Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

BENGKULU DI AMBANG KEHANCURAN. WALHI Menguji. Mampukah Gubernur Bengkulu Yang Baru Menyelesaikan Konflik SDA ? Berita

SEJARAH SINGKAT PROVINSI BENGKULU

Provinsi bengkulu memiliki luas 1.987.870 Ha dengan jumlah penduduk sudah mencapai 2,1 juta jiwa. Memiliki 9 kabupaten 1 kota madya, dengan berbagai suku budaya dan agama yang ada di provinsi Bengkulu, dengan memiliki sumber daya alam dari pertanian, perkebunan, perikanan, industry dan pertambangan. Melalui perjalanan yang cukup panjang. Semula Bengkulu berada dalam bagian Provinsi Sumatera bagian Selatan bersama-sama dengan Lampung dan Jambi. Masyarakat Bengkulu melalui partai-partai politiknya, masyarakat daerah Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kota madya dan tokoh masyarakat Bengkulu yang berada di Jakarta dan Palembang bersatu untuk memperjuangkan terwujudnya Bengkulu menjadi Provinsi. Pada tanggal 12 September 1967 diterbitkan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tanggal 5 Juli 1968 tentang berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu. Pada masa itu, Provinsi Bengkulu terdiri atas tiga (3) kabupaten dan satu (1) kota madya, yaitu:

1. Kabupaten Bengkulu Utara
2. Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Kabupaten Rejang Lebong
4. Kota Madya Bengkulu

Pada tahun 2003, seiring dengan maraknya pemekaran daerah-daerah di seluruh Indonesia, Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran besar-besaran. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 berdiri Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma yang keduanya merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Kabupaten Muko-Muko yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 terbentuk pula Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang keduanya merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Di masa kepemimpinan Gubernur Agusrin M. Najamudin dan Wakil Gubernur H.M. Syamlan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 terbentuk satu kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian, Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2016 ini berusia 48 tahun dengan luas wilayah 20.000 Km, terdiri atas 9 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu:
1. Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kabupaten Rejang Lebong
4. Kota Bengkulu
5. Kabupaten Mukomuko
6. Kabupaten Seluma
7. Kabupaten Kaur
8. Kabupaten Kepahiang
9. Kabupaten Lebong
10. Kabupaten Bengkulu Tengah

Bengkulu Di Masa Pra-Islam
Zaman prasejarah Bengkulu sudah dihuni manusia. Para pendatang dari Asia berbaur dengan manusia purba sekitar 4000 – 2000 SM. Sebagian masuk ke pedalaman, sementara yang lain menghuni daerah pantai. Ini merupakan cikal bakal suku bangsa Neo-Malayan. Bagian suku bangsa itu antara lain : suku Rejang (Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan), Serawai / Pasemah (Bengkulu Selatan), Kaur (Bintuhan), Lembak di Kota Bengkulu dan sekitar Kepala Curup). Bengkulu (Kota Bengkulu) dan suku Katahun (Muko-muko).

Bengkulu Di Masa Awal Kedatangan Islam
Islam masuk ke Bengkulu pada abad XV (dari jawa). Perang Bengkulu-Aceh terjadi dua kali pada abad XVI dan XVII. Kesultanan-kesultanan di Bengkulu ketika itu: Selebar, Sungai Limau, dan Anak Sungai. Armada Aceh membuka serangan ke Selebar. Kapal induk Aceh menunggu di laut bersama induk pasukan, sedangkan kapal-kapal yang lebih kecil memasuki Sungai Serut. Pihak Selebar mampu menahan serangan itu karena menutup Sungai Serut dengan rintangan sehingga kapal induk Aceh tidak mampu memberi bantuan pada pasukannya yang lebih dahulu masuk.

