404 Not Found

Tanjung,(SK),–Kepala Desa Kayangan, Edy Kartono, mengakui terjadinya keterlambatan penyusunan APBDes akibat kebijakan ini. Pasalnya, pemerintah desa (Pemdes) harus membahas ulang pos-pos anggaran yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa (Musdes).“Begitu muncul aturan ini, kembali memperlambat APBDes kita. Kita rapat lagi,” akunya.

Meskipun pemerintah daerah meminta untuk mengesampingkan pembangunan fisik yang tidak penting. Namun kata dia, pemerintah desa menetapkan APBDes berdasarkan skala prioritas. Sehingga dengan kebijakan itu, harus ada prioritas pembangunan di desa yang dikorbankan.

Pemerintah desa harus melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Langkah ini dilakukan menyusul keluarnya kebijakan pemerintah yang mengharuskan desa mengalokasikan 8 % Dana Desa untuk penanganan Covid-19 melalui Desa Tanggap Covid…(Yoan)