Dairi (Suara Komunitas.net) Konsultan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) di Kabupaten Dairi dicopot karena tidak menghadiri acara Orientasi dan Workshop di Kantor Bappeda Dairi Sidikalang. Kesebelas Konsultan Kecamatan (KK) yang dicopot sebelumnya sudah mengirimkan surat protes ke Konsultan Managemen Kabupaten (KMK) terkait masih tersendatnya masalah keuangan.
Dalam surat KK tertanggal 6 Februari 2012 mengancam akan mengundurkan diri dan melakukan mogok kerja apabila tuntutan mereka tidak diakomodir.
Keterangan diperoleh dari salah satu Konsultan Kecamatan PNPM PISEW, upaya penggantian tugas KK diinisiatifi Konsultan Manajemen Teknik (KMK) Provinsi C.Gultom karena tidak ada kesepakatan dari pertemuan yang dilakukan sebelumnya.
"Pemecatan itu sepihak, padahal KK ingin menuntut transparansi karena selama ini hak-hak mereka sebagai pekerja diabaikan padahal sudah selama tiga tahun bergabung menjalankan PNPM PISEW,"kata salah seorang KK.
Ada dugaan, adanya tuntutan Konsultan Kecamatan PNPM PISEW tidak terlepas dari pengucuran dana PNPM PISEW sebesar Rp. 9 Miliar yang tidak transparan.(andi)

Kabupaten Tasikmalaya, Suara Komunitas. Laporan Investigasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah bentuk tanggung jawab Penyunting Suara Komunitas (SK) sebagai pewarta warga dalam melihat adanya permasalahan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatiwaras. Sumber informasi adalah pelaku yang benar adanya, tapi untuk kepentingan bersama, identitas sumber informasi sebagian besar tidak disampaikan dalam hasil investigasi SK di Desa Mandalamekar.

Laporan pertama ini SK akan menuliskan fakta fakta lapangan kemacetan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Mandalamekar yang telah menimbulkan adanya anggapan bahwa ada ketidakadilan dalam keputusan Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan di Kecamatan Jatiwaras. Hal itu menjadi alasan kenapa 2 tahun berturut turut usulan 3 Desa yang termasuk golongan desa miskin yakni Desa Mandalamekar, Kersagalih dan Mandalahurip tidak di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

Syarat Tingkat Pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 100 prosen jadi pengganjal Desa Mandalamekar mendapatkan pendanaan usulan untuk membangun sarana pendidikan di Kedusunan Cinunjang. Fakta bahwa kondisi Sarana pendidikan di Kedusunan Cinunjang yang sudah tidak layak digunakan oleh 60-an siswa dan 38 prosen swadaya murni warga tidak menjadi pertimbangan peserta dalam keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan yang dilakukan bersamaan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Jatiwaras.

Apa itu SPP ?

Membaca secara rinci penjelasan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri akan mendapat satu simpulan bahwa kegiatan SPP benar benar akan menjawab permasalahan mendasar di Indonesia, terutama penguatan kapasitas dan ekonomi di tingkat basis.

Menurut Penjelasan PTO, Kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Bentuk kegiatannya adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Selebihnya mekanisme dan aturan pengambilan keputusan dalam kegiatan SPP ini alurnya hampir sama dengan alur PNPM Mandiri Perdesaan yang akan mendanai usulan desa untuk membangun sarana infrastruktur perdesaan.

Tujuan umum, tujuan khusus dan ketentuan dasar SPP menjadikan peran perempuan pada posisi yang ideal untuk mensejajarkan dirinya dalam pengambilan keputusan sekalipun itu ditingkat keluarganya.

Apa yang terjadi dengan Kegiatan SPP di Desa Mandalamekar ?

Pendamping Kelompok SPP Desa Mandalamekar, Susilawati menjelaskan bahwa ada pinjaman SPP yang macet di Desa Mandalamekar. Jumlah tersebut hampir menembus angka Rp. 50 juta. Sebagian peminjam yang macet adalah anggota kelompok yang berada di Kedusunan Mekarjaya, Cinunjang dan Cinangsi. Di Kedusunan Mekarjaya, kemacetan menyebar di hampir semua anggota, sementara di Dusun Cinunjang hanya sebagian kecil.

"Baru tahun ini (2011) Desa Mandalamekar mengalami kemacetan yang sangat parah. Tahun 2010 tingkat kemacetan mendekati 0 alias semua peserta simpan pinjam melunasi pada waktu yang telah ditentukan. Beberapa kali pendekatan sudah dilakukan tapi hasilnya nihil" ujar Susi.

Tim Verifikasi SPP Jatiwaras adalah seorang Bidan dan Mantri Kesehatan

Sebagai orang yang cukup sering berinteraksi dengan seseorang yang berprofesi dibidang kesehatan, dimana setiap akan mendiagnosa penyakit yang diderita oleh pasiennya, dokter, bidan atau mantri tersebut akan selalu bertanya kepada sang pasien. Setelahnya baru dapat disimpulkan atau mendiagnosa apa yang terjadi dengan pasien tersebut. Anggota tim verifikasi yang turun kelapangan langsung pun dua duanya adalah berfrosesi sebagai bidan dan mantri kesehatan.