Masuknya Kolonial Ke Bengkulu
· 1664 – VOC mendirikan perwakilan di Bengkulu, namun enam tahun kemudian Belanda menutup sementara kantornya dan dibuka kembali tahun 1824.
· 24 Juni 1685 Inggris masuk ke Bengkulu, namun mereka mendarat di Pulau Tikus ( 1 km dari kota pusat kota Bengkulu) dan disambut oleh agen niaganya. Mereka tidak masuk ke pelabuhan Selebar (daerah Pulau Baai) karena kapal Sultan Banten dan kapal Belanda sedang bersandar di sana.
· 16 Agustus 1695 Perjanjian Inggris – Bengkulu ditandatangani. Isinya monopoli lada, izin membangun loji, dan mengadili penduduk yang berbuat salah. Inggris terus memperluas wilayahnya sampai ke Muko-muko.
· 1692 Inggris mendirikan pos di Triamang, Lais, Ketahun, Ipuh, Bantal, Seblat (1700), selanjutnya Pada tahun 1701 mereka memperluas daerah ke arah Seluma, Manna, Kaur, dan Krui.
· 1718 Inggris membangun benteng Marlborough, sebelumnya sudah didirikan benteng York. Rakyat Bengkulu merupakan ancaman bagi Inggris. Di Bantal, Muko-muko, pemberontakan rakyat dipimpin Sultan Mansyur dan Sultan Sulaiman. Itu sebabnya Inggris merasa perlu membangun benteng tersebut. Pemberontakan itu (1719) membuat Inggris kawatir dan akhirnya meninggalkan Bengkulu.
· 1724 Inggris kembali lagi. Dengan perjanjian yang lebih lunak yang di tanda tangani pada 17 April 1724.
· 15 Desember 1793 Captain Hamilton, pimpinan Angkatan Laut Inggris dibunuh rakyat Bengkulu. Dan pada 1807 rakyat Bengkulu kembali membunuh Residen Thomas Parr.
· 17 Maret 1824 Traktaat London (Perjanjian London) yang berisikan pertukaran daerah koloni antara Inggris dan Belanda. Tercantum, Bengkulu diserahkan kepada Belanda oleh Inggris dan Belanda menyerahkan Singapura kepada Inggris.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Provinsi Bengkulu juga mempunyai peranan yang menonjol. Menurut catatan Prof. DR. Haji Abdullah Siddik (Sejarah Bengkulu : 1500-1990, Balai Pustaka, 1996), di era penjajahan, Bengkulu sudah menyita perhatian negara-negara kolonilis Barat, terutama karena hasil buminya yang melimpah. Tahun 1511 para pedagang Eropa terutama Inggris dan Belanda mulai ramai melakukan pelayaran menyusuri pantai Barat Sumatera dari Aceh, melalui Selatan Sunda lalu ke Banten.

Tahun 1685, dengan alasan perluasan kebun lada Inggris mulai menetap di Bengkulu. Saat itulah dimulai era tanam paksa lada terhadap rakyat. Tercatat, Inggirs bertahan selama 139 tahun di Bengkulu. Penderitaan rakyat Bengkulu terus berlanjut dengan peralihan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda, tahun 1724, sebagai konsekwensi perjanjian mereka (Traktat London). Bahkan kekejaman penjajah memuncak saat Jepang menguasai Tanah Air.

Pendudukan tanpa rasa kemanusiaan itu tidak hanya melahirkan penderitaan bagi rakyat. Tapi juga membangkitkan perlawanan akibat telah diinjak-injaknya nilai luhur dan tradisi luhur masyarakat sekitar. Lebih seabad kemudian, aksi heroik menentang penjajahan masih terus bisa disaksikan. Sumbangsih rakyat Bengkulu terhadap kemerdekaan Indonesia tidak bisa begitu saja dihilangkan. Termasuk dalam periode mempertahankan kemerdekaan. 23 Februari 1942 Jepang masuk kota Curup dan terus ke kota Bengkulu dan banyak membantai rakyat.

