Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Ratusan massa Relawan Iwan Fikri Khairunas Demo KPU Dan Panwaslu agam Berita

Agam Suarakomunitas 15/12 2015

 Masa Relawan iwan fikri chairunas menuntut keadilan pilkada dan menuntut kinerja KPU dan Panwaslu Di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam, Selasa (15/12). pukul 11.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB digoyang ratusan massa yang mengatas namakan Seribu Janda (Seroja) dan berbagai elemen masyarakat , dari tim Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 Irwan Fikri-Chairunas, yang mengharapkan agar KPU Agam netral. Mereka menduga tidak adanya independensi dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember kemaren. Sehingga
menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pantauan SK di lapangan, terlihat ratusan dari pendukung nomor urut 1 Irwan Fikri-Chairunas yang mengatas namakan Seroja dan berbagai
elemen terus berusaha untuk mencoba masuk ke dalam kantor KPU, dan berbagai macam cara yang dilakukan seperti tawar menawar kepada
sejumlah pihak polisi yang menjaga ketat untuk masuk kedalam kantor KPU, hal tersebut di lakukan sebagai bentuk protes, massa yang menilai
adanya indikasi ketidak independensi serta adanya indikasi intimidasi
yang terjadi pada pihak penyelenggara pilkada.

Sejumlah massa yang di sinyalir sebagai pendukung nomor urut 1 , terus mendesak KPU untuk menunjukan independensinya dalam menjalankan
pilkada kemaren. Sehingga tidak menumbulkan polemik di tengah masyarakat Agam.

Adapun beberapa poin tuntutan yang dilontarkan oleh massa nomor urut 1 Irwan Fikri-Chairunas, dalam hal ini Ketua Koordinasi Lapangan
(Korlap), Darman Khalid mengatakan, tidak adanya kejelasan tentang petugas TPS, penjelasan C6 yang banyak tidak sampai kepada pemilih,
tidak adanya afsen bagi pemilih disetiap TPS dan pembiayaran paslon semena-mena melakukan pelanggaran politik uang, katanya.

Selanjutnya, kotak rekap suara yang tidak memilki gembok, C1 yang diberikan saksi kepada pemilih hanya foto kopi, tidak berhasil
membekali KPPS dengan aturan yang jelas, tingkat partisipasi pemilih
rendah, adanya pengurangan DPT, ungkapnya.

Selain itu, Lanjut Darman menurutkan, “kami juga menuntut penyelenggara pemilu untuk bersikap tegas terkait dengan sikap
pasangan tim dari nomor urut 2 yang kerap melakukan pelanggaran dan hal itu tidak ada sedikitpun ditindak oleh penyelenggara pilkada.”

Dalam Audensi yang dismpaikan Darman kepada pihak KPU, pihaknya tersus mendesak pihak KPU agar mendiskualifikasi paslon nomor 2, menunda
rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 dan 18 nanti, berdasarkan permintaan itu mereka banyak menemukan beragam kecurangan
yang hampir terjadi diseluruh Kecamatan.

"Masak pemilih yang telah mendapatkan undangan C6 tak bisa memilih. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti temuan tersebut dan sekarang sudah
kami serahkan kepada pihak penyelenggara, “ujarnya.

Menurutnya Panitia Pengawas harus menerima seluruh pengaduan maupun laporan indikasi-indikasi kecurangan yang telah disampaikan. Karena
itu merupakan tugas dari pihak PANWAS dalam melakukan pengawasan. Dalam hal ini pihaknya akan menunggu jawaban dari KPU
secepatnya. "Kami tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut, jika adanya temuan mestinya harus bertindak cepat jangan menutup mata,
"tegasnya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Agam, Al Hadi mengatakan, penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Agam sudah dilaksanakan dengan
sebaik mungkin tranparasan diawasi Panitia Pengawas pemilihan danpengamanan pihak kepolisian. “KPU sejuah ini sudah bekerja dengan
maksimal, mencegah peluang terjadinya pelanggaran, ”katanya.

Sekait tututan itu, pihaknya mengaku hal tersebut merupakan hak pendukung pasangan calon bupati dan wakil Bupati Agam, nomor urut 1
Irwan Fikri- Chairunas untuk mempertanyakannya. Menurutnya, untuk permasalahan teknis KPU akan menjelaskan, sementara untuk pelanggaran
dipersilahkan di proses sesuai dengan ketentuan hukum.

Terkait dengan adanya sejumlah C6, pihaknya mengaku sudah menditribusikan melalui KPPS. Apabila pemilik C6 tersebut sudah tidak
ada, meninggal, dan sebagainya KPU akan menarik C6 tersebut agar tidak
disalahgunakan.

“Penditribusian C6 sudah sesuai ketentuan. Perwakilan dari massa pasangan urut nomor 1 besok bisa cocokkan datanya kembali, apakah
sesuai penggunaan hak pilih dengan jumlah C6 yang beredar, ”ujarnya.

Sementara persoalan yang menyangkut kelalain PPK seperti tidak diangkutnya kotak rekap suara dalam keadaan tidak bergembok pihaknya akan melakukan proses sesuai dengan aturan. Sementara untuk berkurangnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah sesui dengan
aturan, dimana merujuk jumlah TPS saat pelaksaan pemilihan sebelumnya.

“Aspirasi masyarakat ini merupakan koreksi bagi KPU pada masa-masa selanjutnya. Persoalan yang menyangkut teknis sudah dilakukan sesuai
dengan prosedur, sementara apabila menemui dugaan pelanggaran silahkan laporkan melalui Panwas, sementara ada dugaan pelanggaran menyakut
pidana, serahkan kepada pihak kepolisian, ”jelasnya.

Dia menambahakan, pleno yang dilakukan KPU Kabupaten seyongyanya dilakukan pada 16- 17 dan 18 Desember. Untuk menghormati masyarakat
serta pleno belum dilakukan pada tanggal 16. Pihaknya mengaku akan melakukan pleno penghitungan suara pada 17 Desember. “Kita berharap
semuanya lancar, mari sama-sama kita hormati proses demokrasi,

tutup nya.( Andika/ jrksb )

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.08804 seconds.