Adalah tidak mustahil saat melakukan verifikasi, pendekatan yang dilakukan ke anggota kelompok yang akan mengusulkan untuk mendapat pinjaman kegiatan SPP, team verifikasi ini lebih mengutamakan mengumpulkan calon peminjam ini disuatu tempat. Saat datang ke Desa Mandalamekar, tim verifikasi sering memanfaatkan Kantor Desa Mandalamekar, rumah pendamping kelompok ditingkat desa atau di salah satu rumah ketua kelompok di tingkat kedusunan. Lalu dilakukan proses wawancara atau klarifikasi anggota kelompok oleh tim verifikasi.

Menurut pengakuan dari beberapa anggota dan ketua kelompok rata rata mereka hanya diminta datang ke kantor desa kemudian di wawancara seputar pendapatan sehari hari, biaya yang dikeluarkan dan untuk apa jika dana yang diminta itu jadi dicairkan.

"saya dan anggota kelompok diminta datang ke rumah Bu Susi (KPMD), trus ditanya tentang usaha dan biaya-biaya, karena saya lagi butuh uang itu, maka saya berbohong saja. Mereka (tim verifikasi) itu kan belum pernah berkunjung ke rumah. Kini Saya masih punya tunggakan, karena tidak ada lagi yang bisa dibayar" jawab salah satu ketua kelompok sambil tertawa.

Pengakuan anggota lainnya bahkan merasa tidak pernah didatangi oleh orang kecamatan, kecuali menurut mereka pertemuannya sebatas dengan Ibu Susi. Baru saat mereka mau menerima uang, dirinya bertemu dengan staf staf dari Kecamatan.

"Saya tidak tahu apa apa dan tidak ada yang tanya ke saya, setelah menjadi bagian dari kelompok, tidak berapa lama, saya diundang untuk menerima uang di Balai Desa" ujar anggota lainnya yang tinggal di Dusun Mekarjaya.

Pertanyaannya adalah apa yang dijadikan dasar bagi tim verifikasi untuk memutuskan bahwa usulan anggota SPP tersebut layak untuk didanai. Berapa jumlah modal kerja yang tepat untuk meningkatkan usahanya tanpa melihat langsung fakta fakta lapangan di lokasi usaha sang peminjam ? Aneh bin ajaib dari obrolan dengan calon peminjam dan bahkan ada anggota yang tidak ada yang sempat di wawancarai, tim verifikasi sudah bisa merekomendasian ke MAD Prioritas Usulan bahwa anggota dari kelompok ini dapat didanai dengan sejumlah dana. Dalam PTO jelas disampaikan bahwa rekomendasi itu juga harus melihat prinsip prinsip analisa kelayakan tentang penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas (Model CAMEL- Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity) menjadi salah satu rel untuk melaksanakan SPP ini tepat sasaran. Model CAMEL tidak bisa diambil hanya sekedar informasi dari obrolan. Bagaimana kalau si calon peminjam itu bohong ?

Apakah tim verifikasi tahu bahwa rekomendasi jumlah dana yang disetujui itu telah melebihi kemampuan si peminjam ?
Pengakuan dari peminjam macet adalah dirinya merasa mampu bayar saat diberi pinjaman sejumlah satu juta rupiah. Dirinya mampu bayar cicilan sebesar Rp. 103.000 hasil dari bordiran dan dibantu uang dari suaminya.

"saya diberi tahu bahwa setelah pinjaman pertama ini lunas, saya akan diberi pinjaman sebesar Rp. 2,5 juta, itupun kami tidak pernah ditanya lagi, begitu pinjaman pertama lunas tidak begitu lama langsung terima uang sekitar 2,4 juta dengan cicilan Rp. 258.500 per bulan. 3 atau 4 bulan pertama saya dan suami berusaha bayar, tapi saat saya hamil tua, dan melahirkan, saya tidak lagi kerja juki (bordiran), sementara penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari hari. Dari situlah saya tidak mampu bayar." ujar ibu yang dulunya adalah ketua kelompok.

Ditanya penghasilan yang sebenarnya saat dia mampu kerja, ibu tersebut menjawab 12 - 16 ribu per hari. Rata rata jawaban yang sama kuluar dari beberapa anggota.

"Bapak (SK), saya sebenarnya mau menawarkan tanah kebun saya untuk dijual. Saya sebenarnya mau melunasi hutang itu, kalau ada yang mau beli kebun di belakan rumah saya ini" ujarnya sambil memeluk bayinya yang baru 1 tahun.

Ironi, usaha untuk meningkatkan ekonominya, SPP bahkan dapat saja menghilangkan kekayaan terbesarnya berupa kebun.