Bengkulu Di Masa Setelah Kemerdekaan
Bengkulu yang ditetapkan sebagai provinsi pada 18 November 1968 itu, kini memiliki sepuluh kabupaten/kota, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

Bengkulu juga menjadi salah satu mata rantai yang selalu dicatat oleh sejarah. Salah satu alasannya karena di bumi Rafflesia ini pula, Soekarno presiden pertama Republik Indonesia pernah menjalani pengasingan oleh pemerintah kolonial, selama empat tahun, 1938-1942. Seokarno kemudian menemukan cintanya di sini. Dia terpikat hati dengan salah seorang putri warga Muahammadiyah bernama Fatmawati. Putri yang dilahirkan di Desa Malabero, Kota Bengkulu, 5 Februari 1923 ini merupakan anak tunggal dari pasangan Hasan Din (Tokoh Muhammadiyah Bengkulu) dan Siti Chadijah.
Seokarno menikahi Fatmawati tahun 1943, ketika itu Fatmawati tepat menginjak usia 20 tahun. Pasangan itu dikaruniai lima anak, yakni Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra.

Ketika Seokarno menjadi Presiden Republik Indonesia, Ibu Fatmawati menjadi seorang ibu negara. Bendera pusaka merah-putih yang dikibarkan saat Proklamasi 17 Agustus 1945 tak lain adalah jahitan tangan Ibu Fatmawati.

Pada tanggal 18 November 1968, atas dasar UU No. 9/1967 Junkto Peraturan Pemerintah No. 20/1968, Keresidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Provinsi di Republik Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai Gubernur Bengkulu.

LOGIKA BERFIKIR WALHI MEMBACA SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI BENGKULU

Seperti yang di jelaskan," Sony Taurus, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Daerah Bengkulu. Melihat dari Dominasi Industri Di Bengkulu. Industri di Bengkulu masih belum banyak kalau kita bandingkan dengan wilayah provinsi lain akan tetapi kalau kita melihat dari luas provinsi bengkulu 1.987.870 Ha. terbagi menjadi kawasan hutan seluas 920.464,00 Ha (46,5%) dan sisanya seluas 1.057.906 Ha (53,5%) Areal Perutukan Lain (APL) untuk pemukiman dan budidaya. Berdasarkan analisis data yang ada, lahan APL ini telah dimanfaatkan sebagai lahan transportasi / jalan dan pemukiman / kota mencapai 528.065 Ha. Artinya, lahan APL yang dapat dijadikan lahan produktip pertanian termasuk tanaman pangan hanya 529.841 hektar.

Kenyataan di lapangan, selain sebagai pemukiman lahan APL ini sampai dengan tahun 2015, lebih dari 81 % telah dikuasi pemodal, 219.693 Hektar dibebani HGU Perkebunan besar dan 557.423 hektar dibebani IUP pertambangan. Kondisi ini menyebabkan banyak peruntukan lahan yang tumpang tindih. Kondisi ini kemudian mendesak masyarakat Bengkulu yang berpenduduk 2,1 Juta Jiwa, terutama yang bermata pencarian sebagai petani harus mencari lahan baru, dan lahan baru tersebut merupakan kawasan hutan negara. Kekurangan lahan ini telah memaksa masyarakat menjadi perambah di kawasan hutan, buruh tani dan pekerja perkebunan.

Sambung Sony," Aktivitas industri yang paling besar di Propinsi Bengkulu adalah penambangan batubara dan indutri pertanian (perkebunan). Penambangan batubara mempengaruhi mutu air di DAS Bengkulu-Lemau, DAS Seluma Atas dan DAS Dikit Seblat. Pengaruh industri batubara antara lain meningkatkan zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, kekeruhan, zat besi, sulfat dan ion hidrogen dalam air yang dapat menurunkan pH. Masalah ini dapat dikurangi dengan cara pengolahan limbah yang standard dan minimisasi kebakaran.

