404 Not Found

Medan (SuaraKomunitas.Net) – Proyek bendungan Lau Simeme menelan biaya Rp.1,5 triliun masih misteri. Karena sejauh ini pelaksanaan proyek di atas lahan 420 Hektar yang dimulai pertengahan 2017 belum memperoleh kejelasan tentang perkembangannya dari pihak terkait, yakni Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut. Karena proyek tersebut ditangani pusat.

Hal ini terungkap saat Rapat Kerja Komisi D DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi D, Syah Afandin dengan Dinas PSDA Sumut di gedung dewan, Jl.Imam Bonjol Medan baru-baru ini. Rapat juga dihadiri Wakil Ketua Komisi D, Bahkami Ginting dan Sekretaris, Novita Sari, Ziera Salim Ritonga, Hasaiddin Daulay, Yantoni Purba dan Analisman Zalukhu. Sedangkan dari Dinas PSDA Sumut dihadiri Kadisnya, Lukmanul Hakim beserta jajarannya.
Saat itu, Komisi D DPRD Sumut mencecar Kadis PSDA Sumut terkait ketidakjelasan pembangunan proyek bendungan Lau Simeme yang berada di kabupaten Deli Serdang yang persiapannya dirancang selama 15 tahun tersebut, termasuk konflik pembebasan lahan di beberapa desa yang mengalami dampak terhadap proyek tersebut.
Yantoni Purba saat itu merasa gerah atas jawaban normatif Kadis PSDA Sumut yang menyatakan akan menindaklanjuti saran-saran dewan atas proyek bendungan Lau Simeme yang merupakan kewenangan pusat.
Sementara diperoleh keterangan, pusat sudah menyerahkan proyek ini kepada kabupaten, namun tidak menemui berbagai kendala sehingga penanganannya diserahkan kepada provinsi.
Jawaban yang dituangkan Kadis PSDA Sumut itu juga membuat kekecewaan Ketua dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, H.Syah Affandin,SH dan Baskami Ginting karena Kadis sangat susah dihubungi guna mengetahui perkembangan proyek bendungan Lau Simeme.
Ondim, sapaan akrab Syah Afandin saat itu menyimpulkan hasil rapat kerja tersebut bahwa semua proyek PSDA Sumut yang bermasalah harus dibawa ke ranah hukum agar kerugian negara bisa ditekan semaksimal mungkin.(lubis).

Editor : Tohap P.Simamora