Penyimpangan penggunaan anggaran

Sejujurnya, dari informasi lapangan menunjukkan bahwa masih sangat banyak alokasi anggaran yang diperuntukkan dari SPP tersebut tidak tepat sasaran. Kebanyakan anggota seperti merahasiakannya kepada orang lain, padahal diantara mereka sudah pada tahu bahwa kebanyakannya dana yang diperoleh dari SPP tidak diperuntukan untuk menambah modal kerja.

"Terus terang, dana SPP itu saya gunakan untuk pengobatan, sementara cicilan SPP tersebut saya peroleh dari hasil suami saya dan pinjaman dari saudara. Saya tahu yang lain juga begitu, itulah kenapa di Mekarjaya ini banyak sekali anggota yang macet. Uang SPP itu tidak dipake untuk modal" kata anggota yang tinggal di Mekarjaya.

Sementara itu anggota lainnya menggunakan dana tersebut untuk pemasangan instalasi listrik, dan bantu beli rumah panggung.

"Saya dan ibu saya dapat 6 jt, kemudian hasilnya dipakai untuk beli rumah hampir 5 jt dan sisanya dipakai untuk pasang PLN. Kalau ibu saya, cicilannya dibantu adik saya yang kerja di kota" kata ibu muda sambil bilang tolong jangan beri tahu namanya.

Komitmen Penyelesaian Cicilan yang Menjebak

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) telah melakukan pendekatan untuk menyelesaikan pinjaman macet di Desa Mandalamekar. Pertemuan di Dusun Mekarjaya dan investigasi pinjaman macet adalah pendekatan untuk mengatasi kemacetan. Ada beberapa temuan kami yang mengemukakan bahwa dirinya telah berkomitmen dengan UPK untuk menyelesaikan pinjamannya. Kasus menarik saya temukan saat ada komitmen bersama antara anggota dengan UPK. Peminjam tersebut punya tunggakan sebesar RP. 1.863.000,-. Dirinya bersepakat akan menyicil ke UPK sebesar Rp. 10.000 per bulan. Artinya dia sudah bersepakat dengan UPK akan menyicil lebih dari 186 kali atau 15.5 tahun.

Kalau kita merujuk pada alasan UPK untuk menjalankan aturan main bahwa setiap desa berhak untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas PNPM Mandiri Perdesaan dengan salah satu syaratnya adalah Tingkat Pengembalian SPP 100 Prosen. Maka jika merujuk kepada kesepakatan MAD tersebut Desa Mandalamekar tidak diperkenankan itu MAD Prioritas selama 15 tahun kedepan. Hal ini belum dapat kami konfirmasikan ke pihak UPK, apakah pengelola tersebut menyadari bahwa komitmen dan kesepakatan MAD tersebut telah berdampak pada arah pembangunan satu desa. Jawaban klise ketua UPK "UPK hanya menjalankan keputusan forum MAD."

UPK sendiri terus berupaya memberikan pinjaman SPP ke Desa Mandalamekar.

Hasil sementara yang dapat dilihat adalah :

Tidak bijaksana semua kemacetan pinjaman SPP dibebankan kepada peminjam saja. Sementara dari hasil investigasi SK banyak langkah langkah terlalu dipaksakan untuk dilaksanakan karena untuk memenuhi mekanisme PNPM saja. Mulai sosialisasi yang tidak jelas, sehingga banyak kesimpang siuran mengenai SPP. Pengakuan Pendamping saat berdiskusi adalah dirinya menyadari belum begitu paham dengan mekanisme dalam PNPM Mandiri. Pembentukan kelompok tidak berdasar pada kebutuhan berkelompok tapi lebih pada kebutuhan untuk menerima pinjaman secara bersama.

Tidak ada kejelasan dalam proses perencanaan kelompok dalam melakukan upaya peningkatan ekonominya. Kelompok cenderung hanya menerima uang yang akan diterima. Seiring dengan kebijakan harus diserapnya dana SPP oleh UPK ke desa desa dengan aturan yang disepakati MAD adalah Penyerapan SPP reguler dan perguliran tahun berjalan minimal 9 prosen.

Tanggung Renteng diberlakukan hanya untuk kepentingan sesaat. Kelompok yang macet ternyata mendapat rekomendasi dari tim verifikasi untuk diberikan tambahan pinjaman. Hal aneh, alasan dari pendamping karena yang diusulkan adalah anggota kelompok tersebut yang sudah lunas.

Peran Tim Verifikasi cukup besar untuk menjadikan program SPP ini berhasil. Hal ini justru tidak dibebankan saat hasil rekomendasinya mengalami kegagalan. Intinya yang menikmati bunga 20 prosen adalah pengelola. sementara jika mengalami kegagalan Seluruh warga desa yang pinjamannya macet menanggung beban dan tidak diberikan pendanaan untuk pembangunan fisik. Dimana peran kelembagaan yang seharusnya bertanggung jawab.

Tidak ada peran pendampingan dalam menjalankan SPP di Desa Mandalamekar. Anggota diberi tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman sementara monitoring terhadap penggunaan anggaran tidak dilakukan dengan baik.