Perkebunan di Bengkulu terutama karet dan kelapa sawit. Akibat aktivitas ini terjadi peningkatan senyawa organik pada air, adanya sisa-sisa pestisida di DAS, peningkatan zat pada tersuspensi dan terlarut, peningkatan kadar amonia, peningkatan kadar minyak dan lemak, mempengaruhi pH dll. DAS yang terkena aktivitas ini adalah DAS Dikit Seblat, DAS Bengkulu-Lemau, badan sungai Pisang (Ipuh), sungai Betung (Muko-muko), sungai Simpang Tiga (Tais), sungai Bengkulu, dan sungai Sinaba (Ketahun).

WALHI MELIHAT CARA PENGERUKAN SUMBER DAYA ALAM BENGKULU

Dengan bermunculnya konflik di sudut daerah yang ada di Indonesia Provisi Bengkulu memiliki potensi besar dalam memunculkan konstalasi konflik meledak kenapa ini terjadi di karenakan luas kelolah rakyat tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang ada di Bengkulu yang mana, luas wilayah provinsi 1.987.870 Ha dengan jumlah penduduk sudah mencapai 2,1 juta jiwa sedangkan Areal Perutukan Lain (APL) untuk pemukiman dan budidaya. Berdasarkan analisis data yang ada, lahan APL ini telah dimanfaatkan sebagai lahan transportasi / jalan dan pemukiman / kota mencapai 528.065 Ha. Artinya, lahan APL yang dapat dijadikan lahan produktip pertanian termasuk tanaman pangan hanya 529.841 hektar.

Lahan APL ini sampai dengan tahun 2015, lebih dari 81 % telah dikuasi pemodal, 219.693 Hektar dibebani HGU Perkebunan besar dan 557.423 hektar dibebani IUP pertambangan. Kondisi ini menyebabkan banyak peruntukan lahan yang tumpang tindih. Kondisi ini kemudian mendesak masyarakat Bengkulu yang berpenduduk 2,1 Juta Jiwa, maka setiap warga Bengkulu hanya memiliki lahan 0.07 Ha per jiwa, Kecilnya peluang mendapatkan sumber kehidupan dalam bentuk tanah, sedangkan rakyat bengkulu berkultur agraris, akan membuat pertumbuhan konflik di bengkulu cepat meluas dan membesar.

Menurut Sony," Kurang lebih ada 21 titik konflik catatan walhi bengkulu selama 4 tahun terakhir, ada tiga contoh titik konflik yang menjadi sorotan saat ini sangat berpontensi konflik besar akan tetapi walhi Bengkulu dengan masyarkat mencoba untuk merawat konflik agar tidak berfotensi manjadi masalah keamanan wilayah provinsi Bengkulu, di antaranya :

PT Sandabi Indah Lestari (Kab. Seluma)
Sandabi Indah Lestari (SIL) merupakan perusahaan pemenang lelang terhadap asset pelaku LC fiktif Bank BNI dalam bentuk HGU perkebunan dan bangunan. Di Bengkulu sendiri konflik antara PT. SIL dengan masyarakat terjadi di 2 lokasi, yakni kabupaten seluma dan kabupaten Bengkulu Utara, walhi Bengkulu mendapat mandate masyarakat kecamatan seluma barat dan lubuk sandi untuk mendampingi penyelesaian konflik agraria eks HGU Way sebayur yang saat ini dikuasai oleh PT. SIL seluas 2.812 Ha. Namun dari luas yang di klaim oleh PT SIL telah terdapt 509 kk yang memiliki lahan tersebut yang telah mereka kelolah belasan tahun yang lalu.

