404 Not Found

Tanjung, (SK),– Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku unit pengelola kegiatan (upk) tahun 2016 kecamatan kayangan tahun buku 2016 berlangsung di aula kantor camat kayangan,kamis, (23/02).

Kegiatan MAD yang digelar sehari tersebut, dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DP2KB PMD) KLU, Camat Kayangan, Muspika, para Kepala Desa, dan para Kader desa se Kecamatan Kayangan serta undangan lainnya.

Camat Kayangan Husna Hadi Albayani yang diwakil Kasi PMD Joko Mardiyanto mengatakan, sandgat mengapresiasi kegiatan MAD BKD UPK Kecamatan Kayangan yang telah berhasil melaksanakan programnya selama satu tahun berjalan. Keberhasilan program yang di jalankan ini sangat nyata di rasakan masyarakat. Sebab secara keseluruhan para stackholder program yang paling bawah proses demi proses dilaksanakan dengan teliti.
Dikatakan, sebagai pelaksana program Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD di wilayah ini, maka MAD tutup buku tahun 2016 ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus di jalankan. Sebab, bagaimanapun Musyawarah Antar Desa yang dilaksanakan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setelah mengemban amanahselama satu tahun berjalan.

Oleh karenanya, dari pelaksanaan MAD tutup buku ini nantinya akan diketahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam (SPP), apakah berjalan mulus ataukah banyak hambatan yang terjadi. Hal ini perlu di pertanggung jawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi. Karena program ini merupakan program nasional yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DP2KB PMD) KLU Drs H.Kholidi, MM yang di wakili Kabid Pemberdayaan Perempuan Reselim mengatakan, terkait dengan adanya anggapan sebagian masyarakat tentang dana SPP identik dengan dana hibah yang tidak perlu di kembalikan, hal itu harus dihilangkan dari benak masyarakat. Sebab bagaimanapun, dana SPP ini merupakan dana bergulir yang harus dikembalikan oleh kelompok dal;am masa tertentu. “Saya minta kepada para Kepala Desa meningkatkan kesadaran masyarakat dengan sesering mungkin untuk melakukan sosialisasi tenatng keberadaan BKAD UPK ini, terutama kepada anggota kelompok yang bermasalah

Reselim memberikan solusi, terhadap kelompok yang macet agar para pengelola UPK senantiasa menggunbakan pendekatan dari hati ke hati, dalam arti jangan sampai masyarakat terjerat kasus hukum. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sedapat mungkin membentuk tim kaji lapangan sebelum kredit di cairkan ke kelompok SPP. “Ini penting, adalah sebagai dasar untuk melanjutkan hajatan masyarakat. Sehingga saya berharap kedepan keberadaan BKAD UPK ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kayangan yang tentunya dengan Kelembagaan UPK yang kuat dan sehat yang di dukung sepenuhnya oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya,” tandasnya.

Ketua BKAD UPK Kecamatan Kayangan Subiadi,SE dalam laporannya mengatakan, dari 267 jumlah kelompok SPP yang ada, terdapat sekitar 80 kelompok yang bermasalah yang tersebar di seluruh desa dan yang paling banyak kelompok yang bermasalah adalah desa Kayangan yaitu sekitar 30 kelompok. Namun diantara yang macet ini sudah ada pula yang menyelesaikannya di awal tahunj ini. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat kelompok SPP bermasalah lainnya bisa menyelesaikan tuggakannya.

Dalam MAD Tutup Buku Tahun 2016 ini, Subiadi juga memaparkan perkembangan dana SPP selama satu tahun 2016 lalu. Dari modal 5 % pada saat tutup buku tahun 2015 lalu, meningkat menjadi 12 % pada saat tutup buku tahun 2016. Jadi ada peningkatan dari 212 kelompok pada tahun 2015 bertambag menjadi 267 kelompok pada tahun 2016 atau 2.641 anggota. Selain itu, Subiadi juga menjelaskan, resiko pinjaman pada tahun 2015 sekitar 643 juta lebih atau 17 %. Dari pengelolaan SPP tersebut,surplus laba pada saat tutup buku tahun 2016 dapat di alokasikan sebesar 333.410.409 yang terbagi dalam 50 % penambahan dana modal SPP, 45 % untuk kelembagaan BKAD dan 5 % dana sosial. “Ini surplus yang dibagi,”tandasnya.(eko)