Masih banyak informasi yang sedang kami cari. Karena sebagian warga Desa Mandalamekar, Kersagalih dan Mandalahurip melihat ada ketidaksesuaian dan persengkongkolan pada keputusan MAD sehingga desa desa yang seharusnya mendapat perhatian untuk pembangunan fisik terabaikan dalam 2 tahun terakhir. Ada indikasi bentuk persekongkolan baru yang saat ini terus disuarakan ke Desa-desa ini dengan mengatakan itu akan diperhatikan dan diperjuangkan di tahun anggaran 2013.

Ada apa di tahun 2013 dan kenapa keputusan itu tidak dilakukan di tahun 2012. Apakah semua yang mengatur anggaran ini hanya bisa dilakukan oleh 6 desa bersama Camat Jatiwaras, Fasilitator Kecamatan, beberapa Kepala Desa yang saat ini mendapat keuntungan, menang dan terus mendapat manfaat. sementara 5 desa yang menolak bersepakat akan terus diiming-imingi dan tidak didanai. Dimana rasa solidaritas dan saling menghargai. Apakah kepentingan Jasa 15 - 20 prosen SPP yang menjadi menarik untuk dikaji dari Milyaran dana bergulir di UPK Jatiwaras. Warga akan terus bersuara memperjuangkan keadilan.

 Aceh Utara-Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Nujumush Shaghirah , di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara yang berdiri sejak tahun 2009 lalu sampai sekarang sudah mempunyai lima puluh orang siswa/siswi dari kelas satu sampai kelas tiga, dalam usianya yang baru seumur jagung sekolah ini terus berbenah diri menuju standar nasional

Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah; Agusni, S.Pd, sekolah ini terus melakukan perubahan. Menurut Agusni, awal berdirinya sekolah ini adalah dari balai pengajian dan ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Mengengah Pertama. Hal ini terjadi karena banyaknya anak-anak yang mengaji di balai tersebut masih usia sekolah namun tidak bersekolah lagi kerana berbagai kendala dan banyak lagi anak-anak di linkungan atau daerah tersebut yang putus sekolah baik anak yatim maupun fakir miskin, sehingga pihak pengelola balai berencana mengajarkan mereka pelajaran sekolah berbasis pasantren dan akhirnya dibangunlah sekolah SMPS Nujumush Shaghirah .

Penerapan pengajaran berbasis pasantren di sekolah lebih disebabkan karena memang sekolah berawal dari balai pengajian sehingga ada pemondokan siswa. Selain mata pelajaran yang masuk kurikulum nasional ada juga pelajaran agama siang dan malam, mata pelajaran muatan lokal yang sangat digemari oleh siswa/siswi adalah Tahfiz Alquran dan Kaligrafi.

Bukhari salah satu siswa kelas tiga, mengatakan dia sangat tertarik sekolah disini karena sambil belajar pelajaran umum juga bisa belajar agama secara khusus yang tidak ada di SMP lainya di wilayahnya.

Pelajaran menghafal Alquran dan Kaligrafi menjadi pelajaran favorit siswa/siswi.Untuk pelajaran tersebut didatangkan guru-guru yang professional dari Banda Aceh dan Lhokseumawe. Tgk. Hamdan salah satu guru Kaligrafi mengatakan minat siswa dan siswi dalam pelajaran tersebut sangat banyak namun terkendala dengan bahan penunjang. "Sekolah ini terkenal karena mata pelajaran Tahfiz Alquran dan Kaligrafi karena tidak ada di SMP lain di daerah ini." Ungkap Tgk. Hamdan.

Sampai saat ini sekolah tersebut luput dari perhatian pemerintah. Menurut Kepala Sekolah, selain dana BOS tidak ada bantuan lain dari pemerintah, padahal mereka sangat megharapkan bantuan dana untuk membaguan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. "Saat ini kami serba kekurangan mulai dari buku paket, kursi, laborotarium sampai ruangan kelas," Ujar Agusni, S.Pd.

Sementara dari hasil penulusuran Suara Komunitas, di sekolah tersebut terlihat sangat memprihatinkan di mana siswa belajar di lantai karena tidak ada kursi dan dalam ruangan guru tidak ada satu pun kursi dan meja. Dewan Guru hanya duduk di lantai ruangan beralaskan tikar  karpet (saiful dewantara fm)

Lombok Utara, Suarakomunitas - Dusun Tangga merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Untuk sampai di dusun yang memiliki hasil komiditi unggulan mente, pisang dan hasil pertanian lainnya, harus menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari jalan raya Selengen.

Perjalanan menuju dusun yang terletak di lereng gunung Rinjani ini memang harus berhati-hati, karena kendati jalannya sudah di aspal, namun banyak terdapat lubang-lubang dan tanjakan yang membahayakan bagi pengendara.

Di samping kiri kanan jalan terdapat hamparan sawah dan perkebunan milik warga membuat perjalanan semakin nikmat. Dari jauh, memang sepertinya tidak ada perkampungan ditempat ini, karena dikelilingi perkebunan mente, bambu serta pohon kelapa.

