Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Pleno Rekapitulasi KPU Berau, Saksi Paslon ARIF Walk Out. Berita

TANJUNG REDEB, 16/12/15. SWARA KOMUNITAS GEMA BERSATU – KPU Berau menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Berau di Hotel Cantika Swara, Rabu (16/12/2015). Kegiatan yang dihadiri Panwas Berau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), saksi kedua pasangan calon (paslon), PPK dari 13 Kecamatan dan undangan lainnya itu, diwarnai aksi walk out (menarik diri) dari saksi tim paslon Ahmad Rifai-Fahmi Rizani. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap hasil pilkada Berau 2015.

“Kami menemukan beberapa hal yang yang memperlihatkan cacatnya pelaksanaan pilkada Berau (lihat grafis), yang berakibat hilangnya hak-hak masyarakat. Atas dasar temuan itu, kami menyatakan sikap menolak pilkada Berau sekaligus menarik diri dari tahapan rekapitulasi perhitungan suara. Selain itu, kami Rifai-Fahmi siap menang, siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu, bagi seluruh masyarakat Berau yang telah memilih kami untuk tetap tenang,” ujar Divisi Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Ahmad Rifai-Fahmi Rizani, Bilhaki sesaat setelah rapat pleno terbuka dimulai.

Walaupun sempat terjadinya aksi walk out dari saksi Rifai-Fahmi, rapat pleno tersebut tetap berjalan setelah KPU mendapatkan rekomendasi dari Panwas Berau. Terlebih, tahapan harus tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU. Komisioner KPU Berau Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi, Rita Noratni mengatakan sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2015, meski ada saksi yang menarik diri, namun hasil rekapitulasi yang dilaksanakan tetap sah. “Kita bisa lanjut, karena mereka menarik diri, Itu sesuai dengan PKPU,“ jelasnya. Sementara Ketua KPU Berau, Roby Maula menjelaskan sesuai dengan pernyataan sikap menarik diri dari tahapan pilkada yang disampaikan saksi Rifai-Fahmi, paslon 1, KPU mempersilahkan Rifai-Fahmi melakukan keberatan atau gugatan sebagaimana diatur regulasi pilkada serentak.  

“Tentunya menjadi kajian khusus bagi pasangan yang keberatan. Kami menghormati proses itu, apakah melalui Panwas atau langsung kepada kami, karena itu adalah hak dari pasangan calon,” ujarnya. Roby menambahkan, sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Pilkada, maka tahapan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilakukan pada tanggal 18-21 Desember 2015 atau selama 3 hari. “3 hari itu kami sampaikan sesuai prosedur yang ada,” tutupnya.(as/dl)  

 

 

 

 

 

 

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09173 seconds.