Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Siaran Pers: Surat Rekomendasi dan Pernyataan Sikap Tentang IPP Lembaga Penyiaran Swasta Pendapat

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan akan habis tahun 2016 ini. Karenanya, sepuluh televisi induk berjaringan harus mengajukan perpanjangan izin siaran. Kesepuluh televisi induk berjaringan adalah sebagai berikut.

1. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
2. PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia (MNC)
3. PT Global Informasi Bermutu (Global TV)
4. PT Surya Citra Televisi (SCTV)
5. PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)
6. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)
7. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7)
8. PT Media Televisi Indonesia (Metro TV)
9. PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)
10. PT Lativi Media Karya (TV One)

Terkait dengan hal itu, Komisi Penyiaraan Indonesia (KPI) sebagai regulator meminta masukan kepada publik sebagai pemilik paling sah frekuensi untuk memberikan masukan kepada KPI melalui uji publik. Tentunya, masukan tersebut akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo apakah izin Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan akan diperpanjang ataukah tidak.

Perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran harus dilihat sebagai momen penting bagi penegakkan sistem penyiaran televisi berjaringan yang selama ini diabaikan. Selain itu, pengajuan perpanjangan izin siaran Lembaga Penyiaran Swasta Induk Berjaringan seyogianya dijadikan momentum bagi KPI sebagai lembaga negara independen untuk berdaya dalam menegakkan aturan-aturan penyiaran. Oleh karena itu, terkait dengan perpanjangan izin kesepuluh Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Berdasarkan data penelitian dan juga pengamatan yang dilakukan selama ini (terlampir), maka kami merekomendasikan agar KPI memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo agar tujuh Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan di bawah ini TIDAK DIPERPANJANG Izin Penyelenggaraan Penyiarannya (IPP). Ketujuh televisi swasta beserta argumentasinya adalah sebagai berikut:

1) Metro TV, karena penggunaan frekuensi milik publik untuk kepentingan individu.
Televisi ini banyak digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu dan pencitraan diri sang pemilik. Pada masa Pemilu 2014 Metro TV terbukti tidak independen dan tidak objektif.

2) TV One, karena penggunaan frekuensi milik publik untuk kepentingan individu.
Televisi ini banyak digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu dan pencitraan diri sang pemilik. Pada Pemilu 2014 TV One terbukti tidak independen, tidak objektif, dan menyiarkan materi kontroversial mengenai hasil hitung cepat (qucik count) Pemilu Presiden sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat.

3) RCTI, karena penggunaan frekuensi milik publik untuk kepentingan individu.
Televisi ini banyak digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu dan pencitraan diri sang pemilik. Pada Pemilu Presiden 2014, RCTI terbukti tidak independen dan tidak objektif. Tidak diperpanjangnya IPP bagi RCTI merupakan jalan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.

4) Trans TV, karena banyaknya aduan masyarakat terhadap program hiburan yang tidak mendidik sehingga tidak sejalan dengan arah penyiaran Indonesia.

5) SCTV, karena banyaknya aduan masyarakat terhadap program hiburan yang tidak mendidik sehingga tidak sejalan dengan arah penyiaran Indonesia.

6) ANTV, karena kuantitas tayangan asing yang melebihi ambang batas sebagaimana aturan tayangan asing dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

7) Global TV, karena kuantitas tayangan asing yang melebihi ambang batas sebagaimana aturan tayangan asing dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

2. Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan yang diperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), harus disertai dengan perjanjian yang tegas yang mencakup hal-hal berikut:

a. Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan harus tunduk dan patuh pada perundang-undangan, termasuk di dalamnya penegakan aturan dalam hal pembatasan kepemilikan dan penerapan sistem siaran berjaringan. Kedua hal tersebut harus diimplementasikan dalam batas waktu tertentu secara tegas, dan kegagalan dalam penerapannya harus diberi sanksi yang tegas, termasuk pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
b. Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan harus tunduk dan taat pada aturan P3SPS.
c. Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan harus menegakkan kaidah hukum terkait dengan aksesibilitas siaran televisi untuk kaum tuna rungu.
d. Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan harus menegakkan aturan terkait dengan tayangan iklan rokok.

