Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

”Tersangka Jangan Jadi Mesin ATM” Berita

Suara Komunitas Gema Bersatu : Tanjung Redeb 23 Maret 2016. Penetapan tersangka ketua yayasan penerima hibah Rp2milyar dana aspirasi DPRD tahun 2012-2014 hebohkan warga Berau. Meski dijanjikan akan menuntaskan sejumlah perkara yang tengah ditanganinya hingga kepengadilan. Namun keseriusan itu masih disangsikan. Pasalnya, di Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb pernah ada perkara tipikor Jamkesda Rp9M berujung SP3. Bisa jadi Itu sebabnya presiden RI Joko Widodo mengingatkan agar tersangka perkara korupsi jangan dijadikan mesin ATM Rasa pesimis itu diungkapkan Alek Suryanata SH, menyusul pemberitaan harian lokal menyebutkat Kejari menetapkan ketua yayasan jadi tersangka.

Menurut Alek begitu dia akrab disapa, selaku praktisi hukum memaknai pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rudy Hartawan Manurung itu bisa “membingungkan”. Kalau sudah ditetapkan tersangka sebut saja namanya, apalagi ini perkara tindak pidana korupsi tipikor), hingga menyeret Ketua Yayasan menjadi tersangka penerima hibah Rp2milyar dana aspirasi dari salah seorang anggota DPRD Berau periode 2009-2014, tunggu apalagi ini saatnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap instritusi penegak hukum. Jangan undang persepsi negatif ditengah masyarakat, sambung praktisi hukum Alek Suryanata SH, di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Berau, Senin (14/3/16), minggu lalu. Apa lagi perkara ini menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat dan baru disebutk nama yayasan inisial “A” bergerak dibidang pendidikan, mana nama tersangkanya?. Jika Kajari ‘belum’ berani menyebut nama atau inisial, kan publik malah curiga ada apa?, kata Alek dengan nada bertanya. Padahal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Abdoel Kadiroen sudah instruksikan agar seluruh tunggakan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Redeb segera dituntaskan. Menyusul Kepala Negeri (Kajari) Tanjung Redeb Rudy Hartawan Manurung memastikan satu-persatu kasus yang selama ini ditangani pihaknya segera diselesaikan hingga kemeja hijau. Ia membeberkan sejumlah kasus dugaan tipikor yang belum tuntas dan masih dalam tahap penyidikan antara lain, kasus dugaan tipikor penyaluran dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp2miliar kesalah satu yayasan pendidikan di Tanjung Redeb, yang berasal dari dana aspirasi salah seorang anggota DPRD Berau periode 2009-2014. Sejumlah perkara lainnya yang sedang ditangani adalah kasus kunjungan kerja (kunker) DPRD Berau periode 2009-2014, kasus bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD periode 2009-2014 yang sampai sekarang baru menyeret salah satu staf sekretariat DPRD, dan kasus bimtek yang dilaksanakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB) Berau Upaya klarifikasi dilakukan wartawan mmedia ini belum berhasil mendapatkan keterangan Kepala Kejaksan Negeri (Kajari) Tanjung Redeb Rudy Hartawan Manurung yang oleh staf menyebutkan Kajari sibuk, alasan serupa juga disampaikan untuk Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Oja Lesmana. “Ayo genjot saja perkara korupsi itu dan jembloskan ke penjara para koruptor penjarah uang rakyat, Kok ‘Takut” sebut nama?, jangan jadi macan ompong pak, seperti perkara tipikor Jamkesda Rp9milyar yang sudah jelas tersangkanya malah dihentikan melalui Surat Penghentian Penuntutan Perkara (SP3), “timpal seorang warga yang meminta tidak di sebutkan namanya.

Jokowi Ingatkan Penegak Hukum! Presiden Joko Widodo meminta penegak hukum tak lagi melakukan praktik pemerasan terhadap tersangka. Khususnya untuk kasus yang melibatkan uang dalam jumlah besar, seperti kasus korupsi “Saya tidak ingin dengar penegak hukum yang melakukan pemerasan atau tindakan memperdagangkan perkara atau penuntutan dan menjadikan tersangka sebagai mesin ATM, ” kata Jokowi dalam pidatonya saat memimpin upacara Hari Bakti Adhyaksa, di Jakarta, Rabu (22/7/15) tahun lalu. (Sumber: REPUBLIKA.CO.ID,Kamis, 23 Juli 2015, 13:00 WIB) “Saya minta Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan kinerja jaksa dan pegawainya sesuai keputusan presiden yang sudah di tandatangani. Presiden Jokowi menambahkan, dalam penanganan proses hukum, saya berharap penegak hukum tetap melakukan tugasnya sesuai prosedur. (tim/dl)

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.0884 seconds.