Berhubung PT SIL bertahan di kabupaten seluma hanya berdasarkan atas pemenangan lelang HGU Eks. PT Way Sebayur dan surat izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati seluma, maka dari itu melihat masa aktif HGU berakhir pada 31 Desember 2012 dan masa berakhir dari izin prinsip berdasarkan berdasarkan peraturan menteri pertanian No. 26/permentan/OT.140/2/2007. Berdasarkan pasal 34 Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 tahun setelah izin dikeluarkan. Berdasarkan pasal 13 pihak perusahaan melaporkan terhadap perkembangan perkebunan kepada bupati secara bersekala 6 bulan sekali. Berdasarkan pasal 11 pihak perusahaan wajib membagun kebun masyarakat minimal 20% dari toal luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan. Melihat ini juga luas lahan yang di klaim oleh PT SIL yaitu HGU Eks. PT Way Sebayur sudah di miliki oleh masyarakat sebayak 509 kk dari yang klaim oleh PT SIL yang berdasarkan 3812 Ha. Tanggal 24 November 2014 telah keluar No sertifikat HGU PT Sandabi Indah Lestari (SIL) dengan No 100011 oleh BPN dan SK BPN RI No.163/HGU/BPN RI/2014 perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Way Sebayur seluas 2.812 Ha yang diberikan kepada PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL). Penerbitan izin HGU tersebut membuat Masyarakat di 5 Desa di Kecamatan Seluma Barat (Lunjuk, Tumbuan, Pagar Agung, Sengkuang Jaya, dan Talang Perapat serta Dusun Minggir Sari ) yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu (FPB) menjadi resah dan menyatakan MENOLAK serta mengajukan PROTES terhadap penerbitan Hak Guna Usaha PT Sandabi Indah Lestari(PT SIL).
 

PTPN VII (Kab. Seluma)
Konflik antara masyarakat semidang alas maras, talo kecil seluma dengan PTPN VII telah terjadi sejak tahun 1976, dan didampingi berbagai lembaga dengan hasil berbagai bentuk.

PTPN VII Unit Talo Pino, sebagai salah satu perkebunan kelapa sawit tertua di Indonesia dan menjadi milik Negara, memberikan contoh buruk bagaimana cara memanfaatkan aparatur negara dalam menguasai wilayah serta menyingkirkan warga termasuk melanggar ham dan kriminalisasi.
Cara cara yang dipakai PTPN dengan mengkriminalisasi warga yang mempertahan tanahnya, praktek ganti rugi setelah penggusuran paksa dianggap sebagai standar operasi oleh perusahaan perusahaan swasta di Bengkulu dalam melegitimasi penguasaan atas tanah.

Keberdaan PTPN VII Talo pino atas dasar sebagai badan usaha milik negara mempunyai kemudahaan kemudahaan dalam penggunaan aparatur negara, di tahun 2010 telah memenjarahkan 20 warga, menghilangkan mata pencarian puluhan KK serta memutus sekolah anak anak sekitar perkebunan, sebagai contoh Ibu Yus yang Kuburan suaminya terdapat disela sela pohon kelapa sawit, harus menjadi buruh harian di PTPN VI setelah kebun warisan suaminya gisusur paksa PTPN VII tahun 2010,_2011, 6 anaknya yang masih Belia harus menghentikan sekolahnya karena tidak satupun yang dapat dibiayai dari gaji harian di PTPN, belum lagi pengolahan limbah yang buruk yang telah mengakibatkan meningalnya anak perempuan yang punya harapan kehidupan kedepanyang bernama wanti binti rohani, kejadian yang ditimbulkan ini jangan sampai pemerintah hanya menutup mata.

Dari hasil pantauan walhi bengkulu selama ini ternyata luas HGU ptpn7 yang termasuk dalam kebun inti terdapat di kabupaten seluma hanya kurang lebih hanya 500 Ha namun pada kenyataan sekarang lahan yang telah dikuasai oleh ptpn7 dengan cara paksa sudah mencapai 1.500 Ha sehingga ratusan masyarakat yang mengalami pengambilan secara paksa atas tanah mereka hanya diam akan tetapi kenyataan ini menimbulkan dendam semakin hari semakin yang akan membuat ledakan besar dari kumpulan kemaran yang selama di tahan oleh masyrakat korban dari keberadaan ptpn7 yang tidak memikirkn mereka (rakyat kecil).