Setelah mengendarai sepeda motor sekitar 30 menit dari pinggir jalan raya desa Selengen, akhirnya pewarta warga, sampai juga di dusun yang memiliki penduduk sekitar 460 jiwa atau 115 kepala keluarga.

Ditengah perkampungan penduduk, terdapat sebuah sekolah dasar (SDN 4) Selengen, yang kondisi bangunannya cukup memprihatinkan. “Ada 6 Kelompok belajar yang ada di sekolah ini dan menempati empat ruang kelas, sehingga terpaksa ruang kelas diberikan skat”, kata Luji Hartono, Kepala Dusun Tangga.

Menurut Luji, SD yang didirikan 7 Juni 2000 ini, awalnya SD filial yang berinduk di SDN 3 Selengen. Dan pada tahun 2012, SD filial ini didepinitifkan menjadi SDN 4 Selengen dengan kepala sekolah baru yaitu, Murdin, S.Pd.

Pendirian sekolah yang jauh dari pusat kota baik desa maupun kota kecamatan, menunjukkan betapa tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan. Ini dapat dilihat betapa antusiasnya warga pada tahun 2000 lalu untuk membangun sebuah lembaga pendidikan.
“Waktu itu, anak-anak harus berjalan kaki sampai 3 km lebih untuk menuju sekolah yang terdekat dari dusun Tangga. Akibatnya banyak putra-putri mereka tidak dapat mengenyam pendidikan, karena anak-anak mereka tidak kuat menulusuri jalan setapak yang menanjak”, ungkap Luji sambil mengenang saat-saat pendirian SD ini.

Ini juga diakui oleh Saidi, salah seorang tokoh masyarakat Desa Selengen. Pada awalnya kata Saidi, beberapa tokoh masyarakat Tangga mendorong warga setempat untuk melakukan gotong royong membangun SD kecil atau filial, dengan menggunakan tiang kayun bantenan dan atap daun kelapa. “saya masih ingat pada tahun 2000 lalu, perjuangan almarhum Zuliadi bersama beberapa tokoh untuk menggerakkan pendirian SD ini, yang sekarang menjadi SD depinitif”, kata Saidi.

Kendati sekolah ini masih kekurangan ruang kelas, namun tidak mengurangi semangat para siswa untuk belajar. Demikian juga dengan 6 orang guru yang ada di sekolah tersebut, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan proses belajar-mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, lebih-lebih setelah ditempatkan kepala sekolah baru yaitu Murdin, S.Pd.

Banyak Siswa Tidak Mandi Pagi

Ternyata sekolah yang berjarak sekitar 7,5 km dari pusat kota ini, selain kondisi bangunannya yang memprihatinkan, juga masih kekurangan air bersih. Tak heran bila hamper semua siswa tidak mandi sebelum berangkat sekolah.

Di SDN 4 Selengen ini, memang telah dibangun tempat mandi dan WC bagi siswa, namun tidak memiliki air alias airnya kering. Dan untuk memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, warga setempat harus rela berjalan kaki sampai 5 km.

“Kalau musim hujan, air memang tidak terlalu sulit, karena warga dapat menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari. Tapi bila musim kemarau tiba, air tidak ada. Jadi dalam hal ini pemerintah KLU perlu memperhatikan kebutuhan warganya terutama masalah air bersih”, pinta Luji Hartono.

Soal krisis air ini juga diakui oleh beberapa guru SDN 4 Selengen. “Kita sudah bangunkan kamar mandi yang dilengkapi dengan WC, namun airnya tidak ada, sehingga hampir semua siswa tidak pernah mandi sebelum berangkat sekolah. Padahal siswa akan lebih tenang belajar bila badannya bersih atau mandi sebelum berangkat sekolah”, ungkap beberapa guru setempat.

Apakah ada sumber air yang dekat tempat mengalirkan pipa? Menjawab pertanyaan ini, kepala dusun Tangga, kembali menegaskan, memang ada sumber air Tiu Purit, namun jaraknya hingga 8 km. Sementara ada rencana PNPM-MP akan membantu perpipaan sepanjang 3 km, artinya masih kekurangan 5 kilo lagi.

“Saya pernah bertemu dengan pejabat dari Dinas PU KLU, dan persoalan krisis air bersih ini sudah dimasukkan dalam catatan. Cuma saya hawatir, jangan-jangan hanya catatannya saja yang ada, tapi bantuan pipanya tidak terealisasi”, tegas Luji, kepala dusun yang cukup energik ini.

Kepala Sekolah Baru Bentuk Komite

Keberadaan Kepala Sekolah baru di SDN 4 Selengen, tampaknya akan membawa perubahan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya pengurus Komite Sekolah (KS) dan langsung memberikan bantuan biaya penembokan keliling oleh Murdin, S.Pd dari kantong pribadinya.

Bahkan Saidi yang menyaksikan pelantikan KS dan penyerahan bantuan 11/2 sebesar 2 juta rupiah dari kepala SDN 4 Selengen, itu mengaku kagum, karena belum pernah melihat ada kepala sekolah baru yang memberi bantuan dari kantong pribadinya.

