sumut dan orang nomor satu di DPRD Sumut tidak hadir. Ada apa ini?,” tanya M.Siregar, salah seorang tokoh masyarakat Medan Helvetia.
Saat itu, rapat paripurna tersebut dipimpin Pelaksana Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan serta dihadiri Plt Sekda, H.Ibnu Hutomo dan sejumlah pimpinan Organissasi Perangkat Daerah (OPD).
Seolah-olah, lanjut Siregar, pembahasan R-APBD Sumut merupakan hal biasa dan rutin. Padahal hal itu sangat strategis untuk kelanjutan pembangunan di Sumut tahun 2018.
Rapat paripurna DPRD SU kali ini terkesan dipaksakan karena sejumlah interupsi dewan yang disampaikan Fraksi Partai Hanura Ebenejer Sitorus tentang keabsahan paripurna yang dihadiri dewan tidak mencapai kourum, hanya 18 wakil rakyat tidak mendapat respon.
Begitu juga interupsi dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sarma Hutajulu, yang rapat paripurna Rabu (28/11) meminta rincian atau tabel anggaran pengeluaran sejumlah proyek pembangunan di Sumut, namun tidak terlihat dalam lembaran jawaban Gubsu.
Pada Rapat paripurna ini Plt Sekda, Ibnu Hutomo membacakan kesimpulan jawaban Gubsu sekalilgus meminta maaf kepada para anggota fraksi-fraksi jika terdapat kekurangan pada jawaban Gubsu terhadap nota keuangan & Ranperda tentang R-APBD Sumut Tahun Anggaran 2018.(lubis)

Editor : Tohap P.Simamora