Walhi melihat, Kebijakan Pemrov Bengkulu terkait ukur ulang. Terlihat dari ketidak seriusan oleh pemda seluma yang hanya menutup sebelah mata terkait konflik yang terjadi antara ptpn7 dengan masyarakat setelah bertahun tidak ada respon positif yang di timbulkan sehingga membuat pemerintah Provinsi Bengkulu harus mengeluarkan kebijakan khusus terkait sengketa yang terjadi yang mana telah mengeluarkan satu keputusan gubernur terkait harus di adakannya ukur ulang terkait HGU ptpn7 agar menemukan atas penyerobotan yang di lakukan oleh ptpn7 terhadap tanah masyarkat yang ada disekitar HGU ptpn7.

6 sertifikat yang digusur oleh ptn7 yang menandakan bahwa tidak ada etikat baik yang mereka ingginkan atas penyelesaian meminalisir sengketa antar masyarakat dan ptnp7, melaikan membuat konstalasi lebih meningkat. Ini terlihat dari tidak di indahkan keputusan gubernur Bengkulu terkait ptpn7 harus melakukan ukur ulang untuk mengetahui lahan yang mereka garap sesuai HGU yang di berikan dapatkan dahulu.

PT. Agri andalas (Kab. Seluma)
Agri andalas adalah merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki luasan wilayah berdasarkan HGU 10.817.55 Ha, yang terdapat di beberapa di dua kecamatan. Kecamatan Seluma dan kecamatan sukaraja Kabupaten Seluma perusahaan ini berada di seluma semenjak tahun 2000 yang mana sampai sekarang masih beroperasi.

Sejak 2012 keresahan masyarakat mulai memuncak dikarenakan pihak perusahaan mulai terang-terangan mengarap lahan masyarakat dan mulai mengambil wilayah Transmigrasi Desa Rawah Indah dengan adanya sengketa ini banyak masalah yang timbul baik warga yang di kriminalisasikan dengan metode bermacam-macam.

WALHI MELIHAT MODEL KELOLA YANG DILAKUKAN OLEH RAKYAT DI BENGKULU

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang mengelola adalah semua orang dengan objek segala sesuatu yang ada di wilayah pesisir. Contoh pengelolaan wilayah pesisir adalah ; pengelolaan perikanan, pengelolaan hutan pantai, pendidikan dan kesehatan. Yang paling utama dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial.

Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain itu diperhatikan juga upaya pengawasan. Pengendalian kerusakan pantai merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Pengendalian Kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan, dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh.

Mitigasi bencana adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana. Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, Propinsi, dan kabupaten/kota.

Pemulihan kerusakan daerah pantai dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana daerah pantai. Contoh upaya pemulihan terhadap kerusakan pantai dapat dijumpai pada:

Pantai berpasir yang mengalami kerusakan akibat pengaruh adanya angkutan pasir sejajar pantai atau angkutan pasir tegak lurus yang melebihi pasokannya. Pemulihan dapat dilakukan dengan cara pengisian (suplai) pasir sampai pada kedudukan garis pantai awal ditambah dengan pengisian pasir awal dan pengisian pasir secara periodik sehingga pasir yang keluar seimbang dengan pasir yang masuk. Untuk mengurangi jumlah pasir yang diisikan secara periodik, maka pada lokasi pantai yang dipulihkan dapat dipasang krib tegak lurus atau krib sejajar pantai yang berfungsi mengurangi besarnya angkutan pasir sejajar pantai.

Pantai berbakau, maka pemulihan dapat dilakukan dengan usaha penanaman bakau. Agar bakau yang masih muda tahan terhadap hempasan gelombang, didepan lokasi yang di tanami bakau, perlu dipasang struktur semacam pemecah gelombang yang bersifat sementara. Apabila bakau telah tumbuh dan mampu menahan gelombang, pemecah gelombang tidak berfungsi lagi.

Pantai berkarang, pemulihan kerusakan karang dapat dilakukan dengan usaha penanaman karang, dengan cara menempelkan potongan karang pada akar karang yang masih ada. Untuk pemulihan pantai berbakau dan pantai berkarang perlu keahlian khusus dalam kedua bidang tersebut, antara lain ahli biologi dan lingkungan.

