Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Warga Tak Dilibatkan Penataan Kawasan, Keberadaannya Tak Diakui Berita

Yogyakarta, Suara Komunitas. – Penataan kawasan kumuh di banyak kota-kota besar seperti daerah bantaran sungai, pinggiran rel, kolong tol, pinggir waduk dan bekas lahan kosong seringkali tidak melibatkan warga. “Akan tetapi apakah penataan tersebut berbasis masyarakat sebagaimana yang telah diinginkan warga setempat?,” ungkap Jalil, moderator diskusi Jagongan Media Rakyat (JMR) membuka acara, Kamis (21/04) di gedung Jogja National Museum.

Diskusi yang mengambil tema “Penataan Kawasan Pemukiman Padat Bantaran Sungai Berbasis Masyarakat” diikuti dari berbagai kalangan. Dari mahasiswa hingga penduduk yang tergabung dalam komunitas Kalijawi daerah bantaran sungai Dlingo Yogyakarta.

Nur Prihatin dari paguyuban Kalijawi mengungkapkan bahwa sejauh ini masyarakat setempat tidak pernah dilibatkan dalam penataan wilayah. Ia mencontohkan di daerahnya sewaktu kegiatan penanaman kebun gizi yang bekerjasama dengan sebuah Universitas yang di dalamnya ada program pengembangan masyarakat. “Ada sosialisasi. Tetapi sosialisasi hanya sebatas pemberitahuan, bahwa besok akan ada penanaman. Akan tetapi setelah waktu yang ditentukan tiba, tanaman tersebut sudah jadi. Terus warganya bertanya, lalu kita disuruh ngapain?,” Ujarnya dengan nada tinggi.

Senada dengan Nur, Susi dari Pekuncen menambahkan bahwa basis-basis masyarakat perlu dilibatkan dalam penataan wilayah, supaya dapat memunculkan perasaan masyarakat setempat untuk memeliharanya, karena adanya rasa memiliki terhadap tanaman tersebut.

Atun, warga Kalijawi membenarkan yang diungkapkan oleh beberapa temannya. Ia mencontohkan pembangunan balai desa di daerahnya yang pembuatannya hanya ditempuh dalam waktu satu bulan. “Karena adanya kerja sama dan warga dilibatkan, sehingga kami ada rasa memiliki di dalamnya,” tegasnya. Tak hanya sampai di situ, ia juga menjelaskan bahwa jika masyarakat setempat dilibatkan dalam pembangunan daerahnya maka warga setempat akan gembira karena keberadaannya sebagai manusia telah diakui.

Tak berhenti dalam diskusi yang berlangsung seru tersebut, Ainun, salah satu warga Kalijawi juga menambahkan pertanyaan. Masyarakat mana yang telah dilibatkan oleh pemerintah dalam pembangunan ini? “Karena sejauh ini yang saya ketahui pada Musrembang, hanya berhenti sampai level RT, RW, kelurahan dan sebagainya,” ujarnya.

Berbeda dengan Ainun, Eko dari Mrican mengungkapkan bahwa selama ini pembangunan dan penataan kawasan padat daerah bantaran sungai hanya sampai ke RT dan RW, tidak sampai ke masyarakat. Hal ini karena masyarakat telah disibukkan menerima amplop dari anggota dewan maupun partai yang hendak melakukan pesta demokrasi.

Memperkuat pernyataan Eko, Ainun menambahkan lagi, sejauh ini dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah sebesar 450 juta. “Siapa yang tidak mau dengan uang se-gedhe itu?,” tandasnya. Dia juga menyarankan bahwa pola pikir masyarakat setempat harus dirubah.

Menanggapi pernyataan warga, Wakil DPRD kota Yogyakarta, Antonius Foky mengungkapkan bahwa permasalahan internal masyarakat seharusnya diselesaikan antar masyarakat, pemerintah hanya memfasilitasi.

Kelik, Dinas Pemeliharaan Umum (DPU) Sleman menambahkan bahwa penataan memang harus berbasis masyarakat. Warga juga harus berkesadaran, gotong royong dalam pelestarian lingkungan. “Non sense jika pemerintah telah melakukan pembangunan berbasis masyarakat, tapi warga setempat tidak merubah pola pikirnya,” ungkapnya. ***

Penulis : Anis Nur Nadhiroh

Editor : Buono

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09166 seconds.