Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, JARI Borneo Barat melakukan diskusi komunitas dengan masyarakat Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Diskusi dimulai pada pukul 14.30 WIB bertempat di salah satu Surau di Dusun III Desa Ambawang Kuala. Pada kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh Plt Jari Borneo Barat beserta staf-stafnya dan tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun, seluruh Ketua RT dan tokoh Agama serta masyarakat Desa Ambawang Kuala. [+]

Pada tanggal 13 juni 2011, Jari Borneo Barat mengadakan diskusi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Diskusi tersebut diikuti oleh Jari Komunitas Sungai Ambawang, Sekdes dan Staf Desa Ambawang Kuala dan beberapa Ketua RT Desa Ambawang Kuala.   Gustiar (36) selaku Plt Jari Borneo Barat menatakan bahwa kegiatan tersebut diadakan untuk mendiskusikan tentang proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) yang dilakukan di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.   “kami melakukan kegiatan untuk berdiskusi dengan aparatur desa dan masyarakat Desa Ambawang Kuala tentang bagaimana proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau MusrenbangDes yang dilakukan di Desa Kuala Ambawang, terkait bagaimana proses partisipasi masyarakat, siapa-siapa yang terlibat serta usulan-usulan yang dihasilkan” katanya.   Dalam sambutannya, pak Bambang (54) selaku Sekretaris Desa Ambawang Kuala, menyambut baik dengan diadakannya diskusi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa oleh Jari Boneo Barat. Harapannya dengan adanya diskusi-diskusi ini bisa menjadi masukan bagi aparatur desa dan yang lainnya dalam upaya peningkatan pembangunan Desa Ambawang Kuala.   “..kami sangat berterimakasih kepada Jari Borneo Barat yang mana telah datang ke Kantor desa kami dan mengadakan diskusi tentang perencanaan pembanguan di tingkat desa. Saya berharap kepada ketua RT yang hadir supaya menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan kita terbuka saja. Saya harap dengan diadakannya kegiatan ini menjadi masukan bagi kami selaku aparatur desa dan ketua RT dalam upaya peningkatan pembangunan di Desa Ambawang Kuala” katanya.   Sepanjang perjalanan diskusi, peserta yang hadir banyak menyampaikan keluhan terkait dengan proses pelaksanaan Musrenbang di Desa Ambawang. Keluhan tersebut berupa hasil MusrenbangDes yang tidak maksimal. Di mana setiap usulan yang dihasilkan di MusrenbangDes terputus di MusrenbangCam. Sehingga usulan yang dihasilkan di MusrenbangDes tidak terlalu diakomodir dan dibahas di tingkat kecamatan. Kurangnya ruang partisipasi bagi Desa untuk mengakses informasi MusrenbangCam menjadi permasalahan sulitnya mengawal hasil MurenbangDes ke tingkat yang lebih atas. (Sani) Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [+]