Perlindungan dan pengamanan daerah pantai terhadap ancaman gelombang, diutamakan menggunakan perlindungan alami yang ada. Kalau ternyata perlindungan alami sudah tidak dapat dimanfaatkan atau sudah tidak dapat diaktifkan kembali untuk kegiatan perlindungan pantai, maka baru dipilih alaternatif lain yaitu dengan menggunakan perlindungan buatan (artificial protection).

Alam pada umumnya telah menyediakan mekanisme perlindungan pantai secara alamiah yang efektif. Perlindungan alamiah ini dapat berupa hamparan pasir di pantai yang cukup banyak, atau tanaman pantai yang tumbuh di daerah berlumpur seperti pohon mangrove dan nipah, atau terumbu karang yang berada di sepanjang pantai. Perlindungan alami ini sudah berjalan sangat lama, sehingga telah membentuk suatu keseimbangan yang dinamis. Bilamana perlindungan alami ini terganggu maka akan terjadi ketidakstabilan di pantai tersebut.

WALHI MENGANTISIPASI BENGKULU DI AMBANG KEHANCURAN

Bengkulu untuk sadar secara Individu akan Cinta Terhadap Bumi dan kelestarian Lingkungan hidup demi generasi Penerus bangsa. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2013 tentang Lingkungan Hidup, dapat kita maknai bahwasanya kesatuan dari ruang semua benda dan kesatuan makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupanya, namun apa yang terjadi sekarang makhluk hidup tidak dapat lagi melakukan kehidupanya baik secara normal maupun secara tidak normal, di sebabkan oleh kerusakan yang terjadi sekarang, kerusakan lingkungan terjadi bukan serta merta terjadi namun ada beberapa aspek yang mempengaruhinya, yaitu faktor alami dan faktor bantuan tangan jahil manusia.

Kerusakan akan kelesatarian Lingkungan Hidup yang kian kritis membuat keprihatinan Makhluk hidup penghuni bumi. Mulai dari Penebangan Hutan ( Ilegal Loging), Pencemaran sungai, kerusakan Ekosistem Laut, Pencemaran Polusi udara yang di lakukan Industri Pabrik, Ekploitasi Lahan. Bencana Alam akibat rusaknya lingkungan Hidup mungkin tidak dapat di rasakan saat ini oleh penghuni Bumi. Akan tetapi Dua atau Tiga tahun yang akan datang, mulai dari Tanah longsor di Kawasan Hutan, Banjir, Gempa Bumi, Pemanasan Global (global Warming), Krisis Air Bersih, Punahnya Hewan-hewan satwa yang di Hutan.

Banyak hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin marak terjadi dikarnakan memang tida ada niat dari pemerintah untuk menghentikan atas kerusakan itu, dari beberapa kasus di Bengkulu tidak ada resolusi yang ditawarkan sehingga dapat penyelesaikan kerusakan lingkungan. Sedangkan kerusakan terus terjadi seperti :

· Kerusakan Daerah Aliran Sungai akibat limbah – limbah besar yang dilakukan oleh pihak Perusahaan yang mengancam hajat hidup orang banyak. Penambangan batubara mempengaruhi mutu air di DAS Bengkulu-Lemau, DAS Seluma Atas dan DAS Dikit Seblat. Pengaruh industri batubara antara lain meningkatkan zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, kekeruhan, zat besi, sulfat dan ion hidrogen dalam air yang dapat menurunkan pH. Masalah ini dapat dikurangi dengan cara pengolahan limbah yang standard dan minimisasi kebakaran.