“Dengan adanya kepala sekolah yang baru, Murdin, S.Pd merupakan sebuah awal pembaharuan dan kebangkitan dibidang pendidikan, khususnya di Desa Selengen, yang mengawali tugasnya dengan membentuk KS dan memberikan sumbangan kepada sekolah tempatnya bertugas”, kata Saidi memuji.

Saidi dalam sambutannya meminta kepada pengurus KS yang sudah di SK-kan, harus sejalan dengan kepala sekolah dan para guru yang mengajar, jangan sampai menyebarkan isu-isu yang memecah belah persatuan.

Selain itu, lanjut Saidi, pengurus KS juga jangan sampai terlibat pada politik praktis, dan setiap program yang akan dilakukan harus diawali dengan musyawarah antar guru dengan KS.

Dijelaskan, dengan adanya dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), kita tidak boleh memungut iuran kepada siswa atau wali murid. Namun bila ada yang dengan suka rela wali murid memberikan sumbangan , silahkan diambil, karena yang kita inginkan adalah peningkatan SDM bagi generasi penerus bangsa.

Sementara pengurus komite sekolah yang terbentuk melalui SK kepala SDN 4 Selengen nomor: 422.4/04/S4.GIV.K/II/SK/2012 tentang Penetapan Komite Sekolah antara lain, ketua, Surdip, Sekretaris, Irsan dan bendahara, Akti. Pengurus inti ini ditambah dengan beberapa anggota yaitu, Martono, Sumarsan, Kirdim dan Ardip.
Kepala SDN 4 Selengen, Murdin, S.Pd mengaku, pemebntukan komite ini dilakukan untuk meningkatkan dukungan dan peranserta orang tua wali murid dan masyarakat perlu di wadahi dalam suatu lembaga mandiri yang disebut komite sekolah.

Menyoroti kekurangan ruang belajar, Murdin yang pernah mengajar diberbagai SD di KLU tersebut mengaku, telah mengusahakan penambahan lokal. ”Insya Allah tahun ini kita akan mendapat bantuan dua Ruang Kelas Belajar (RKB) dari pemerintah, karena mengingat sekolah ini baru memiliki empat RKB”, kata Murdin yang bertugas sejak tahun 2012 ini.

Dijelaskan, untuk mengawali tugasnya sebagai kepala sekolah, dirinya bersama guru yang ada telah membentuk komite sekolah dan memberikan bantuan dari hasil usahanya menjual barang-barang elektronik sebesar Rp. 2 juta yang diserahkan kepada pengurus komite.

”Saya sudah serahkan bantuan sebesar Rp, 2 juta untuk membantu komite dalam melakukan penembokan keliling sekolah ini”, kata Murdin.

Namun yang masih menjadi PR bagi Murdin, adalah persoalan honor untuk Guru Tidak Tetap (GTT). Sementara SDN 4 Selengen baru memilki satu orang guru negeri dan ditambah dengan kepala sekolah. ”Kalau dihitung dari jumlah dana BOS yang diambil 20 persen dari total anggaran, tentu honor 4 orang GTT belum mencukupi”, jelasnya.

Honor GTT, sambung Murdin, yang dikeluarkan setiap triwulan khusus untuk honor guru sekitar Rp. 2,7 juta. Sedangkan jika diambilkan 20 persen dari dana BOS, hanya berjumlah sekitar, Rp. 1,7 juta. ”Jadi masih ada kekurangan Rp. 1 juta untuk honor GTT, dan kekurangan ini yang harus kami usahakan”, katanya.

Murdin, SPd, sejak mengajar dikenal bersifat sosial. Tugas awalnya menjadi guru dijalaninya di SDN Gili Meno, Kecamatan Pemenang, selama tiga tahun yaitu 1989 – 1993. Dari tahun 1993-1996, bertugas sebagai guru CPNS di SDN Batu Lilir Desa Sokong Kecamatan Tanjung. Kemudian pindah dan mengajar dibeberapa SD yang masing-masing selama satu tahun yaitu di SDN Todo Desa Benetek Kecamatan Gangga, SDN Luk, dan SDN II Kayangan.

Dan pada tahun 2006, Murdin, S.Pd dipindahkan ke SDN I Santong, hingga menjadi kepala sekolah pada tahun 2012 dan bertugas di SDN 4 Tangga Desa Selengen Kecamatan Kayangan.

 Aceh Utara-Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Nujumush Shaghirah , di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara yang berdiri sejak tahun 2009 lalu sampai sekarang sudah mempunyai lima puluh orang siswa/siswi dari kelas satu sampai kelas tiga, dalam usianya yang baru seumur jagung sekolah ini terus berbenah diri menuju standar nasional

Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah; Agusni, S.Pd, sekolah ini terus melakukan perubahan. Menurut Agusni, awal berdirinya sekolah ini adalah dari balai pengajian dan ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Mengengah Pertama. Hal ini terjadi karena banyaknya anak-anak yang mengaji di balai tersebut masih usia sekolah namun tidak bersekolah lagi kerana berbagai kendala dan banyak lagi anak-anak di linkungan atau daerah tersebut yang putus sekolah baik anak yatim maupun fakir miskin, sehingga pihak pengelola balai berencana mengajarkan mereka pelajaran sekolah berbasis pasantren dan akhirnya dibangunlah sekolah SMPS Nujumush Shaghirah .