Di luar dua rekomendasi di atas, kami juga menyerukan kepada KPI dan semua pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Mendukung langkah KPI Pusat menyelenggarakan Uji Publik untuk Perpanjangan IPP LPS Televisi. Publik berhak untuk ikut serta melakukan penilaian dan sekaligus merekomendasikan kepada KPI dan Kemenkominfo untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang IPP LPS Televisi yang terbukti kinerjanya tidak baik karena banyak melakukan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku.
2. KPI harus melibatkan proses dan hasil Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dalam memberikan rekomendasi apakah perpanjangan IPP kesepuluh Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan diperpanjang ataukah tidak.
3. Dalam memberikan rekomendasi, KPI harus memperhatikan betul rekam jejak kesepuluh Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan tersebut berdasarkan aduan masyarakat, jumlah teguran, dan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan yang bersangkutan. Penting bagi KPI (dan juga Kemenkominfo) untuk melakukan audit terhadap kesepuluh Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan sebagai dasar untuk memperpanjang ataukah tidak Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
4. KPI harus tegas dalam memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi.
5. KPI harus tegas dalam menegakkan aturan tayangan lokal dan relay.
6. KPI harus tegas menuntut stasiun televisi untuk menerapkan sistem siaran berjaringan dengan mendirikan stasiun anak jaringan dengan batas waktu tertentu secara terukur.
7. KPI harus mempublikasikan data aduan tayangan secara reguler sebagai bentuk kepedulian pada kepentingan publik dan pendidikan bermedia.
8. KPI harus memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran aturan terkait dengan tayangan iklan rokok, dengan beragam modus di luar jam yang diperkenankan.

Demikian rekomendasi dan pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian publik pada kondisi penyiaran nasional.

Yogyakarta, 31 Januari 2016Kami yang Mendukung Rekomendasi dan Surat Pernyataan ini:

A. INSTITUSI
1. Masyarakat Peduli Media (MPM)
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta
3. PR2Media
4. Yayasan Satu Nama
5. Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RP LPP)
6. Combine Resource Institution (CRI)
7. SP KINASIH
8. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII)
9. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
10. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)
11. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
12. Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
13. Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Yogyakarta
14. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) DIY
15. Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY)
16. Rumah Sinema
17. Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)
18. Yayasan Festival Film Pelajar Jogjakarta (FFPJ)
19. PKBI DIY
20. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
21. SOLIDER: Media Informasi Difabilitas
22. KID DIY
23. INSIST Press
24. Lembaga Pers Mahasiswa HIMMAH UII
25. Mitra Wacana
26. Syarikat Indonesia
27. Institut DIAN/Interfidei
28. Infest Yogyakarta
29. Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia (ATVKI)
30. Fatayat Bantul
31. Kampung Halaman

B. INDIVIDU/PERORANGAN
1. Rahayu (Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM)
2. Novi Kurnia (Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM)
3. Wisnu Martha Adiputra (Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM)
4. I.G. Ngurah Putra(Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM)
5. Lisa Lindawati (Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM)
6. Pulung Setiosuci Perbawani (Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM)
7. Ardian Indro Yuwono(Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM)
8. Gilang Desi Parahita (Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM)
9. Valentina Sri Wijiyati (Relawan Deaf Art Community (DAC) Yogyakarta
10. Darmanto (Aktivis Perkumpulan MPM dan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik)
11. Lukas S. Ispandriarno (Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UAJY)
12. Muzayin Nazaruddin (Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII)
13. Edwi Arif Sosiawan (Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta)
14. Fajar Junaedi (Dosen Ilmu Komunikasi UMY)
15. Tomy W. Taslim (Yayasan Festival Film Pelajar Jogjakarta)
16. M. Ary Nasichuddin (Pegiat IT)
17. Emma Saraswati (Mahasiswa)
18. Aji Dahlan (Guru)
19. Mujianto (Petani)
20. Khairunnisa Yasaidada (Mahasiswa)
21. A Mufli M. Mutaher (Mahasiswa)
22. Widodo Iman Kurniadi (Peneliti MPM)
23. Ummy Kalsum (Mahasiswa)
24. Erwin Rasyid (Mahasiswa)
25. Emy Sri Purwani (Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Umniversitas Muhammadiyah Lampung)
26. Mas Erwin Kurniawan (Warga)
27. Nisa Imawati Hidayat (Warga)
28. Bono Setyo (Dosen Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
29. Mukhotib MD (warga)
30. Rizka Mardha (mahasiswa)
31. Sulistiyawati (Peneliti Pusat Studi Media Alternatif NADIM Komunikasi UII)
32. Anugrah Pambudi W (Peneliti MPM)
33. Intania Poerwaningtias (Penonton TV

Nara hubung:
1. Muzayin Nazaruddin, Program Studi Ilmu Komunikasi UII (0822 2657 6307).
2. A. Pambudi, Masyarakat Peduli Media (0856 2910 551).

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09311 seconds.