Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS Buruk, Orang miskin Dilarang Sakit

Lhokseumawe - Permasalahan yang timbul dalam pelayanan kesehatan sudah marak terjadi di Aceh, baik pengusiran pasien secara paksa seperti yang terjadi di Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe maupun pembelian obat kepada pasien yang diasuransikan dengan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), informasi tersebut di sampaikan oleh Baihaqi Koordinator Bidang Advokasi Dan Kampanye Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kepada Radio Komunitas Dewantara FM rabu (31/07) di Kantor MaTA.

Secara prinsip Lembaga MaTA melihat upaya yang dilakukan oleh oknum publik service disektor kesehatan tersebut merupakan bentuk diskrimasi terhadap masyarakat miskin. Selain itu, tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum rumah sakit tersebut merupakan jelmaan dari slogan orang miskin dilarang sakit.

Menurut Baihaqi, ”Kasus yang terjadi baru-baru ini di rumah sakit PMI menjadi presiden buruk yang menjadi dinamika serius di Aceh, kita berharap pihak DPR untuk segera memanggil pihak rumah sakit dan korban pengusiran untuk bisa mengklarifikasi bagaimana masalah yang sebenarnya, sehingga pihak rumah sakit tidak hanya mencari pembenaran terhadap tindakan yang telah mereka lakukan terhadap pasien. Ini penting di lakukan, sehingga masalah ini tidak terulang kembali pada pasien miskin”. Ujarnya.

Ditambahkan Baihaqi, ”Kita akan terus mengawasi terhadap pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin. Selain itu, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, artinya oknum rumah sakit tersebut harus diberi sanksi yang tegas terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, DPRK dan eksekutif jangan hanya diam menyaksikan penganiayaan yang terjadi terhadap pasien-pasien miskin”. Tambahnya.

Selain itu, pasien yang berobat baik yang menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun JKA tidaklah berobat dan mengharapkan pelayanan kesehatan secara gratis akan tetapi pengobatan itu tetap ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada alasan bagi pihak rumah sakit untuk memperlakukan pasien miskin diluar ketentuan yang telah ada.

Tindakan diskrimasi yang dialami oleh pasien miskin yang ada di Aceh bukanlah hanya dialami oleh beberapa pasien saja akan tetapi Lembaga MaTA mensinyalir tindakan diluar batas yang dilakukan oleh oknum rumah sakit hampir dialami oleh seluruh pasien miskin yang menggunakan JKA maunpun Jamkesmas, akan tetapi hal tersebut tidak terungkap.

Lembaga MaTA berharap, pemerintah untuk mengevaluasi setiap rumah sakit yang melayani pasien yang menerima pelayanan dengan JKA maupun Jamkesmas yang ada di Aceh. Selain itu, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten/Kota harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk meminimalisir bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh masyarakat miskin. (fazil)

www.radioaceh.blogspot.com