Penerapan pengajaran berbasis pasantren di sekolah lebih disebabkan karena memang sekolah berawal dari balai pengajian sehingga ada pemondokan siswa. Selain mata pelajaran yang masuk kurikulum nasional ada juga pelajaran agama siang dan malam, mata pelajaran muatan lokal yang sangat digemari oleh siswa/siswi adalah Tahfiz Alquran dan Kaligrafi.

Bukhari salah satu siswa kelas tiga, mengatakan dia sangat tertarik sekolah disini karena sambil belajar pelajaran umum juga bisa belajar agama secara khusus yang tidak ada di SMP lainya di wilayahnya.

Pelajaran menghafal Alquran dan Kaligrafi menjadi pelajaran favorit siswa/siswi.Untuk pelajaran tersebut didatangkan guru-guru yang professional dari Banda Aceh dan Lhokseumawe. Tgk. Hamdan salah satu guru Kaligrafi mengatakan minat siswa dan siswi dalam pelajaran tersebut sangat banyak namun terkendala dengan bahan penunjang. "Sekolah ini terkenal karena mata pelajaran Tahfiz Alquran dan Kaligrafi karena tidak ada di SMP lain di daerah ini." Ungkap Tgk. Hamdan.

Sampai saat ini sekolah tersebut luput dari perhatian pemerintah. Menurut Kepala Sekolah, selain dana BOS tidak ada bantuan lain dari pemerintah, padahal mereka sangat megharapkan bantuan dana untuk membaguan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. "Saat ini kami serba kekurangan mulai dari buku paket, kursi, laborotarium sampai ruangan kelas," Ujar Agusni, S.Pd.

Sementara dari hasil penulusuran Suara Komunitas, di sekolah tersebut terlihat sangat memprihatinkan di mana siswa belajar di lantai karena tidak ada kursi dan dalam ruangan guru tidak ada satu pun kursi dan meja. Dewan Guru hanya duduk di lantai ruangan beralaskan tikar  karpet (saiful dewantara fm)

Manado, SK - Angka perceraian di Kota Manado terbilang sangat tinggi di banding tahun sebelumnya. Sedikitnya 23 surat akte perceraian telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado pada awal tahun 2012.
Menurut keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kota Manado Ventje Pontoh, permohonan untuk menerbitkan akte perceraian warga kota biasanya dengan alasan ketidakcocokan dalam menjalani perkawinan. Dari data yang ada, angka rata-rata perceraian tertinggi terjadi pada usia perkawinan dibawah 10 tahun selebihnya terbilang kecil karena sudah semakin matang.
Kepada Suara Komunitas pontoh mengatakan, “Biasanya kalau sudah diatas sepuluh tahun, apalagi kalau sudah merayakan tahun perak kedua puluh lima tahun, mereka lebih matang dalam berumahtangga, tidak mudah bagi mereka untuk bercerai,” tuturnya.
Meski demikian, lanjutnya, bukan berarti tidak ada pengurusan surat perceraian dari kelompok usia perkawinan diatas sepuluh tahun di instansinya, namun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan usia perkawinan dibawah sepuluh tahun.
Ia juga menambahkan bahwa instansinya hanya mengeluarkan surat penetapan perceraian, sedangkan yang memutuskan adalah lembaga peradilan, “Artinya kami mengeluarkan surat perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Jadi tidak langsung menerbitkan surat cerai begitu saja,” lanjut Pontoh, menepis dugaan adanya anggapan kalau Disdukcapil adalah lembaga pemutus perceraian. (jrksulut)
 

Manado, SK - Perkembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang terus melaju dengan pesat berakibat terancamnya lahan perkebunan seluas 403.000 hektar yang dikelola oleh masyarakat. Potensi ancaman datang dari pembangunan kawasan pemukiman pengembang perumahan dan perambah hutan lainnya.
“Saat ini pembangunan kawasan perumahan telah melebar hingga ke batas kota dan pedesaan. Pengembang biasanya memanfaatkan lahan perkebunan dan pertanian yang tidak terawat dengan baik, karena warga kekurangan anggaran untuk menggarap lahannya. Akibatnya mereka jual ke pengusaha perumahan agar bisa dapatkan dana segar dan beralih usaha,” kata Viktor Alumpele, salah satu petani cabe di Mapanget.
Sementara itu, Yenny Karouw, Kepala Dinas Perkebunan Sulut kepada Suara Komunitas mengurai data, tingkat ancaman berkurangnya lahan perkebunan karena adanya perkembangan zaman yang saat ini melaju pesat. Pembangunan yang terus terjadi otomatis mengancam lahan perkebunan. Padahal dari 403.000 hektar lahan perkebunan di Sulut, 68 persen di dominasi oleh komoditas kelapa. “Tanaman ini hampir merata di 15 Kota dan Kabupaten di Sulut, namun paling banyak di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Upaya sekarang mempertahankan pengembangan tanaman kelapa dengan melakukan peremajaan dan rehabilitasi,” ungkapnya.
Untuk itu Karouw menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan melakukan penebangan secara liar, khususnya terhadap tanaman kelapa yang masih tergolong produktif karena kegiatan seperti itu telah dilarang. (jrksulut)
 

