Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Masyarakat Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Menuntut BPBD Agam Berita

Korban dari Fitnah Zona Merah akhirnya mereka menuntut BPBD Agam 

Agam Suarakomunitas 117 /12 2015

Ratusan warga Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang tergabung dalam empat Jorong, yakni Jorong Pandan, Jorong galapung, Jorong Batu
Nanggai dan Jorong Muko-muko yang disebut Korban Fitnah Zona Merah,  mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam,
Kamis (17/12).14.00 WIB. Korban gempa 30 September 2009 lalu yang tidak mau direlokasi ke daerah lebih aman ini, menuntut agar BPBD Agam
juga memberikan bantuan pembangunan rumah kepada mereka sesuai alokasi anggaran yang diberikan BNPB Pusat Senilai Rp55.752.521.000.

Aksi unjuk rasa ini buntut rencana pemerintah daerah merelokasi warga di empat jorong yang masuk ke zona merah ke Jorong Damagadang, Nagari
Tanjungsani. Berdasarkan hasil penelitian tim ahli pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Departemen Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) tahun 2012, menyebutkan bahwa kawasan ini masuk zona merah dan harus direlokasi.

Kordinator Masyarakat Korban Fitnah Zona Merah, Hamdani mengatakan, merujuk kepada hasil penelitian ini, BNPB pun memberikan bantuan hibah
bagi warga yang bersedia memberikan direlokasi ke Jorong Damar gadang. Di mana, masing-masing kepala keluarga (KK) mendapat bantuan
pembangunan rumah sebesar Rp 56 juta, katanya.

Namun, masyarakat empat jorong ini sebagai korban bencana gempa pada 2009 lalu, tidak tercatat di Lembaga Negara oleh pejabat pemerintah
Agam bahwa kami sebagai korban yang menderita kerugian, kerusakan rumah atas bencana gemba bumi tersebut, sekda Agam hanya memintak
kepada gubernur Sumbar agar kami di transmigrasikan khusus untuk kami, jelasnya.

Dikatakannya, setelah kami menuntut hak persamaan hak selaku yang terkena bencana alam gempa bumi dhasyat tahun 2009, wilayah kami diisukan atau di cap zona merah, tidak diperkenankan sebagai permukiaman manusia,. Setelah kami berjuang sekian lama, ternyata tidak ada bukti putusan pemerintah tentang wilayah kami zona merah, artinya kami telah ditipu oleh pemerintah Agam supaya kami tidak memperoleh bantuan dana penanggulangan bencana ( dana Rehab /Rekon ), ungkapnya.

Setelah kami mengajukan atau menyerahkan data kami selaku korban gempa bumi kepada BNPB pusat, pada tahun 2013 lalu BNPB lansung memberikan bantuan dana rehabelitasi dan rekontruksi sekian miliaran rupiah untuk rehap rekon perumahan dan kampung kami, di beri batas waktu setahun atau sampai bulan Desember 2014 lalu untuk merealisasikannya, nah  tetapi pemkab Agam tidak merelisasikan dana tersebut kepada kami,
akhirnya BNPB pusat memperpanjang waktu selama setahun lagi untuk
merealisasikannya dana tersebut.

Lanjut Hamdani mengatakan, namun kenapa pemerintah tak juga memberikan kepada mereka. "Hidup sekarang sangat sulit, mohon pemerintah
mempertimbangkan hal yang demikian itu, "katanya dihadapan pihak BPBD Agam, yang diwakili Maizul Selaku Sekretaris.

Sementara itu tokoh masyarakat Tanjungsani, Syafril St Bandaro mengatakan, penyebutan zona merah terhadap empat jorong di Kenagarian
Tanjungsani banyak merugikan. Bahkan, masyarakat terhalangi untuk mendapatkan bantuan. Sudah enam tahun mereka hidup tanpa mendapatkan
apa pun dari pemerintah, katanya.

Dia menambahkan, "selaku korban bencana alam, kami telah melakukan beragam upaya memperoleh bantuan rehab-rekon dan sebagainya. Tapi,
bantuan tersebut tidak kunjung ada dengan akibat wilayah kami sidah dicap zona merah. Itulah sebabnya, masyarakat tidak bakal mau pindah,
sebab mata pencarian mereka di Danau Maninjau, "ujarnya.

Sekretaris BPBD Maizul mengatakan, BNPB memang telah mengucurkan dana terhadap relokasi kepada 842 KK yang tinggal pada empat jorong yang
masuk zona merah di Kenagarian Tanjungsani. Namun dana yang diperoleh tersebut bukan berbentuk uang, tetapi berupa pembangunan fisik rumah
bagi yang bersedia di relokasi dari zona merah, katanya.

Dia menambahkan, bagi masyarakat yang memiliki tanah di luar zona merah, rumahnya bakal dibangunkan. Untuk masyarakat yang sudah
mengangsur pembangunan rumahnya ke luar zoa merah, bangunannya akan diperkuat sesuai kajian tim nantinya, ungkapnya.

Pantauan SK dilapangan, saat proses dialog berlangsung dalam kantor BPBD, ratusan massa yang menunggu di luar Kantor BPBD Agam
sempat bersitegang dengan petugas. Pasalnya, massa ingin menerobos penjagaan kepolisian dan Satpol PP Kabuaten Agam, beruntung kejadian
tersebut tidak sampai berujung bentrok ( Dika /jrksb )
 

 

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09276 seconds.