Jari Borneo Barat akan mengelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Upaya pencapian MDGs di Kabupaten Kubu Raya pada hari kamis (9/5), di Freash Resto.    Divisi Kampaye Jari Borneo Barat Heri mengatakan, tujuan dilaksanakan FGD ini ialah menggali informasi keberadaan SPM di tingkat local khususnya bidang pendidikan dan kesehatan,  mengetahui sejauh mana SPM sudah di implementasikan dan jenis standar apa saja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, juga mensinergiskan SPM dalam proses perencanan pembangunan dan mengetahui standar mutu dan kualitas pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai pusat informasi public.   “Kita melaksanakan kegiatan ini untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari peserta FGD, di mana yang akan hadir dari Dinas terkait di Kubu Raya, NGO, Masyarakat Desa Limbung, Ambang dan Sungai Raya, informasi ini tentang keberadaan SPM dibidang Pendidikan dan Kesehatan,” kata Heri.    Di jelaskan Heri, dalam upaya mengwujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merata, diperlukan suatu tolak ukur yang jelas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat bisa mendapatkan sepenuhnya hak dasar yang harus dipenuhi. Bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwasanya  saat ini masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang baik, terutama hal yang paling kecil berupa informasi dan standar suatu pelayanan yang mereka butuhkan, masih ada ditemukan masyarakat yang buta huruf,  masih banyak anak-anak yang seumuran sekolah tetapi tidak sekolah atau putus sekolah atau tidak punya kesempatan untuk sekolah lantaran akses untuk sekolah sangat jauh, masih ada masyarakat yang sulit mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang layak,  masih ada anak balita, bayi yang kurang gizi dan kena gizi buruk, ”Masih ada saja kita temui ibu hamil dan ibu muda yang melahirkan diluar rumah sakit dan puskesmas lantaran kekurangan biaya persalinan, Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang merata kepada masyarakat agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai secara merata dan terukur,” kata Heri.   Heri juga berharap hasil diskusi kegiatan FGD ini, adanya Informasi mengenai  SPM di wilayah lokal mengenai pendidikan dan kesehatan, juga informasi dari berbagai elemen terkait keberadaan dan implementasi SPM di Kabupaten Kubu Raya dan Terungkapnya mutu dan pelayanan yang berkualitas dari penerapan SPM tingkat di paling bawah mengenai pendidikan dan kesehatan serta adanya kesepakatan  untuk merumuskan pemikiran-pemikiran dan inovasi baru asistensi SPM kepada pemerintah daerah sebagai masukan serta Meningkatnya kesadaran dalam upaya mendorong pencapaian program MDGs di Kabupaten Kubu Raya  melalui Standar Perlayanan Minimal (SPM). (Heri/JARI Borneo Barat) [+]

Saya dengan teman sebut saja Dudung dan Ucok, kami bertiga adalah teman karif sejak duduk di pangku Sekolah Dasar, sekarang kami sudah menyelesaikan pendidikan S1, kami bertemu dan mendiskusikan kembali hari kesaktian Pancasila dimana dulu kami pernah mendiskusikan di pangku Sekolah Dasar, kita bertemu di warung kopi tempat biasa kita untuk menghabiskan waktu. [+]

Pontianak. JARI Borneo Barat mengelar Worskhop Budget Tracking dan Focus Group Discussion (FGD) Dalam Upaya Pencapaian MDGs Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2010-2012 Di Kabupaten Kubu Raya (KKR) di hotel Merpati Rabu (24/5), hadir sebagai pemateri Bupati KKR, Badan Pengawas Jari Borneo Barat dan Akademisi. [+]

PONTIANAK—Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik di Kota Pontianak dinilai belum ada kemauan kuat pemerintah dalam merealisasikannnya meski sudah mempunyai Perda Nomor 2/2009 tentang keterbukaan informasi. Hal itu dikarenakan masih mengganggap semua dokumen menyangkut anggaran sebagai rahasia negara. Hingga membuat pemerintah terkesan tertutup soal publikasi mengenai kebijakan yang dijabarkan dalam anggaran. “Semangat, prinsip, dan kemauan dari lembaga atau institusi pemerintah untuk mengadopsi keterbukaan, transparansi dan kebebasan informasi publik belum ada. Sifat dan prilaku serta paradigma berpikir di kalangan pemerintahan masih menganggap dokumen dan informasi publik merupakan dokumen yang dirahasiakan,” kata Indra Aminullah Manajer JARI Borneo Barat dalam temu pers hasil uji coba KIP di Kota Pontianak, Selasa (30/3). [+]

Salah satu hak-hak dasar masyarakat adalah hak keadilan di mata hukum. Di mata hukum masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama, baik itu pejabat, konglomerat, pengusaha, maupun masyarakat biasa. Terlebihnya masyarakat masyrakat miskin. [+]

JARI Mendesak Perlidungan Hukum Terhadap Korban dan Penahanan Tersangka [+]

Banyak keganjilan, JARI Borneo Barat Pertanyakan Komitmen Penegakan Hukum [+]

Pontianak - Kisah ini terjadi pada bulan November 2010 di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi sebagian warga di salah satu RT di Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang selama ini tidak mendapatkan hak dan pelayanan yang merata, tergugah hatinya untuk memperjuangkan hak-hak sebagian warga yang selama ini diabaikan. Rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi warga di RT tersebut disampaikan kepada Kepala Desa. Mendengar penyampaiannya, Kepala Desa merespon dan menyarankan supaya RT tersebut dimekarkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. [+]