404 Not Found

LOMBOK TENGAH, SK.NET – Surat intruksi Bupati Loteng terkait percepatan vaksin dikritisi oleh Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Lombok Tengah.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKP Lombok Tengah, M.Samsul Qomar S.Sos menyampaikan, surat edaran tersebut berisi 2 ancaman yakni terkait pengurusan administrasi sampai penahanan bansos dan PKH. Hal itu menurut PKP adalah cara-cara otoriter dan tidak humanis.

“Kami melihat cara tersebut tidak cocok di praktekkan di jaman canggih dan maju seperti saat ini. Apalagi menahan hak warga miskin atas nama setifikat vaksin, itu sungguh melukai keadilan dan kemanusiaan. Karena soal hak-hak warga juga hak menolak divaksin, merupakan hak yang tidak boleh di rampas oleh siapapun termasuk pemerintah,”katanya.

“Saya setuju vaksin harus di percepat dan minimal target 70 persen juga harus dilampaui, namun tentu dengan cara cara humanis dan beretika.”katanya lagi.

Yang perlu pemerintah lakukan adalah sosialisasi yang masiv menggunakan aparat yang ada. Cara ini akan mampu mempengaruhi warga yang masih awam soal vaksinasi. Pemda bisa menggandeng pemuda, karang taruna dan OKP yang ada membantu aparat pemerintah.

“Selain itu cara yang paling ampuh adalah menyiapkan bingkisan, kenapa tidak pada saat pembagian PKH atau Bansos vaksin dilakukan, tapi ingat tidak dengan memaksa apalagi mengancam,”tandas pria dengan akronim MSQ ini.

Jika pemda memiliki anggaran, bisa dengan menyiapkan paket bantuan berupa sembako atau lainnya, tentu pola ini akan lebih manusiawi ketimbang menebar ancaman-ancaman yang mengganggu rasa kemanusiaan.

“Kita dukung gerakan vaksinasi ini, sekali lagi tanpa mencederai hati rakyat yang sedang terbebani baik sosial maupun ekonominya saat ini,”pungkas MSQ. (rayumi aprilia)