30/07/2017

Medan (Suara Komunitas.Net) – Penggunaan dana alokasi Umat yang jumlahnya mencapai 100 Triliun jangan sampai melanggar undang-undang. Tapi harus dikelola dengan aman dan sesuai syariah yang berlaku.

“Kita minta dana haji itu digunakan untuk infrastruktur haji diantaranya memperbaiki asrama haji yang kurang layak dan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan layanan haji,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI,H.Iqsan Qolba Lubis di ruang Asrama Haji Embarkasi Medan, Kamis (27/7) seusai kunjungan kerja ke UPT Asrama Haji Embarkasi Medan sekaitan persiapan Embarkasi Medan dalam pemberangkatan jamaah haji.
Iqsan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengakui beberapa waktu lalu telah dilantik Pengurus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas untuk pengelolaan dana haji secara efektif dan efisien.
Disebutkan, DPR RI, Kementerian Agama RI dan Pemerintah telah berupaya setiap tahunnya untuk menyelenggarakan haji lebih baik dan menekan pembiayaan ibadah haji dengan melakukan rasionalisasi BPIH.(lubis)

Editor : Tohap P. Simamora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

kartal escort pendik escort sex hikaye