Manado, SK - Perkembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang terus melaju dengan pesat berakibat terancamnya lahan perkebunan seluas 403.000 hektar yang dikelola oleh masyarakat. Potensi ancaman datang dari pembangunan kawasan pemukiman pengembang perumahan dan perambah hutan lainnya.
“Saat ini pembangunan kawasan perumahan telah melebar hingga ke batas kota dan pedesaan. Pengembang biasanya memanfaatkan lahan perkebunan dan pertanian yang tidak terawat dengan baik, karena warga kekurangan anggaran untuk menggarap lahannya. Akibatnya mereka jual ke pengusaha perumahan agar bisa dapatkan dana segar dan beralih usaha,” kata Viktor Alumpele, salah satu petani cabe di Mapanget.
Sementara itu, Yenny Karouw, Kepala Dinas Perkebunan Sulut kepada Suara Komunitas mengurai data, tingkat ancaman berkurangnya lahan perkebunan karena adanya perkembangan zaman yang saat ini melaju pesat. Pembangunan yang terus terjadi otomatis mengancam lahan perkebunan. Padahal dari 403.000 hektar lahan perkebunan di Sulut, 68 persen di dominasi oleh komoditas kelapa. “Tanaman ini hampir merata di 15 Kota dan Kabupaten di Sulut, namun paling banyak di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Upaya sekarang mempertahankan pengembangan tanaman kelapa dengan melakukan peremajaan dan rehabilitasi,” ungkapnya.
Untuk itu Karouw menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan melakukan penebangan secara liar, khususnya terhadap tanaman kelapa yang masih tergolong produktif karena kegiatan seperti itu telah dilarang. (jrksulut)
 

Manado, SK - Perkembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang terus melaju dengan pesat berakibat terancamnya lahan perkebunan seluas 403.000 hektar yang dikelola oleh masyarakat. Potensi ancaman datang dari pembangunan kawasan pemukiman pengembang perumahan dan perambah hutan lainnya.
“Saat ini pembangunan kawasan perumahan telah melebar hingga ke batas kota dan pedesaan. Pengembang biasanya memanfaatkan lahan perkebunan dan pertanian yang tidak terawat dengan baik, karena warga kekurangan anggaran untuk menggarap lahannya. Akibatnya mereka jual ke pengusaha perumahan agar bisa dapatkan dana segar dan beralih usaha,” kata Viktor Alumpele, salah satu petani cabe di Mapanget.
Sementara itu, Yenny Karouw, Kepala Dinas Perkebunan Sulut kepada Suara Komunitas mengurai data, tingkat ancaman berkurangnya lahan perkebunan karena adanya perkembangan zaman yang saat ini melaju pesat. Pembangunan yang terus terjadi otomatis mengancam lahan perkebunan. Padahal dari 403.000 hektar lahan perkebunan di Sulut, 68 persen di dominasi oleh komoditas kelapa. “Tanaman ini hampir merata di 15 Kota dan Kabupaten di Sulut, namun paling banyak di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Upaya sekarang mempertahankan pengembangan tanaman kelapa dengan melakukan peremajaan dan rehabilitasi,” ungkapnya.
Untuk itu Karouw menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan melakukan penebangan secara liar, khususnya terhadap tanaman kelapa yang masih tergolong produktif karena kegiatan seperti itu telah dilarang. (jrksulut)
 

Deli Serdang (Suara Komunitas.Net) Sedikitnya 75 persen lahan persawahan Serangut berobah menjadi perkebunan sawit rakyat. Lahan persawahan Serangut memiliki luas 100-an Ha merupakan wilayah yang sangat subur. Areal persawahan ini berada di perbatasan wilayah antara Desa Tandam Hilir II dan Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak. 

Dahulunya lahan persawahan disini dipenuhi padi yang menguning, sebut Santo, salah seorang petani. Namun kini telah tegak berdiri barisan pohon sawit yang mencapai 75% dari seluruh luas areal persawahan.
Santo merasa prihatin dengan keadaan ini. Lahan miliknya yang tak seberapa luas itu digarap dengan harapan hasilnya dapat mencukupi persediaan beras untuk makan keluarga sampai musim berikutnya.
Saat ini sebagian besar lahan persawahan di Desa Tandam Hilir II dan Desa Kota Datar ini berubah
menjadi perkebunan sawit. Kecamatan Hamparan Perak yang dicanangkan jadi lumbung padi bagi Kabupaten Deli Serdang kini tinggal angan-angan karena semakin banyakknya alih fungsi lahan. (Legianto)