· Kerusakan HUTAN yang selalu diserobot oleh pihak Perusahaan yang mengakibatkan bencana besar, longsor, kekerigan, banjir dan lain-lain
· Kerusakan Daerah Pesisir oleh pihak Perusahaan yang mengakibatkan ABRASI besar-besaran di daerah pesisir
· Ditambah lagi regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang memberikan karpet merah kepada PENJAHAT LINGKUNGAN TERSEBUT

Selain para perusahaan yang secara langsung menghacurkan lingkungan ada actor lain melakukan kerusakan secara tidak langsung yaitu para kepala pemerintah dan anggota dewan yang ada di Bengkulu Kenapa ini kita katakan perusak lingkungan karena mereka turut andil dalam memberikan keleluasaan terhadap perusahaan yang ada di Bengkulu. Adapun hal lain yang membuktikan mereka turut merusak lingkungan yaitu mereka sulit sekali membahas Kebijakan lingkungan yang diproduksi oleh Pemerintah dan DPR/DPRD saat ini masih kental dengan corak eksploitatif, liberal, berorientasi pasar, mendorong penghancuran lingkungan hidup serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Walhi Memantau Adanya Dampak Dari Perubahan Iklim
Akibat perubahan iklim dibumi saat ini, tanpa disadari udara yang dihirup manusia pun sudah mulai diperdagangkan, hal itu ditunjukkan dengan adanya perjanjian kesepahaman antara Norwegia dan Indonesia. Kepala Pusat Perubahan Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pusat Edvin Aldrian di Bengkulu pada tahun 2010, mengatakan, dampak dari perubahan iklim ini tidak semakin parah perlu dicari solusinya. Solusi tersebut antara lain dilakukan bersama namun salah satu permasalahnnya Sumberdaya manusia yang melakukan penelitian mengenai perubahan iklim ini juga masih minim. Adapun perubahan iklim tersebut juga sangat berdampak di Indonesia seperti terjadinya peningkatan suhu, pergeseran awal musim dan perubahan peluang hujan ekstrem. Untuk Bengkulu, perubahan ekstrem tersebut mengakibatkan penurunan drastis jumlah hujan tahunan. "Yang ditakutkan dalam pemanasan global ini bukan kerusakan bumi tetapi komponen-komponen faktor pendukung daya hidup manusia yang salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya serangan tomcat pada manusia akibat kerusakan habitatnya.

Pemanasan global tersebut juga diperparah dengan banyaknya tanaman kelapa sawit yang rakus akan air sehingga semakin memicu terjadinya degradasi. Sementara minyak sawit mentah (CPO) dari Indonesia terancam tidak diterima di Amerika karena tidak memenuhi standar emisi yang ditetapkan yakni maksimal 17 persen.

Tegas Sony Taurus," Apakah sanggup Gubernur Bengkulu yang baru (Ridwan Mukti - Rohidin Mersyah) menjabat 5 tahun ke depan (2015-2020), mengatasi masalah-masalah selama ini, yang mana banyak merugikan rakyat perkampungan yang dirampas hak nya dari korporasi perusahaan skala besar di bumi rafflesia. kita tahu, Ridwan mukti menginisiasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan investasi secara besar-besaran di bengkulu, tetapi yang kita harapkan adalah, sebuah mekanisme pembangunan pro lingkungan, pembangunan yang berbasis pro rakyat. bukan pembangunan berbasis investasi asing yang selalu mengesampingkan kepentingan rakyat, dalam proses kesejahteraan, kemakmuran rakyat bengkulu khususnya. Di harapkan RAKYAT tetap mengawal apapun itu namanya yang dilakukan gubernur bengkulu dalam proses menjalankan roda pemerintahan, sehingga bisa memajukan daerah bengkulu dan bisa membuat rakyat bengkulu sejahterah, tenteram, nyaman dan hidup bahagia tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sehingga terhindar dari bencana ekologis, yang mana selama ini menjadi momok pembicaraan publik dengan kerusakan bencana ekologis menjadi tanggung jawab pemerintah dan rakyat ikut serta dalam menjaga alam ini. Tutup," Sony Taurus.

Sumber : Dokumen Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu.

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.08874 seconds.